Nyaris Sebulan Usai Gempa NTT, Warga Masih Tidur Tanpa Terpal dan Selimut, Ke Mana Mengalir Bantuan Rp200 Miliar?
D'On, NTT — Nyaris sebulan setelah gempa bumi dahsyat mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), persoalan mendasar para penyintas belum sepenuhnya berakhir. Di tengah besarnya anggaran penanganan bencana yang mencapai Rp200 miliar, sebagian warga terdampak justru masih mengaku kesulitan mendapatkan kebutuhan paling sederhana: terpal, selimut, makanan hingga air minum.
Bagi warga yang rumahnya rusak dan belum dapat ditempati, terpal bukan sekadar perlengkapan tambahan. Benda sederhana itu menjadi pembatas antara mereka dan hujan, sekaligus tempat berlindung sementara ketika rumah tak lagi aman untuk dihuni.
Kondisi tersebut menjadi ironi di tengah pernyataan pemerintah bahwa anggaran penanganan bencana telah disalurkan kepada daerah terdampak.
Salah seorang warga, Marchello, mengungkapkan rumah keluarganya mengalami kerusakan parah akibat gempa. Kondisi itu membuat keluarganya terpaksa mengungsi dan bertahan dalam situasi darurat.
Namun, hampir sebulan berlalu, mereka mengaku belum memiliki terpal yang memadai untuk membuat tempat perlindungan sementara.
"Kami sangat butuh terpal. Mau taruh barang sangat susah, apalagi di sini mulai hujan," kata Marchello, Jumat (11/9/2026).
Keluhan tersebut menggambarkan persoalan yang lebih besar. Ketika hujan mulai turun, kebutuhan akan tempat berlindung menjadi semakin mendesak. Barang-barang milik warga yang masih bisa diselamatkan pun terancam rusak apabila tidak memiliki tempat penyimpanan yang layak.
Bagi keluarga yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah, kondisi darurat tidak berhenti ketika gempa utama berlalu. Mereka masih harus menghadapi gempa susulan, cuaca, keterbatasan tempat tinggal serta ketidakpastian kapan dapat kembali hidup normal.
Keluhan serupa disampaikan Hasmi.
Ia mengatakan keluarganya hingga kini belum memperoleh bantuan terpal, meski hampir satu bulan telah berlalu sejak gempa mengguncang wilayah tersebut.
"Sampai sekarang keluarga saya belum dapat bantuan terpal," ucap Hasmi.
Dua kesaksian tersebut menjadi pertanyaan serius mengenai sejauh mana bantuan bencana benar-benar telah menjangkau masyarakat di tingkat paling bawah.
Sebab, persoalannya bukan lagi sekadar apakah anggaran sudah ditransfer kepada pemerintah daerah, tetapi apakah bantuan tersebut telah berubah menjadi barang dan layanan yang benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Gubernur: Keluhan Harus Didata dan Ditindaklanjuti
Menanggapi keluhan warga tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena meminta agar warga yang masih membutuhkan bantuan didata secara jelas.
Menurutnya, data tersebut diperlukan agar pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat segera melakukan tindak lanjut.
"Tinggal data keluhan dari siapa, di daerah mana, nanti difollow up oleh BPBD setempat untuk diberikan bantuan yang diperlukan," kata Melki.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang bagi laporan warga yang belum menerima bantuan.
Namun, pada saat yang sama, muncul pertanyaan mengenai mekanisme pendataan dan pemutakhiran data penerima bantuan. Apakah seluruh warga terdampak telah terdata? Apakah data tersebut diperbarui secara berkala? Dan yang paling penting, apakah warga yang telah terdata benar-benar telah menerima bantuan sesuai kebutuhannya?
Pertanyaan itu menjadi penting karena kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya warga yang mengaku belum memperoleh kebutuhan dasar.
Rp40 Miliar dari Pemprov, Rp20 Miliar per Kabupaten
Melki menjelaskan Pemerintah Provinsi NTT telah menggunakan sekitar 50 persen dari anggaran Rp40 miliar yang disiapkan untuk penanganan bencana.
Dengan demikian, sekitar separuh anggaran tersebut telah digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan dampak gempa.
Sementara itu, delapan kabupaten di Pulau Flores masing-masing telah menerima anggaran Rp20 miliar untuk mendukung penanganan bencana.
Dana tersebut, menurut Melki, juga telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
"Kalau kabupaten, silakan tanya bupatinya," ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sebagian besar implementasi bantuan berada di tangan pemerintah kabupaten sebagai daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Di titik inilah transparansi penggunaan anggaran menjadi penting.
Masyarakat berhak mengetahui berapa dana yang diterima, berapa yang telah dibelanjakan, untuk kebutuhan apa saja, serta berapa banyak warga yang telah menerima manfaatnya.
DPRD Pertanyakan Bantuan Rp200 Miliar
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian DPRD NTT.
Anggota DPRD NTT Junaidin Mahasan mempertanyakan percepatan realisasi bantuan Rp200 miliar untuk penanganan gempa Flores.
Menurutnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana tersebut, dengan rincian Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak.
Namun, Junaidin masih menerima laporan masyarakat yang membutuhkan berbagai kebutuhan dasar.
Mulai dari terpal, selimut, makanan hingga air minum.
Bagi Junaidin, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat masih berada dalam situasi darurat.
"Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama," kata Junaidin.
Ia meminta pemerintah segera mencari solusi apabila masih terdapat persoalan administratif, pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban yang menghambat penyaluran bantuan.
Menurutnya, dalam kondisi bencana, birokrasi seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat bantuan, bukan justru menjadi alasan mengapa kebutuhan dasar masyarakat terlambat dipenuhi.
"Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
DPRD Minta Pemerintah Buka Data
Junaidin yang juga Ketua Fraksi PSI NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak membuka data penyaluran bantuan kepada publik.
Menurutnya, transparansi harus mencakup jumlah dana yang diterima masing-masing daerah, realisasi penggunaannya hingga bantuan yang benar-benar telah diterima masyarakat.
"Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya," tegas Junaidin.
Permintaan tersebut menjadi relevan karena dalam penanganan bencana terdapat perbedaan antara dana yang sudah diterima pemerintah dan bantuan yang sudah diterima masyarakat.
Dana bisa saja telah masuk ke rekening pemerintah daerah. Namun, ukuran keberhasilan penanganan bencana pada akhirnya tetap berada di lapangan: apakah warga memiliki tempat berlindung, apakah mereka mendapatkan makanan dan air, apakah mereka memiliki selimut, serta apakah mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara aman dan layak.
"Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak," katanya.
"Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama," sambungnya.
Presiden Prabowo Sebelumnya Pastikan Rp200 Miliar Telah Disalurkan
Sorotan terhadap penyaluran bantuan tersebut semakin kuat jika dikaitkan dengan pernyataan pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengucurkan Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di NTT.
Rinciannya, Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak.
Delapan kabupaten tersebut adalah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Prabowo menegaskan bantuan tersebut harus digunakan secara tepat untuk mendukung penanganan bencana serta membantu masyarakat terdampak.
Dalam rapat penanganan bencana NTT di Yonif 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026), Prabowo bahkan mempertanyakan secara langsung apakah dana Rp20 miliar untuk setiap kabupaten terdampak telah diterima pemerintah daerah.
"Bantuan yang Rp20 miliar tiap kabupaten yang terdampak sudah sampai?" tanya Prabowo.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto kemudian memastikan bantuan Rp20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima pemerintah daerah.
Ia juga mengatakan telah mengingatkan para bupati agar dana tersebut digunakan secara khusus untuk penanganan bencana.
"Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana," ujar Suharyanto.
Ketika Uang Sudah Sampai, Mengapa Warga Masih Kekurangan Terpal?
Di sinilah persoalan utama penanganan gempa NTT menjadi semakin menarik untuk ditelusuri.
Di satu sisi, pemerintah pusat menyatakan dana telah sampai ke pemerintah daerah.
Di sisi lain, pemerintah provinsi menyebut anggaran penanganan bencana telah digunakan, sementara kabupaten juga telah menerima alokasi masing-masing Rp20 miliar.
Tetapi pada 11 September 2026, masih ada warga yang mengaku belum memperoleh terpal dan selimut.
Maka pertanyaan publik bukan semata-mata "apakah bantuan sudah disalurkan?"
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Sudah berapa persen bantuan benar-benar diterima warga?
Berapa jumlah warga yang masih tinggal di tempat pengungsian atau hunian sementara?
Berapa banyak keluarga yang rumahnya rusak dan belum dapat kembali?
Berapa jumlah terpal, selimut, makanan dan air minum yang telah dibagikan?
Dan yang tidak kalah penting:
Berapa anggaran yang telah dibelanjakan untuk setiap kebutuhan tersebut?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu diperlukan agar tidak terjadi jurang antara laporan administratif pemerintah dengan realitas kehidupan masyarakat.
Sebab, bagi warga yang tidur tanpa tempat berlindung memadai, angka Rp200 miliar bukanlah sesuatu yang bisa mereka rasakan secara langsung.
Yang mereka butuhkan adalah terpal ketika hujan datang, selimut ketika malam dingin, makanan ketika lapar, air ketika haus, dan tempat yang aman untuk beristirahat.
14.518 Gempa Susulan, Warga Belum Sepenuhnya Keluar dari Situasi Darurat
Kondisi tersebut berlangsung ketika NTT masih menghadapi aktivitas kegempaan pascabencana.
NTT diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8/2026).
Hingga 11 September 2026, BMKG mencatat 14.518 gempa susulan.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa situasi pascagempa belum sepenuhnya sederhana.
Bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, setiap getaran dan perubahan cuaca dapat meningkatkan rasa khawatir. Mereka tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memulihkan bangunan, tetapi juga membutuhkan perlindungan selama masa transisi.
Karena itu, kebutuhan seperti terpal dan selimut tidak semestinya dipandang sebagai persoalan kecil.
Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal layak, barang-barang tersebut merupakan bagian dari kebutuhan dasar untuk bertahan.
Hampir sebulan setelah gempa, pertanyaan terbesar kini bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang telah disiapkan pemerintah.
Pertanyaannya adalah seberapa cepat anggaran itu berubah menjadi perlindungan nyata bagi masyarakat.
Jika dana telah sampai ke daerah, maka masyarakat berhak melihat hasilnya.
Jika bantuan telah disalurkan, warga yang membutuhkan seharusnya dapat merasakannya.
Dan jika masih ada warga yang belum menerima kebutuhan dasar, pemerintah perlu segera menemukan titik masalahnya apakah pada pendataan, distribusi, pengadaan, koordinasi, atau mekanisme pertanggungjawaban.
Sebab dalam situasi bencana, waktu memiliki arti yang berbeda.
Bagi birokrasi, keterlambatan mungkin hanya satu berkas yang belum selesai. Bagi warga terdampak, keterlambatan bisa berarti satu malam lagi tidur tanpa perlindungan.
Kini publik menunggu bukan hanya laporan bahwa anggaran telah diterima, tetapi bukti bahwa bantuan Rp200 miliar benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
(Mond)
#Nasional #GempaNTT #Peristiwa
