Komisi X DPR RI Turun ke Padang, Sekolah Rawan Bencana Jadi Sorotan: Rp7,74 Miliar Digelontorkan, Mitigasi Tak Boleh Terlupakan
D'On, Padang — Bencana boleh berlalu, tetapi persoalan yang ditinggalkannya tidak serta-merta selesai.
Di balik proses rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana hidrometeorologi November 2025, masih tersimpan pekerjaan besar bagi Pemerintah Kota Padang dan pemerintah pusat: memastikan sekolah yang dibangun kembali tidak kembali menjadi korban ketika bencana berikutnya datang.
Persoalan inilah yang mengemuka saat Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Padang, Jumat (4/9/2026).
Dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro, rombongan legislatif pusat turun langsung meninjau kondisi dan proses rehabilitasi SDN 04 Baringin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, serta SDN 32 Kuranji, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.
Kedua sekolah tersebut merupakan bagian dari satuan pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi November 2025.
Setelah meninjau langsung kondisi sekolah, rombongan kemudian melanjutkan pembahasan bersama Pemerintah Kota Padang di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Pertemuan itu menjadi ruang penting untuk membuka persoalan pendidikan pascabencana secara lebih luas. Sebab, bagi Pemko Padang, membangun kembali sekolah yang rusak hanyalah satu bagian dari pekerjaan besar.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mencegah kerusakan serupa kembali terjadi.
15 Sekolah Direvitalisasi, Rp7,74 Miliar Dikucurkan
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mencatat, sebanyak 15 sekolah dasar mendapatkan bantuan revitalisasi pascabencana hidrometeorologi dari pemerintah pusat.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp7,74 miliar.
Pengerjaan revitalisasi telah dimulai sejak April 2026.
Angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana. Namun, Pemko Padang mengingatkan bahwa rehabilitasi fisik saja tidak cukup.
Pasalnya, sejumlah sekolah berada di kawasan yang memiliki potensi ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi.
Jika lingkungan sekitar sekolah tidak ikut dibenahi, bangunan yang telah direhabilitasi tetap menghadapi risiko yang sama.
Karena itu, Pemko Padang meminta dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat, khususnya dalam normalisasi aliran sungai, penguatan infrastruktur dan penanganan kawasan rawan banjir.
Maigus: Jangan Hanya Perbaiki Sekolah, Sumber Risikonya Juga Harus Ditangani
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada jajaran Komisi X DPR RI.
Ia menilai sekolah-sekolah yang berada di pinggir sungai membutuhkan perhatian khusus.
"Sekolah-sekolah yang berada di pinggir sungai membutuhkan dukungan untuk normalisasi dan penguatan infrastruktur. Kami juga berharap Komisi X mendorong sekolah di Kota Padang menjadi prioritas revitalisasi pada 2026 maupun diusulkan untuk 2027," ujar Maigus.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan sekolah terdampak bencana tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan di sekitarnya.
Normalisasi sungai, penguatan infrastruktur dan mitigasi harus berjalan beriringan dengan pembangunan kembali fasilitas pendidikan.
Dengan demikian, rehabilitasi tidak sekadar mempercantik atau mengembalikan kondisi bangunan seperti sebelum bencana, tetapi benar-benar meningkatkan ketahanan sekolah menghadapi ancaman di masa depan.
130 Sekolah Sudah Terapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana
Pemko Padang juga tidak ingin penanganan bencana berhenti pada pembangunan fisik.
Aspek kesiapsiagaan manusia menjadi perhatian serius.
Saat ini, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) telah diterapkan di 130 sekolah di Kota Padang.
Program tersebut diarahkan untuk membangun budaya sadar bencana sejak dini.
Maigus menegaskan, anak-anak tidak cukup hanya mendapatkan pendidikan akademik. Mereka juga harus dibekali pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi kondisi darurat dan memahami lingkungan yang memiliki risiko bencana.
"Kita tidak hanya melakukan ikhtiar secara fisik, tetapi juga menyiapkan generasi melalui pendidikan mitigasi bencana. Sekolah dan rumah ibadah harus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana," tegasnya.
Pesan yang disampaikan Pemko Padang jelas: mitigasi bencana bukan pelajaran tambahan, melainkan kebutuhan.
Terlebih bagi daerah yang berhadapan langsung dengan berbagai ancaman bencana hidrometeorologi.
Komisi X: Sekolah Jangan Dibangun Sekadar untuk Kembali Seperti Semula
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyatakan pihaknya siap membawa aspirasi Pemerintah Kota Padang ke tingkat pemerintah pusat.
Menurutnya, pemulihan sektor pendidikan pascabencana harus dilakukan secara terpadu, cepat dan berkelanjutan.
"Kita siap mendorong pemulihan sektor pendidikan dilakukan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pemerataan akses belajar serta mitigasi risiko bencana dalam pembangunan kembali sarana pendidikan," ujar Agung.
Agung menekankan, pembangunan kembali sekolah yang terdampak bencana tidak boleh hanya berorientasi pada mengembalikan bangunan seperti kondisi sebelum bencana.
Sekolah yang dibangun kembali harus memiliki ketahanan lebih baik.
"Infrastruktur sekolah yang dibangun kembali harus lebih tangguh dan aman terhadap potensi bencana di masa mendatang," katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa persoalan pendidikan pascabencana akan menjadi bagian dari perhatian Komisi X dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyusun rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Padang Dorong Program Pendidikan yang Menyentuh Masyarakat
Dalam pertemuan tersebut, Maigus juga memaparkan berbagai program unggulan Pemko Padang di bidang pendidikan.
Di antaranya Padang Juara dan Smart Surau.
Padang Juara diarahkan untuk membantu pendidikan keluarga kurang mampu, termasuk pemenuhan kebutuhan sekolah hingga dukungan beasiswa perguruan tinggi.
Sementara Smart Surau dikembangkan untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis rumah ibadah yang terintegrasi dengan kegiatan masyarakat.
Pemko Padang ingin membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya berpusat di sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga dan lingkungan masyarakat.
Pariwisata Ikut Didorong
Tak hanya pendidikan, Pemko Padang juga menyampaikan agenda penguatan sektor pariwisata.
Program Jelajah Padang terus dikembangkan, termasuk revitalisasi kawasan Kota Tua, pasar dan Pantai Padang.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat posisi Padang sebagai kota pendidikan, budaya dan pariwisata.
"Selain pendidikan, kita juga terus mengembangkan sektor pariwisata melalui program Jelajah Padang, termasuk revitalisasi kawasan Kota Tua, pasar, dan Pantai Padang. Upaya ini untuk memperkuat posisi Padang sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata sekaligus meningkatkan daya tarik sebagai pintu gerbang destinasi wisata Sumatera Barat," kata Maigus.
Kini Menunggu Komitmen Berikutnya
Kunjungan Komisi X DPR RI ke Kota Padang membawa satu pesan penting: pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali.
Sebanyak 15 SD telah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan dukungan anggaran Rp7,74 miliar. Namun kebutuhan pendidikan di wilayah rawan bencana jauh lebih besar dari sekadar memperbaiki bangunan yang rusak.
Sekolah harus aman.
Akses belajar harus terjamin.
Guru dan siswa harus memiliki kesiapsiagaan.
Dan lingkungan sekitar sekolah juga harus diperkuat agar ancaman yang sama tidak terus berulang.
Kini, aspirasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Komisi X DPR RI.
Tinggal bagaimana suara dari Padang itu diterjemahkan menjadi kebijakan dan dukungan nyata pemerintah pusat.
Sebab bagi anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah rawan bencana, sekolah yang tangguh bukan kemewahan. Itu adalah kebutuhan.
Dan setiap rupiah anggaran yang digelontorkan untuk rehabilitasi harus benar-benar menjadi investasi untuk memastikan mereka dapat belajar dengan aman, hari ini dan di masa depan.
(Mond)
#Padang #Daerah #Pendidikan
