Pemko Padang Perkuat Sinergi dengan APPMBGI, Targetkan Kota Percontohan Nasional Program Makan Bergizi Gratis
D'On, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menunjukkan keseriusannya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, Pemko Padang juga memastikan program ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha dan produsen pangan lokal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Sumatera Barat di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan strategis ini dihadiri Ketua DPD APPMBGI Sumbar M. Sayuti beserta jajaran pengurus, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Sri Kurniayati, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teddy Antonius, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, serta Kepala Dinas Pertanian Yoice Yuliani.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung konstruktif, seluruh pihak sepakat memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memastikan keberlanjutan Program MBG di Kota Padang.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa Program MBG merupakan agenda besar negara yang memiliki dampak luas, tidak hanya pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
"Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG, perangkat daerah, termasuk dukungan APPMBGI, sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," ujar Maigus.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi, tetapi juga dari kualitas sistem yang mendukungnya. Oleh sebab itu, seluruh dapur MBG di Kota Padang harus menerapkan standar pelayanan terbaik, mulai dari aspek kebersihan, keamanan pangan, kualitas bahan baku, hingga tata kelola operasional yang profesional.
Maigus juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program. Evaluasi setiap bulan dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan pangan, operasional dapur, distribusi makanan hingga pelayanan kepada penerima manfaat, berjalan secara efektif dan berkesinambungan.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Program MBG memiliki efek berganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah apabila seluruh rantai pasok melibatkan pelaku usaha lokal.
"Standarisasi rantai pasok harus diperkuat agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal terintegrasi dalam ekosistem pemasok MBG. Sehingga dengan itu manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," tegasnya.
Ia menambahkan, arahan Wali Kota Padang menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Program MBG.
"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar, sekaligus mendukung Program Unggulan Padang Juara."
Target 96 Dapur MBG
Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir juga memaparkan perkembangan implementasi Program MBG di Kota Padang. Hingga awal Agustus 2026, sebanyak 72 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG telah beroperasi.
Pemerintah Kota Padang optimistis kekurangan 23 SPPG dapat dipenuhi sebelum akhir tahun 2026 sehingga seluruh wilayah Kota Padang dapat terlayani secara maksimal.
Keberadaan SPPG ini menjadi ujung tombak pelayanan Program Makan Bergizi Gratis karena berperan sebagai pusat pengolahan, pengemasan, sekaligus distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.
APPMBGI Siap Perkuat Tata Kelola dan Rantai Pasok
Sementara itu, Ketua DPD APPMBGI Sumatera Barat, M. Sayuti, menyatakan kesiapan organisasinya menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Padang dalam membangun tata kelola Program MBG yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kualitas pengelolaan dapur serta sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien.
"Kami menargetkan Padang menjadi kota percontohan pengelolaan Program MBG di Sumatera Barat bahkan tingkat nasional. Untuk itu, APPMBGI mengusulkan terjalinnya nota kesepahaman dengan Pemko Padang agar pembagian peran, target, dan tanggung jawab seluruh pihak lebih jelas," ungkap Sayuti.
Ia menilai sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, organisasi pengelola dapur, pelaku UMKM, petani, nelayan, peternak, hingga distributor pangan akan menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas sekaligus keberlanjutan Program MBG.
Bangun Ekosistem Pangan yang Berkelanjutan
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menghasilkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan di Kota Padang.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak sekadar menjadi program pemenuhan kebutuhan pangan bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat, melainkan juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, memperkuat UMKM, serta menciptakan rantai pasok pangan yang tangguh.
Dengan langkah tersebut, Pemko Padang optimistis mampu menghadirkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang berkualitas, akuntabel, dan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
(Mond)
#Padang #News
