Pemko Padang Kebut Perbaikan Jembatan dan Normalisasi Sungai, Infrastruktur Pascabencana Diperkuat di Sejumlah Titik
D'On, Padang — Pemerintah Kota Padang terus mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat infrastruktur publik yang terdampak bencana. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sejumlah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi kini dikebut di berbagai wilayah Kota Padang, mulai dari perbaikan jembatan, plat duiker, cekdam, hingga normalisasi sungai.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang untuk memastikan infrastruktur dasar yang menjadi penopang mobilitas masyarakat kembali berfungsi secara optimal, aman, dan memiliki ketahanan lebih baik terhadap ancaman bencana maupun cuaca ekstrem.
Pantauan pekerjaan dilakukan pada Sabtu (15/8/2026), dengan sejumlah titik masih dalam proses pengerjaan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur merupakan bagian dari janji dan komitmen pemerintah daerah untuk segera memulihkan fasilitas publik yang terdampak bencana.
“Sesuai janji dan komitmen kita, perbaikan infrastruktur dilaksanakan secepat mungkin. Alhamdulillah bisa dilihat prosesnya di beberapa titik sudah berjalan. Mohon dukungan masyarakat agar program rehab-rekon kita ini bisa berjalan maksimal,” ujar Fadly.
Jembatan dan Plat Duiker Jadi Prioritas
Salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung adalah perbaikan plat duiker di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran akses masyarakat sekaligus menunjang sistem drainase dan konektivitas antarwilayah.
Perbaikan juga dilakukan pada Jembatan Kampung Baru, Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Tidak hanya itu, Dinas PUPR juga menangani Jembatan Gantung di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, serta plat duiker di Jalan Rimbo Tarok, Gunung Sarik.
Pekerjaan di sejumlah titik tersebut diarahkan untuk memastikan akses penghubung masyarakat tetap aman dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Infrastruktur jembatan dan akses penghubung menjadi salah satu elemen vital karena bersinggungan langsung dengan aktivitas warga, distribusi barang, hingga mobilitas menuju pusat pelayanan publik.
Pemko Padang menilai pemulihan infrastruktur tidak cukup hanya dengan mengembalikan kondisi seperti semula. Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, aspek kualitas pekerjaan, keselamatan, serta kemampuan infrastruktur menghadapi kondisi lingkungan menjadi perhatian.
Normalisasi Sungai untuk Kurangi Risiko Gangguan Aliran
Selain jembatan dan plat duiker, penanganan juga diarahkan pada sistem sungai dan aliran air.
Salah satu lokasi normalisasi berada di kawasan Jalan Pasar Lalang, Kecamatan Kuranji. Pekerjaan ini dilakukan untuk membantu memperlancar aliran sungai sekaligus mengurangi potensi gangguan akibat sedimentasi dan perubahan kondisi alur sungai.
Normalisasi menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana, mengingat kapasitas aliran sungai sangat berkaitan dengan kemampuan kawasan dalam menghadapi curah hujan tinggi.
Jika sedimentasi terus menumpuk dan alur sungai mengalami penyempitan atau hambatan, kemampuan sungai mengalirkan debit air dapat terganggu. Karena itu, pengerjaan tidak hanya menyasar badan jalan atau bangunan penghubung, tetapi juga sistem sumber daya air yang menjadi bagian penting dari perlindungan kawasan permukiman.
Cekdam dan Tebing Sungai Turut Diperkuat
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi. Selain perbaikan jembatan dan normalisasi sungai, pekerjaan juga mencakup perbaikan cekdam serta penguatan tebing sungai di sejumlah daerah.
Menurut Malvi, perbaikan cekdam saat ini mulai dilakukan di beberapa titik, antara lain Daerah Irigasi (D.I.) Limau Manis, D.I. Lubuk Laweh, dan D.I. Baringin.
Sementara penguatan tebing sungai dilakukan di D.I. Sungkai, Pasar Lalang, Lubuk Minturun, serta sejumlah titik lain yang mengalami dampak bencana.
“Untuk perbaikan cekdam, saat ini sudah mulai dilakukan di beberapa titik, seperti D.I. Limau Manis, D.I. Lubuk Laweh, dan D.I. Baringin. Penguatan tebing sungai juga dilakukan di D.I. Sungkai, Pasar Lalang, Lubuk Minturun, serta beberapa titik lainnya yang terdampak,” kata Malvi.
Pekerjaan tersebut dinilai penting untuk menjaga kestabilan infrastruktur sumber daya air sekaligus mengurangi risiko kerusakan yang lebih besar apabila kembali terjadi peningkatan debit air.
Cuaca Ekstrem Jadi Tantangan
Meski progres pekerjaan berjalan sesuai rencana, pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya tanpa kendala.
Malvi menyebut kondisi cuaca ekstrem yang tidak menentu menjadi salah satu tantangan dalam mengejar penyelesaian pekerjaan. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan konstruksi harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pekerja maupun kondisi lingkungan sekitar.
“Kondisi cuaca ekstrem yang tidak menentu juga menjadi tantangan bagi kita untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tepat mutu sesuai target serta spesifikasi pekerjaan,” ujarnya.
Menurut dia, informasi dan data dari BMKG menjadi salah satu acuan dalam menentukan langkah pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Hal tersebut diperlukan agar proses pembangunan maupun rehabilitasi tidak hanya mengejar kecepatan penyelesaian, tetapi juga memastikan seluruh tahapan pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan.
“Data BMKG menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan, karena kita juga harus memastikan faktor keselamatan pekerja pada setiap tahapan, selain penyelesaian pekerjaan itu sendiri,” tambahnya.
Akses Lokasi dan Aktivitas Warga Jadi Perhatian
Tantangan lainnya berkaitan dengan akses menuju lokasi pekerjaan serta kondisi sosial masyarakat.
Beberapa lokasi pembangunan dan perbaikan berada di kawasan yang tetap menjadi ruang aktivitas masyarakat. Bahkan, terdapat titik pekerjaan yang beririsan langsung dengan kegiatan ekonomi warga.
Kondisi tersebut membuat pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan masyarakat sekitar. Pemko Padang tidak ingin proses rehabilitasi justru menghambat aktivitas warga secara berlebihan.
Karena itu, koordinasi dan komunikasi di lapangan menjadi bagian penting agar pekerjaan tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Malvi menyebut progres pekerjaan secara umum masih berada dalam kondisi positif dan berjalan sesuai jadwal serta target yang tercantum dalam kontrak.
Pemulihan Dilakukan Bersama
Pemko Padang juga menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur pascabencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
Penanganan dilakukan bersama kementerian terkait melalui balai, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui bidang sumber daya air.
Kolaborasi tersebut diperlukan karena kerusakan infrastruktur akibat bencana memiliki cakupan yang luas dan membutuhkan penanganan lintas kewenangan.
Mulai dari jalan dan jembatan hingga sungai, cekdam, jaringan irigasi dan penguatan tebing, seluruhnya memiliki keterkaitan dalam membangun kembali sistem infrastruktur yang lebih kuat.
Malvi berharap masyarakat dapat memberikan dukungan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
“Pemerintah Kota Padang bersama kementerian terkait melalui balai dan pemerintah provinsi terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur Kota Padang. Secara bertahap, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana dapat kita selesaikan,” katanya.
Ia meminta masyarakat bersabar karena pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan mutu, keselamatan dan target penyelesaian.
“Mohon bersabar dan kami mohon dukungannya agar pekerjaan ini bisa kita selesaikan dengan baik sesuai target yang diharapkan,” ujar Malvi.
Dengan perbaikan yang terus berjalan di berbagai titik tersebut, Pemko Padang berharap infrastruktur publik tidak hanya kembali berfungsi, tetapi juga menjadi lebih kuat dan siap menghadapi tantangan bencana serta cuaca ekstrem di masa mendatang.
Bagi pemerintah daerah, rehabilitasi pascabencana bukan sekadar memperbaiki kerusakan yang terlihat. Lebih dari itu, pekerjaan tersebut menjadi momentum untuk membangun kembali infrastruktur yang lebih aman, memperkuat sistem pengendalian air, menjaga konektivitas masyarakat, serta meningkatkan ketahanan Kota Padang terhadap risiko bencana.
(Mond)
#Padang #Daerah #Infrastruktur
