Pascabanjir, Pemko Padang Kebat Rehabilitasi Drainase Tabing Banda Gadang, Anggaran Rp5,95 Miliar Digelontorkan
D'On, Padang — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menggeber pemulihan infrastruktur pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah pada 3 Agustus 2026 lalu.
Tak sekadar membersihkan material sisa banjir, pemerintah kini mulai membenahi infrastruktur yang menjadi salah satu kunci dalam mengendalikan aliran air, yakni sistem drainase.
Salah satu titik yang mendapat perhatian serius berada di Kawasan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo. Di kawasan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang tengah melaksanakan Rehabilitasi Drainase Paket 11.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 10 Agustus 2026, sebagai bagian dari langkah Pemko Padang memperkuat kembali infrastruktur pengendali air setelah wilayah Kota Padang kembali diuji oleh banjir.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada pemulihan kondisi seperti semula.
Menurutnya, setiap kerusakan yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun infrastruktur yang lebih kuat dan mampu menghadapi potensi bencana di kemudian hari.
“Tugas kita bukan sekadar membangun kembali apa yang rusak, melainkan memastikan bahwa infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial warga terbangun lebih baik. Apalagi tanggal 3 Agustus kemarin kita baru saja diuji kembali dengan bencana banjir, kita tetap berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bertahap akan kita perbaiki satu-persatu sesuai kewenangan Pemerintah Kota Padang,” ujar Malvi.
Drainase Jadi Infrastruktur Vital Pengendali Banjir
Rehabilitasi drainase di Tabing Banda Gadang bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam memastikan air hujan dapat mengalir dengan baik dan tidak tertahan terlalu lama di kawasan permukiman maupun lingkungan aktivitas masyarakat.
Ketika kapasitas drainase terganggu, aliran air berpotensi melambat. Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko munculnya genangan, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu relatif singkat.
Karena itu, pembenahan drainase menjadi salah satu bagian penting dari upaya Pemko Padang membangun sistem infrastruktur perkotaan yang lebih adaptif terhadap ancaman banjir.
Melalui rehabilitasi ini, pemerintah berharap fungsi saluran drainase di kawasan Tabing Banda Gadang dapat kembali optimal, sekaligus meningkatkan kemampuan sistem drainase dalam mengalirkan air.
Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisir potensi genangan dan banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, merusak fasilitas publik, maupun berdampak terhadap kegiatan ekonomi warga.
Anggaran Rp5,95 Miliar
Rehabilitasi Drainase Paket 11 ini dibiayai melalui APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026.
Nilai pekerjaan tercatat mencapai Rp5.956.144.495 dengan Nomor Kontrak 69/KONT-SDA/TKD-DAU/PUPR/2026.
Pekerjaan fisik dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana CV Teguh Satria Perkasa, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 132 hari kalender.
Besarnya nilai pekerjaan menunjukkan bahwa rehabilitasi drainase tersebut menjadi bagian dari penanganan infrastruktur yang cukup serius. Pemerintah tidak hanya melakukan penanganan darurat, tetapi juga mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur secara lebih terencana.
Bagi masyarakat, keberadaan drainase yang berfungsi baik bukan hanya persoalan teknis pembangunan. Saluran air yang mampu bekerja optimal berkaitan langsung dengan kenyamanan lingkungan, kelancaran aktivitas warga, keamanan fasilitas publik hingga keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Pemko Pilih Penanganan Bertahap dan Berkelanjutan
Banjir yang kembali menerjang sejumlah kawasan Kota Padang pada 3 Agustus menjadi pengingat bahwa persoalan pengendalian air membutuhkan penanganan yang tidak bisa dilakukan secara instan.
Karena itu, Pemko Padang melalui Dinas PUPR memilih melakukan pembenahan secara bertahap dengan menyesuaikan kewenangan, kebutuhan, kondisi lapangan, serta kemampuan anggaran daerah.
Malvi mengatakan, kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan tersebut.
Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan perbaikan satu per satu terhadap infrastruktur yang membutuhkan penanganan.
Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kerusakan yang terlihat, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan kota menghadapi ancaman bencana serupa.
Bukan Sekadar Memulihkan, Tapi Membangun Lebih Tangguh
Rehabilitasi drainase Tabing Banda Gadang menjadi salah satu langkah konkret Pemko Padang dalam membangun infrastruktur perkotaan yang lebih tangguh.
Pemerintah berharap setelah pekerjaan selesai, sistem drainase di kawasan tersebut mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sehingga aliran air menjadi lebih lancar dan risiko genangan dapat ditekan.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Sebab, sebaik apa pun sistem drainase yang tersedia, fungsinya dapat terganggu apabila saluran dipenuhi sampah atau tidak dirawat secara berkelanjutan.
Pemko Padang menargetkan pemulihan infrastruktur dilakukan secara berkesinambungan. Kerusakan ditangani, sistem diperkuat, dan kawasan yang memiliki potensi persoalan drainase terus dievaluasi.
Bagi Tabing Banda Gadang, rehabilitasi ini bukan hanya tentang membangun saluran air baru atau memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Lebih jauh, proyek tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan memiliki daya tahan lebih baik terhadap ancaman banjir.
Pesannya jelas: bencana boleh datang, tetapi pembangunan tidak boleh berhenti. Setiap kerusakan harus menjadi momentum untuk membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik dan sistem yang lebih tangguh.
(Mond)
#Padang #Infrastruktur #Daerah
