Wali Kota Padang Terima Tim Monitoring Kemendagri, Percepatan Rehab Rekon Pascabencana dan Penanganan Banjir Jadi Prioritas
D'On, Padang — Pemerintah Kota Padang terus mempercepat langkah pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat sistem mitigasi untuk menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perkim Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Fadly Amran mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Padang memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371,85 miliar yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung penanganan serta mitigasi bencana.
Menurutnya, dana tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kebencanaan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Bahkan, proses tender berbagai proyek yang akan dibiayai melalui dana tersebut telah resmi dimulai.
"Lebih dari Rp300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Kami sudah mempersiapkan semuanya, dan hari ini proses tender juga sudah dimulai. Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian hadir bersama memberikan saran, masukan, sekaligus kami menyampaikan tahapan-tahapan yang perlu terus disinergikan," ujar Fadly Amran.
Ia menjelaskan, kehadiran tim monitoring bukan sekadar melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, serta sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.
Sebelum menghadiri pertemuan di Rumah Dinas Wali Kota, Tim Monitoring Kemendagri terlebih dahulu meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Dari hasil peninjauan tersebut, tim memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mempercepat pembangunan fasilitas bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.
Bagi Pemerintah Kota Padang, pembangunan Huntap tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Lebih dari itu, kawasan hunian baru juga dipersiapkan untuk masyarakat yang berpotensi direlokasi seiring pelaksanaan proyek-proyek pengendalian banjir yang akan dikerjakan oleh balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum.
"Khususnya kami menyoroti pembangunan Huntap. Bukan hanya untuk masyarakat terdampak, tetapi juga bagi masyarakat yang kemungkinan direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan oleh balai-balai Kementerian PU," jelas Fadly.
Karena itu, Pemerintah Kota Padang berharap dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada pembangunan hunian tetap semata, tetapi juga mencakup penyediaan kawasan relokasi beserta seluruh infrastruktur pendukungnya, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih layak, aman, dan nyaman.
Selain fokus pada rehabilitasi pascabencana, Pemko Padang juga menaruh perhatian besar terhadap penanganan banjir jangka panjang. Fadly menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan akan mengedepankan konsep green infrastructure yang dipadukan dengan pembangunan infrastruktur berskala besar agar mampu memberikan solusi berkelanjutan terhadap persoalan banjir yang selama ini kerap melanda Kota Padang.
Salah satu program strategis yang telah masuk dalam master plan Pemerintah Kota Padang adalah pembangunan dua embung besar sebagai sarana pengendali banjir.
Menurut Fadly, proyek tersebut merupakan kebutuhan mendesak, namun membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat mengingat besarnya anggaran yang diperlukan.
"Tadi kami juga menyampaikan bahwa di dalam master plan yang sudah kita susun terdapat pembangunan dua embung besar. Saya rasa ini juga perlu dikawal bersama. Tidak memungkinkan Kota Padang merealisasikannya sendiri dalam kerangka lima tahun. Namun apabila ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, maka pembangunan infrastruktur penanganan banjir bisa terlaksana secara paripurna sehingga masyarakat Kota Padang semakin nyaman dan lebih siap menghadapi potensi banjir besar di masa depan," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan Kementerian Dalam Negeri terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Kota Padang. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar seluruh program rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, hingga pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dapat berjalan optimal.
Dengan dimulainya proses tender berbagai proyek strategis yang didukung dana TKD, Pemerintah Kota Padang optimistis percepatan pembangunan akan segera dirasakan masyarakat. Tidak hanya menghadirkan pemulihan bagi warga terdampak bencana, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang lebih kuat melalui infrastruktur modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan demi mewujudkan Kota Padang yang semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
(Mond)
#Padang #Daerah
