 |
| Pemko Padang Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat, Jemput Bola ke Kemensos dan ATR/BPN |
D'On, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan konsultasi langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Rina Melati, serta Kepala Subbagian Umum Dinas Sosial Kota Padang Erliza Putri.
Kunjungan tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan administrasi, legalitas lahan, hingga dokumen tata ruang yang menjadi syarat utama sebelum pembangunan Sekolah Rakyat dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Kemensos Apresiasi Komitmen Pemko Padang
Agenda pertama dilakukan di Kementerian Sosial RI, di mana rombongan diterima oleh Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Padang yang telah menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, kesiapan daerah menjadi faktor penting dalam percepatan pelaksanaan program nasional tersebut. Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh aspek legalitas lahan harus diselesaikan terlebih dahulu agar proses pembangunan tidak menemui hambatan di kemudian hari.
"Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan," ujar Herman Koswara.
Ia juga menekankan bahwa kepastian status kepemilikan lahan merupakan syarat mutlak sebelum lahan tersebut dapat diserahkan kepada Kemensos RI sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
Lanjut ke ATR/BPN, Bahas Dokumen Tata Ruang
Usai melakukan koordinasi di Kemensos, rombongan Pemko Padang melanjutkan agenda ke Kementerian ATR/BPN.
Di kementerian tersebut, rombongan diterima oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang, Rahma Julianti.
Pertemuan difokuskan pada pembahasan percepatan pemenuhan dokumen tata ruang serta berbagai persyaratan administratif untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang diusulkan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Rahma Julianti menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN siap memberikan pendampingan teknis sesuai kewenangannya agar seluruh proses dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
"Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat," kata Rahma.
Pendampingan tersebut diharapkan mampu mempercepat penerbitan berbagai dokumen penting, termasuk rekomendasi tata ruang dan KKPR yang menjadi dasar dimulainya pembangunan fisik.
Maigus Nasir: Bukti Keseriusan Pemko Padang
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan bahwa kunjungan ke dua kementerian tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemko Padang tidak ingin hanya menjadi penerima program, tetapi juga memastikan seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan secara cepat dan tepat agar pembangunan Sekolah Rakyat segera dimulai.
"Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat," ujar Maigus.
Ia menjelaskan bahwa Kota Padang sebenarnya telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat yang menjadi modal awal dalam pengembangan program tersebut. Karena itu, pemerintah daerah optimistis proses pembangunan sekolah permanen dapat berjalan lebih cepat setelah seluruh dokumen pendukung diselesaikan.
Lebih jauh, Maigus berharap hasil koordinasi bersama Kemensos dan ATR/BPN dapat mempercepat penetapan lokasi pembangunan sehingga manfaat program ini dapat segera dirasakan masyarakat.
"Selain memperluas akses pendidikan, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Pendidikan dan Pembangunan Kawasan Berjalan Beriringan
Pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga diharapkan menjadi katalisator pembangunan wilayah. Kehadiran sekolah ini diyakini mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan negara.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pendidikan juga diperkirakan akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di kawasan sekitar, meningkatkan nilai kawasan, membuka peluang usaha masyarakat, hingga menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Melalui koordinasi intensif dengan Kemensos RI dan ATR/BPN, Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmennya untuk menuntaskan seluruh persyaratan administratif secara cepat. Langkah proaktif tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Padang.
(Mond)
#Kemensos #SekolahRakyat
