.jpg)
STADION MEGAH Rp340 MILIAR, PEDAGANG DIBIARKAN BERDARAH: Siapa Bertanggung Jawab atas Korban Sosial Rekonstruksi GOR Agus Salim?
D'On, PADANG — Rekonstruksi total kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) H. Agus Salim Padang yang digadang-gadang sebagai simbol kebangkitan olahraga Sumatera Barat mulai menyisakan pertanyaan serius: siapa yang sebenarnya menikmati manfaat proyek raksasa Rp340 miliar ini?
Di tengah gegap gempita klaim pembangunan stadion modern berstandar internasional, puluhan pedagang kecil yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup di kawasan GOR justru menghadapi kenyataan pahit. Mereka dipaksa angkat kaki tanpa kepastian, sementara solusi yang disodorkan pemerintah dinilai jauh dari kata manusiawi.
Proyek yang dibiayai Kementerian Pekerjaan Umum tersebut disebut-sebut akan menghadirkan stadion berkapasitas 15.000 kursi tunggal, lengkap dengan royal box, lift modern, dan fasilitas berstandar AFC. Namun di balik kemewahan desain itu, nasib rakyat kecil justru seperti catatan kaki yang terlupakan.
Rp340 Miliar untuk Beton, Nol Rupiah untuk Pedagang?
Kebijakan relokasi yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dispora Sumbar memunculkan ironi besar. Pedagang hanya diberikan sebidang lahan kosong di kawasan depan Kolam Renang Teratai tanpa bangunan, tanpa fasilitas dasar, dan tanpa bantuan modal.
Artinya, setiap pedagang harus membangun kios sendiri dengan biaya yang diperkirakan mencapai Rp10 juta hingga Rp15 juta per unit.
Bagi kalangan birokrat, angka itu mungkin terlihat kecil. Namun bagi pedagang yang hidup dari omzet harian, biaya tersebut bisa menjadi hukuman ekonomi yang menghancurkan.
Pilihan yang tersedia pun sama-sama menyakitkan: berutang demi membangun kios atau kembali menjadi PKL liar di pinggir jalan.
Di saat negara sanggup menggelontorkan Rp340 miliar untuk membangun stadion baru, pemerintah justru terlihat enggan mengalokasikan sebagian kecil anggaran untuk memastikan masyarakat yang terdampak tidak menjadi korban pembangunan.
Relokasi Tanpa WC, Pedagang Diminta Bertahan dengan Cara Apa?
Persoalan tidak berhenti pada biaya pembangunan kios.
Lokasi relokasi yang disiapkan hingga kini disebut belum dilengkapi fasilitas sanitasi dasar seperti toilet umum atau MCK. Kondisi ini memunculkan kritik keras karena para pedagang tersebut bukan penghuni ilegal.
Mereka merupakan pedagang resmi yang selama ini membayar retribusi dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ironisnya, mereka diperlakukan seolah menjadi beban yang harus disingkirkan demi mempercantik wajah proyek.
Jika dibandingkan dengan relokasi pedagang Pasar Raya Padang pada fase sebelumnya, perlakuan terhadap pedagang GOR terasa sangat timpang. Saat itu pemerintah menyediakan bangunan kios yang sudah siap pakai sehingga pedagang hanya tinggal menempati.
Kini, pedagang GOR justru diminta membangun sendiri tempat usahanya dengan biaya pribadi.
Andre Rosiade Tak Bisa Hanya Menjadi Juru Bicara Proyek
Nama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, tidak bisa dilepaskan dari proyek ini.
Selama ini Andre menjadi figur yang paling aktif mengumumkan keberhasilan menghadirkan anggaran ratusan miliar rupiah dari pusat untuk merekonstruksi Stadion Agus Salim. Hampir setiap perkembangan proyek dipublikasikan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat.
Namun ketika proyek mulai menimbulkan korban sosial, publik menilai tanggung jawab moral tidak boleh berhenti pada seremoni peletakan batu pertama dan konferensi pers.
Jika seorang politisi bersedia tampil di depan sebagai wajah keberhasilan proyek, maka sudah sewajarnya ia juga hadir ketika masyarakat terdampak mulai menjerit.
Pertanyaan yang kini muncul sederhana: apakah daya tawar politik yang dimiliki Andre hanya digunakan untuk mengurus anggaran pembangunan fisik, atau juga digunakan untuk memperjuangkan nasib pedagang yang kehilangan mata pencaharian?
Sebab sehebat apa pun stadion yang dibangun, keberhasilannya akan kehilangan makna ketika rakyat kecil di sekelilingnya justru terjerat utang demi bertahan hidup.
Pembangunan Jangan Sampai Menjadi Penggusuran Berkedok Modernisasi
Kasus GOR Agus Salim memperlihatkan persoalan klasik yang berulang dalam banyak proyek infrastruktur di Indonesia: pembangunan fisik berjalan cepat, tetapi mitigasi dampak sosial tertinggal jauh di belakang.
Pemerintah tampak sibuk menghitung spesifikasi bangunan, kapasitas tribun, dan standar internasional, namun lupa menghitung berapa keluarga yang kehilangan penghasilan akibat proyek tersebut.
Pembangunan yang baik bukan sekadar merobohkan bangunan lama lalu menggantinya dengan beton yang lebih megah. Pembangunan harus memastikan masyarakat yang terdampak ikut naik kelas, bukan malah tersingkir.
Karena itu, Pemprov Sumbar dan Pemko Padang tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Pemerintah harus segera menyiapkan bantuan pembangunan kios, skema subsidi usaha, dukungan CSR, hingga fasilitas sanitasi yang layak sebelum relokasi penuh dilakukan.
Jika tidak, maka stadion baru Agus Salim berpotensi berdiri megah di atas luka ekonomi masyarakat kecil.
Dan sejarah akan mencatat bahwa di balik proyek Rp340 miliar yang dibanggakan itu, ada pedagang yang kehilangan tempat usaha, terjerat utang, bahkan terpaksa kembali berjualan di pinggir jalan demi menyambung hidup.
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa megah stadion yang berdiri, melainkan seberapa banyak rakyat yang tetap bisa hidup bermartabat setelah proyek itu selesai.
(Mond)
#Infrastruktur #SumateraBarat
