Solar Subsidi di Sumbar Diduga Disedot Tambang Ilegal, Rakyat Antre Berjam-jam di SPBU
D'On, Sumatera Barat - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi kembali menghantam sejumlah daerah di Sumatera Barat. Dalam beberapa pekan terakhir, antrean panjang kendaraan mengular di berbagai SPBU, mulai dari Kota Padang hingga daerah kabupaten. Sopir truk, bus, hingga pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Di tengah penderitaan masyarakat mencari solar subsidi, muncul dugaan kuat bahwa BBM bersubsidi justru mengalir deras ke aktivitas tambang emas ilegal atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak beroperasi di sejumlah wilayah Sumbar.
Ironisnya, solar yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil dan transportasi umum diduga dipakai untuk menghidupkan alat berat dan mesin tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Aktivitas PETI diketahui tersebar di sejumlah daerah seperti Kabupaten Sijunjung, Solok Selatan, Kabupaten Solok, Dharmasraya, Pasaman hingga Pasaman Barat. Dari informasi yang beredar, satu titik tambang ilegal bahkan disebut mampu menghabiskan ribuan liter solar setiap hari.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: ke mana sebenarnya solar subsidi mengalir?
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas ESDM sebelumnya juga mengakui tingginya aktivitas tambang ilegal berdampak terhadap lonjakan konsumsi solar subsidi di lapangan. Dugaan praktik penyelewengan BBM pun semakin menguat.
Modus “lansir” atau pembelian solar subsidi secara berulang menggunakan kendaraan tertentu diduga masih terjadi di sejumlah SPBU. Solar kemudian disebut-sebut dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan operasional tambang ilegal.
Sementara itu, masyarakat kecil justru menjadi korban. Sopir angkutan barang mengaku harus mengantre sejak pagi hingga siang hanya demi mendapatkan beberapa liter solar subsidi.
“Kadang dari subuh sudah antre, belum tentu kebagian. Kalau begini terus kami yang susah,” keluh seorang sopir angkutan di Padang.
Kelangkaan solar ini tidak hanya memukul sopir dan transportasi umum, tetapi juga berdampak pada distribusi barang dan kenaikan biaya operasional usaha kecil.
Di sisi lain, masyarakat menilai lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi menjadi celah subur bagi mafia solar dan aktivitas tambang ilegal untuk bermain.
Desakan pun menguat agar aparat penegak hukum tidak sekadar melakukan penertiban sesaat, tetapi membongkar jaringan distribusi solar subsidi yang diduga memasok aktivitas PETI di Sumbar.
Menariknya, setelah beberapa aktivitas tambang ilegal sempat ditertibkan di sejumlah daerah, antrean solar di beberapa SPBU dilaporkan mulai berkurang. Fakta ini semakin memperkuat dugaan adanya keterkaitan antara maraknya PETI dengan kelangkaan solar subsidi.
Persoalan ini kini tidak lagi sekadar soal antrean BBM, tetapi menyangkut hak masyarakat atas subsidi negara yang diduga diselewengkan untuk kepentingan bisnis ilegal.
Masyarakat meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait segera bertindak tegas. Pengawasan distribusi BBM subsidi harus diperketat, SPBU yang terbukti bermain harus ditindak, dan praktik tambang ilegal wajib dihentikan tanpa kompromi.
Jika tidak, rakyat kecil akan terus menjadi korban, sementara solar subsidi diduga habis dibakar untuk kepentingan tambang ilegal yang merusak alam Sumatera Barat.
(*)
#SumateraBarat #Peristiwa #BBMLangka
