Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).
D'On, Jakarta - Pernyataan keras dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dugaan kasus suap yang menyeret nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama.
Purbaya menegaskan tidak akan melindungi anak buahnya jika nantinya terbukti menerima suap dalam proses hukum yang sedang berjalan. Bahkan, ia secara terbuka menyatakan pencopotan jabatan menjadi konsekuensi yang tak bisa dihindari.
“Kalau terbukti ya sudah. Harusnya iya (dicopot), kalau terbukti ya,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pernyataan itu menjadi sinyal keras bahwa kursi Dirjen Bea Cukai kini berada di ujung tanduk. Di tengah sorotan publik terhadap dugaan praktik suap dan pungutan liar di tubuh Bea Cukai, pemerintah tampaknya mulai mengambil jarak dari pejabat yang tengah diterpa isu serius tersebut.
Meski mengaku berkomunikasi setiap hari dengan Djaka Budi Utama, Purbaya menolak ikut campur terhadap proses hukum. Namun, pernyataannya yang menyebut “mengerti apa yang terjadi” memunculkan spekulasi bahwa pemerintah mengetahui dinamika besar di balik kasus yang kini menjadi perhatian nasional itu.
“Pak Djaka sama saya komunikasi setiap hari. Saya enggak ikut campur soal itu, tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi,” ujarnya singkat.
Prabowo Murka, Bea Cukai Jadi Sorotan Nasional
Tekanan terhadap Ditjen Bea dan Cukai semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menegur institusi tersebut dalam Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Dengan nada tegas, Prabowo meminta Menteri Keuangan tidak ragu mengganti pimpinan Bea Cukai jika dianggap gagal menjalankan tugas dan membersihkan institusi dari praktik korupsi.
“Untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo di hadapan anggota DPR RI.
Pernyataan Presiden itu dianggap sebagai teguran paling keras terhadap Bea Cukai dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih, keluhan terhadap institusi tersebut terus bermunculan, mulai dari dugaan pungli, lambannya pelayanan, hingga praktik birokrasi yang dianggap menghambat dunia usaha.
Pengusaha Menjerit, Dugaan Pungli Disebut Menghambat Ekonomi
Prabowo mengaku menerima banyak laporan langsung dari pelaku usaha terkait praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan di lapangan. Keluhan itu disebut tidak lagi bersifat sporadis, melainkan sudah menjadi keresahan luas di kalangan pengusaha nasional.
“Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semua. Kita harus bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, yang tidak korup,” kata Prabowo.
Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh lamban menghadapi persoalan birokrasi yang menghambat investasi dan aktivitas ekonomi nasional. Ia bahkan menyindir gaya kerja aparat yang dianggap terlalu santai.
“Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” tegasnya.
Pidato tersebut langsung memicu perhatian publik karena dinilai menunjukkan adanya ketidakpuasan serius Presiden terhadap kinerja lembaga pelayanan negara, khususnya Bea Cukai.
Bea Cukai di Bawah Tekanan Besar
Kasus dugaan suap yang menyeret nama petinggi Bea Cukai kini bukan lagi sekadar persoalan individu, tetapi telah berkembang menjadi ujian besar bagi reformasi birokrasi di sektor keuangan negara.
Publik menunggu apakah pemerintah benar-benar berani melakukan “bersih-bersih” di tubuh Bea Cukai atau justru kasus ini akan berakhir tanpa kejelasan.
Desakan transparansi pun terus menguat. Banyak pihak meminta aparat penegak hukum membuka seluruh fakta di persidangan agar tidak ada kesan perlindungan terhadap pejabat tertentu.
Jika dugaan suap itu terbukti, maka pencopotan Dirjen Bea Cukai diyakini hanya tinggal menunggu waktu. Bahkan, tekanan politik terhadap Kementerian Keuangan diperkirakan akan semakin besar apabila pemerintah dianggap lamban mengambil tindakan tegas.
Kini sorotan publik tertuju pada satu hal: apakah pemerintah benar-benar serius membersihkan praktik korupsi di institusi strategis pengawal lalu lintas barang dan penerimaan negara tersebut, atau justru kembali berhenti pada pernyataan keras semata.
(L6)
#BeaCukai #Nasional
