Ir Mulyadi Desak Aparat Sikat PETI Beralat Berat di Sumbar: “Tangkap Cukongnya, Jangan Tebang Pilih!”
D'On, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, Mulyadi, melontarkan kritik keras terhadap maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan alat berat di Sumatera Barat yang hingga kini seolah kebal hukum.
Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pekan lalu, Mulyadi secara terbuka meminta aparat penegak hukum dan TNI tidak lagi sekadar menjadi penonton atas kerusakan lingkungan yang semakin masif akibat tambang ilegal.
“Mohon kiranya aktualisasi peran TNI betul-betul terwujud untuk menertibkan tambang ilegal yang sudah bertahun-tahun tidak mampu disentuh hukum,” tegas Mulyadi.
Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar itu, aparat jangan lagi menyamakan penambang tradisional dengan mafia tambang yang mengoperasikan puluhan hingga ratusan excavator di kawasan hutan dan aliran sungai.
“Yang harus segera dihentikan itu tambang ilegal pakai excavator, bukan masyarakat kecil yang mendulang dengan alat sederhana untuk menyambung hidup,” katanya.
Ia menilai penggunaan alat berat dalam PETI bukan lagi kategori tambang rakyat, melainkan praktik eksploitasi sumber daya alam secara brutal dan terorganisir yang diduga melibatkan cukong besar serta oknum yang membekingi.
“Masak puluhan sampai ratusan excavator beroperasi di satu lokasi, lalu disebut tambang rakyat? Jangan rakyat kecil dijadikan tameng untuk melindungi mafia tambang,” sindirnya tajam.
Mulyadi mendesak aparat bertindak nyata dengan menyita seluruh excavator yang beroperasi secara ilegal dan menangkap pemodal di balik aktivitas tambang tersebut. Menurutnya, selama cukong tidak disentuh, operasi penertiban hanya akan menjadi sandiwara sesaat.
“Fokuslah kepada pelaku utama dan pemilik modalnya. Tangkap cukongnya, sita alat beratnya, proses hukum semuanya tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatera Barat sudah berada pada titik mengkhawatirkan. Sungai rusak, hutan gundul, sedimentasi meningkat, hingga ancaman banjir dan longsor terus menghantui masyarakat.
“Kekayaan alam Sumatera Barat sedang dirampok secara terang-terangan oleh tangan-tangan serakah yang hanya ingin memperkaya diri tanpa peduli kerusakan lingkungan dan bencana yang ditinggalkan,” katanya.
Informasi yang beredar di tengah masyarakat bahkan menyebut adanya dua nama berinisial N dan R yang diduga menjadi cukong tambang emas ilegal di wilayah Pasaman Barat dan Pasaman. Menanggapi hal itu, Mulyadi meminta aparat tidak menutup mata.
“Kalau itu sudah jadi rahasia umum, kenapa aparat seolah tidak tahu? Selidiki dan tindaklanjuti. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar aparat yang diduga membekingi aktivitas PETI tidak diberi ruang untuk lolos dari proses hukum.
“Tidak boleh ada yang kebal hukum dalam persoalan ini. Siapapun yang terlibat, termasuk oknum aparat yang membekingi tambang ilegal, harus ditindak tegas agar ada efek jera,” pungkasnya.
Desakan Mulyadi menambah kuat tekanan publik agar pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar serius memberantas PETI beralat berat yang selama ini diduga menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan di Sumatera Barat.
(Mond)
#PETI #DPR #TambangIlegal #Parlemen
