Jokowi
D'On, Jakarta - Kontroversi lama soal ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali meledak ke ruang publik. Kali ini, tensi meningkat setelah Jusuf Kalla mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri.
Laporan tersebut bukan tanpa sebab. Rismon dituding menyebarkan pernyataan yang menyeret nama JK sebagai pendana di balik polemik ijazah Jokowi—sebuah tudingan yang kini berujung pada proses hukum.
Di tengah memanasnya situasi, Jokowi akhirnya angkat bicara. Namun alih-alih defensif, ia justru melontarkan pernyataan tegas yang menohok pihak penuduh.
“Yang menuduh itu yang harus membuktikan, bukan saya,” tegas Jokowi, Jumat (10/4/2026).
Jokowi: Jangan Dibalik Logikanya
Bagi Jokowi, tuntutan agar dirinya menunjukkan ijazah asli ke publik adalah logika yang keliru. Ia menilai, jika hal itu diikuti, maka siapa pun bisa dengan mudah melontarkan tuduhan tanpa dasar.
“Kalau seperti itu, semua orang bisa menuduh lalu yang dituduh harus membuktikan. Itu kebalik-balik,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi garis tegas sikap Jokowi: ia tidak akan memenuhi tuntutan publik yang tidak berbasis pada mekanisme hukum.
Dukung JK, Serahkan ke Proses Hukum
Meski menjadi pihak yang diseret dalam polemik, Jokowi justru mendukung langkah JK yang memilih jalur hukum. Ia menilai langkah tersebut sebagai cara paling tepat untuk mengakhiri spekulasi liar.
“Bagus, diserahkan ke proses hukum,” katanya singkat.
Sikap ini memperlihatkan konsistensi Jokowi dalam menempatkan hukum sebagai panglima, bukan opini publik.
Enggan Ikut Spekulasi Nama Besar
Ketika diminta tanggapan soal tudingan yang menyeret nama JK sebagai pendana, Jokowi memilih menahan diri. Ia menolak masuk ke dalam pusaran spekulasi tanpa bukti.
“Saya tidak ingin berspekulasi. Semua harus berdasarkan fakta hukum,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya meredam eskalasi konflik yang berpotensi melebar ke ranah politik lebih luas.
JK: Tunjukkan Saja, Selesai
Di sisi lain, JK justru menawarkan solusi yang jauh lebih sederhana. Ia meyakini polemik ini bisa berakhir seketika jika Jokowi menunjukkan ijazah aslinya.
“Saya yakin Pak Jokowi punya ijazah asli. Tinggal diperlihatkan saja, selesai,” kata JK.
Menurutnya, polemik yang sudah berlangsung selama dua hingga tiga tahun ini telah membawa dampak besar—tidak hanya bagi individu, tetapi juga masyarakat luas.
Biaya Besar, Masyarakat Terbelah
JK menyoroti kerugian yang ditimbulkan akibat polemik berkepanjangan ini. Mulai dari waktu yang terbuang, biaya yang membengkak, hingga perpecahan di tengah masyarakat.
“Meresahkan masyarakat, merugikan semua pihak. Biaya juga besar, waktu habis, dan terjadi pro kontra di mana-mana,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut fenomena ini telah mengganggu suasana kebangsaan, karena perdebatan tak kunjung selesai.
Babak Baru Polemik Nasional
Masuknya kasus ini ke ranah hukum menandai babak baru dalam polemik yang tak kunjung padam. Di satu sisi, Jokowi berdiri pada prinsip hukum: penuduh wajib membuktikan. Di sisi lain, JK mendorong penyelesaian cepat melalui transparansi langsung.
Kini, publik menanti:
Apakah proses hukum akan benar-benar mengakhiri kontroversi ini, atau justru membuka konflik yang lebih panjang?
Yang pasti, satu hal telah ditegaskan Jokowi ia tidak akan tunduk pada tekanan opini, dan memilih bertarung di jalur hukum.
(L6)
#Nasional #Hukum #IjazahJokowi
