 |
| Roni Bose Ketua DPD Repro Sumatera Barat |
D'On, Padang - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Indonesia Kuat REPRO Sumatera Barat, Roni melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Padang menyusul insiden brutal yang menewaskan seorang pria di sebuah tempat karaoke di kawasan Padang Barat, Jumat (3/4/2026) dini hari.
Menurut Roni, peristiwa berdarah tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan cerminan nyata lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasional tempat hiburan malam yang selama ini kerap menuai persoalan.
“Ini bukan kejadian pertama. Sudah berulang kali razia dilakukan, tapi hasilnya nihil. Sanksi yang diberikan hanya formalitas, tidak memberi efek jera. Ini bukti nyata Pemko Padang gagal total dalam mengawasi kafe dan karaoke,” tegas Roni, Minggu (5/4/2026), kepada dirgantaraonline.co.id.
Ia menilai, pemerintah daerah terkesan setengah hati dalam menegakkan aturan, meski berbagai laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran di tempat hiburan malam terus bermunculan.
Satpol PP Ikut Disorot
Tak hanya Pemko, Roni juga menyinggung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda).
“Satpol PP seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan perda. Tapi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Razia hanya terkesan seremonial, tidak berkelanjutan, dan tidak menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan konsistensi pengawasan yang dilakukan, mengingat sejumlah tempat hiburan malam yang pernah dirazia tetap beroperasi tanpa perubahan signifikan.
“Kalau pengawasan tegas dan konsisten, tidak mungkin kejadian seperti ini terus berulang. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam sistem pengawasan,” tambahnya.
Soroti Kasus Kematian Pengamen
Selain itu, Roni juga menyoroti kasus kematian seorang pengamen bernama Karim yang hingga kini dinilai belum diungkap secara transparan.
“Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Karim. Harus diusut tuntas. Jika ada indikasi kekerasan saat proses pengamanan oleh Satpol PP, itu tidak boleh ditutup-tutupi,” tegasnya lantang.
Ia mendesak agar pemerintah bersikap terbuka dan tidak melindungi oknum aparat jika terbukti melakukan pelanggaran.
Desak Evaluasi Total dan Tanggung Jawab Wali Kota
Lebih jauh, Roni secara terbuka menilai Wali Kota Padang gagal dalam mengelola dan menegakkan Perda terkait operasional tempat hiburan malam.
“Ini soal nyawa manusia. Kalau perda tidak ditegakkan dengan tegas dan pengawasan lemah, maka tragedi seperti ini akan terus terjadi. Wali Kota harus bertanggung jawab. Ini bentuk kegagalan dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia pun mendesak dilakukan evaluasi total terhadap seluruh izin dan operasional tempat hiburan malam di Kota Padang, serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.
“Jangan ada pembiaran. Jangan ada perlindungan terhadap pelanggar. Kalau ingin kepercayaan publik tetap terjaga, semua harus dibuka secara terang benderang,” tutupnya.
Pernyataan keras ini semakin menambah tekanan publik terhadap Pemerintah Kota Padang, khususnya dalam hal transparansi penanganan kasus kekerasan serta konsistensi penegakan hukum oleh Satpol PP di lapangan.
(Mond)
#Padang #Hukum #Daerah
