Gubernur Mahyeldi Ansharullah Tegas: Jangan Ada Lagi Toleransi untuk PETI, Kepala Daerah Diminta Bertindak Nyata
D'On, PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melontarkan peringatan keras kepada seluruh bupati dan wali kota: tidak boleh ada lagi sikap ragu dalam menertibkan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Menurut Mahyeldi, praktik tambang ilegal di Sumbar sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan yang semakin luas, ancaman keselamatan jiwa, hingga potensi konflik sosial menjadi alasan kuat mengapa langkah “biasa-biasa saja” tidak lagi cukup.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. PETI sudah merusak lingkungan, membahayakan nyawa, dan mengganggu stabilitas daerah. Kepala daerah harus berani ambil tindakan konkret, bukan hanya imbauan,” tegasnya, Minggu (26/4/2026).
Mahyeldi juga menyoroti lemahnya koordinasi di lapangan yang kerap membuat penertiban tidak efektif. Ia meminta seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu komando.
“Kalau tidak solid, penanganan PETI akan terus bocor. Harus ada sinergi kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Mahyeldi mengakui bahwa PETI tidak bisa dilihat hitam-putih. Banyak masyarakat menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa alasan ekonomi tidak bisa dijadikan pembenaran untuk praktik ilegal yang merusak.
Sebagai jalan keluar, Pemprov Sumbar tengah mempercepat skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Skema ini diklaim menjadi solusi agar masyarakat tetap bisa bekerja, tetapi dalam koridor hukum yang jelas dan standar keselamatan yang terjamin.
“Kita tidak ingin mematikan mata pencaharian rakyat. Tapi harus kita ubah ke arah yang legal, aman, dan tidak merusak lingkungan,” kata Mahyeldi.
Ia juga mengingatkan para pelaku PETI agar tidak menunggu tindakan tegas dari aparat. Aktivitas ilegal diminta segera dihentikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar.
“Jangan tunggu ditindak. Risiko yang ditimbulkan bukan hanya hukum, tapi juga nyawa dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Terkait penegakan hukum, Mahyeldi menegaskan tidak boleh ada tebang pilih. Ia meminta Kepolisian Daerah Sumbar dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh jaringan PETI, termasuk pihak-pihak yang berada di belakangnya.
“Penegakan hukum harus adil dan tegas. Tidak boleh hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tapi juga aktor besar di baliknya,” pungkasnya.
(Mond)
#PETI #Daerah #SumateraBarat
