GMM-SM Sumbar Siap “Kepung” Sejumlah Instansi, Desak Dugaan Penyalahgunaan Jabatan Kepala UPT BKOM Diusut Tuntas
D'On, Padang — Gelombang tekanan terhadap dugaan praktik menyimpang di lingkungan birokrasi Sumatera Barat kian menguat. Gerakan Masyarakat Muda Sumbar Menggugat (GMM-SM Sumbar) memastikan akan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar pada Senin, 13 April 2026, yang mana sesuai keterangan yang diterima redaksi, pada Kamis (9/4/2026).
Tak tanggung-tanggung, tiga titik strategis akan menjadi sasaran aksi: Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, serta kantor UPT BKOM dan Pelkes Sumbar. Aksi ini disebut sebagai bentuk “kepungan moral” terhadap aparat penegak hukum dan lembaga pengawas yang dinilai lamban merespons dugaan serius di tubuh birokrasi kesehatan.
Sorotan utama aksi mengarah pada Kepala UPT BKOM dan Pelkes Sumbar, drg. Afando Ekardo, yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang jabatan.
Ketua Umum GMM-SM Sumbar, Fadli Hasbi, dalam pernyataan sikapnya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat indikasi pelanggaran yang dinilai sudah masuk kategori serius dan sistematis.
“Ini bukan sekadar dugaan administratif biasa. Ada indikasi konflik kepentingan, potensi pelanggaran etik profesi, hingga dugaan praktik bisnis yang memanfaatkan jabatan publik,” tegas Fadli.
Dalam dokumen tuntutan yang beredar, GMM-SM Sumbar mengaitkan kasus ini dengan sejumlah regulasi penting, mulai dari Undang-Undang ASN, aturan disiplin PNS, hingga Undang-Undang Praktik Kedokteran dan ketentuan tindak pidana korupsi.
Dugaan Skema “Main Mata” Hingga Bisnis Berkedok Layanan Publik
Yang paling menyita perhatian adalah dugaan adanya praktik penggiringan peserta bimbingan belajar seleksi TNI/Polri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di klinik tertentu yang diduga memiliki keterkaitan dengan pihak bersangkutan.
Jika terbukti, praktik ini dinilai bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga berpotensi masuk dalam kategori penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan berat, hingga praktik bisnis tidak sehat yang mengeksploitasi masyarakat pencari kerja.
“Jangan sampai fasilitas negara dipakai untuk mengarahkan keuntungan ke kantong pribadi. Ini berbahaya dan mencederai kepercayaan publik,” tulis salah satu poin tuntutan mereka.
Desak KPK, Inspektorat, hingga Ditjen Pajak Turun Tangan
Tak berhenti pada aksi jalanan, GMM-SM Sumbar juga mengultimatum sejumlah lembaga untuk segera bertindak:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan audit investigatif terhadap LHKPN yang bersangkutan.
- Inspektorat Provinsi Sumatera Barat didesak mengusut potensi konflik kepentingan dan integritas ASN.
- Direktorat Jenderal Pajak diminta mencocokkan laporan penghasilan dengan aktivitas yang diduga berjalan.
- Dinas Kesehatan bersama organisasi profesi diminta menelusuri legalitas Surat Izin Praktik (SIP), terutama jika ditemukan praktik di luar ketentuan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga didorong untuk mengevaluasi seluruh program yang berpotensi disalahgunakan sebagai ladang bisnis pribadi.
Ancaman Laporan Resmi ke KPK
GMM-SM Sumbar menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolik. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari aparat penegak hukum, mereka siap membawa kasus ini langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 70 massa, dengan potensi eskalasi jika tuntutan tidak direspons.
Belum Ada Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, pihak UPT BKOM dan Pelkes Sumbar maupun drg. Afando Ekardo belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai tuduhan yang dilayangkan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
(Tim)
#Demontrasi #Peristiwa #Daerah #SumateraBarat
