 |
| "Gerbang Terakhir Uang Negara”: Saat PPSPM Diduga Jadi Titik Rawan Permainan Proyek |
D'On, Padang - Jabatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) seharusnya menjadi benteng terakhir integritas keuangan negara. Namun dalam praktiknya, posisi ini justru kerap disebut sebagai “titik paling basah” dalam rantai pencairan anggaran proyek.
Sorotan kini mengarah pada sosok Nila Susanti, PPSPM di Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat. Lonjakan kekayaannya memunculkan pertanyaan serius: apakah ini murni hasil kerja, atau ada aliran lain yang tak tercatat?
Lonjakan Tak Masuk Akal: Rp1,1 Miliar dalam 2 Tahun
Data LHKPN Periodik 2025 menunjukkan angka yang sulit dinalar:
- 2023: Rp2,19 miliar
- 2025: Rp3,32 miliar
- Kenaikan: Rp1,13 miliar (51,46%)
Dengan estimasi penghasilan ASN di posisi tersebut sekitar Rp15–20 juta per bulan, maka secara matematis:
Dibutuhkan tabungan minimal Rp47 juta per bulan selama 24 bulan untuk mencapai angka tersebut.
Pertanyaannya sederhana namun tajam:
Dari mana selisih itu berasal?
Tidak ada catatan usaha signifikan dalam laporan. Tidak ada sumber pendapatan tambahan yang transparan. Yang ada justru lonjakan aset.
PPSPM: Posisi Strategis atau Celah Transaksi?
Dalam sistem keuangan proyek, PPSPM bukan sekadar administrasi. Ia adalah penentu hidup-matinya pembayaran.
Di titik ini, potensi penyimpangan terbuka lebar:
- Percepatan pencairan → vendor “berterima kasih”
- Persetujuan proyek belum rampung → dibayar penuh
- Penundaan pembayaran → jadi alat tekan
Istilah kasarnya di lapangan:
“Kalau mau cepat cair, ya tahu sendiri.”
Pola Aset: Dugaan “Penyucian Cepat”
Analisis pola kekayaan memunculkan kejanggalan lain:
- Kas tersisa hanya Rp23,6 juta
- Namun muncul pembelian mobil baru (Wuling Cloud 2025) ± Rp400 juta
- Aset tanah melonjak hingga Rp3,2 miliar
Ini pola yang sering disorot dalam praktik korupsi:
Dana cair tidak disimpan lama di rekening
Langsung dialihkan ke aset keras (tanah, kendaraan)
Tujuannya jelas:
menghindari jejak uang tunai yang mencurigakan.
Ujian Nyata untuk Dody Hanggodo
Kasus ini menjadi tamparan langsung bagi komitmen “bersih-bersih” di Kementerian PU.
Slogan:
- No Luxurious Lifestyle
- No Kickback
Kini dipertanyakan:
apakah hanya slogan, atau benar-benar ditegakkan hingga level daerah?
Jika dugaan ini dibiarkan, maka pesan yang sampai ke publik sangat jelas:
Integritas hanya berlaku di atas kertas.
Pertanyaan yang Tak Bisa Dihindari
Publik berhak tahu:
- Apa sumber dana pembelian aset ratusan juta?
- Apakah ada usaha lain yang belum dilaporkan?
- Mengapa pertumbuhan harta jauh melampaui penghasilan resmi?
Saatnya Audit, Bukan Klarifikasi Biasa
Ini bukan lagi soal klarifikasi administratif.
Ini sudah masuk wilayah yang layak diuji melalui:
- Audit investigatif
- Penelusuran aliran dana
- Pemeriksaan proyek terkait
Jika benar ada penyimpangan, maka ini bukan kasus individu semata
ini potensi indikasi sistem yang bocor.
Alarm Bahaya untuk Sistem
Jika seorang penjaga “pintu terakhir kas negara” mampu mengakumulasi miliaran dalam waktu singkat, maka masalahnya bukan lagi personal.
Masalahnya adalah sistem yang memberi peluang dan mungkin, pembiaran.
Publik kini menunggu:
apakah ini akan dibongkar… atau kembali tenggelam seperti kasus-kasus sebelumnya?
(Tim)
#LHKPN
