D'On, TANAH DATAR – Proyek pembangunan irigasi dan cekdam pascabencana banjir bandang (galodo) 2024 di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, mendadak menjadi sorotan publik. Proyek yang diduga menelan anggaran miliaran rupiah itu kini disebut-sebut terbengkalai di lapangan, memicu tanda tanya besar dari masyarakat terkait kejelasan pelaksanaan, pengawasan, serta transparansi penggunaan anggaran negara.
Sorotan itu mencuat setelah beredar foto dan video kondisi proyek di media sosial yang memperlihatkan pekerjaan fisik yang terhenti tanpa aktivitas. Infrastruktur yang seharusnya menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana justru tampak tidak berlanjut.
Pekerjaan Terhenti di Dua Lokasi
Berdasarkan penelusuran di lapangan, proyek tersebut berada di dua titik, yakni di Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, serta Jorong Panti, Kecamatan Rambatan. Kedua lokasi itu merupakan wilayah yang terdampak cukup parah akibat galodo yang terjadi pada 2024 lalu.
Di lokasi proyek, masyarakat hanya menemukan sebagian struktur bangunan yang belum selesai. Tidak terlihat alat berat, pekerja, maupun aktivitas konstruksi lainnya.
Material bangunan terlihat tersisa di beberapa titik, sementara sebagian struktur cekdam tampak belum rampung. Kondisi ini membuat warga khawatir proyek tersebut berhenti tanpa kejelasan kelanjutan.
“Sudah lama tidak ada aktivitas di sini. Awalnya ada pekerjaan, tapi sekarang tidak ada lagi yang datang,” ujar seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.
Menurut warga, pembangunan irigasi dan cekdam sangat penting bagi kawasan tersebut, terutama untuk mengendalikan aliran air dan material saat musim hujan.
Tak Ada Papan Proyek, Warga Curiga
Hal lain yang memicu kecurigaan masyarakat adalah tidak ditemukannya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Padahal, sesuai prinsip keterbukaan informasi publik dan ketentuan pengadaan pemerintah, setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara wajib memasang papan proyek yang memuat informasi dasar, seperti:
- Nama kegiatan
- Sumber anggaran
- Nilai kontrak
- Nama kontraktor pelaksana
- Konsultan pengawas
- Waktu pelaksanaan pekerjaan
Namun di dua lokasi tersebut, papan informasi proyek tidak terlihat sama sekali.
Kondisi itu memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Sebagian warga bahkan menyebut proyek tersebut sebagai “proyek siluman”, karena tidak ada informasi yang dapat diakses publik mengenai kegiatan pembangunan tersebut.
Meski demikian, istilah tersebut masih sebatas penilaian masyarakat dan belum dapat dipastikan secara resmi.
“Kalau tidak ada papan proyek, masyarakat jadi tidak tahu ini proyek apa, anggarannya dari mana, siapa yang mengerjakan. Wajar kalau warga bertanya-tanya,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Dinas PUPR Tanah Datar: Bukan Proyek Kabupaten
Saat dikonfirmasi, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Datar menyatakan proyek tersebut bukan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (PSDA) PUPR Tanah Datar menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan kegiatan yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Itu proyek dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V. Kami di dinas kabupaten tidak mengetahui detail pelaksanaannya,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.
Artinya, proyek tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
BWS Sumatera V Belum Beri Penjelasan
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V yang berkantor di Padang belum memberikan penjelasan resmi terkait kondisi proyek tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Kepala BWS Sumatera V, Naryo Widodo, melalui sambungan telepon WhatsApp dan pesan singkat yang dikirim pada Sabtu (7/3/2026) belum mendapatkan respons.
Panggilan telepon tidak diangkat, sementara pesan yang dikirim juga belum dibalas hingga berita ini ditayangkan.
Ketidakjelasan ini menambah daftar pertanyaan publik mengenai status proyek, progres pekerjaan, serta alasan terhentinya aktivitas di lapangan.
Masyarakat Minta Penjelasan Terbuka
Sejumlah warga berharap pemerintah pusat melalui BWS Sumatera V segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Hal itu dinilai penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pascabencana benar-benar berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah dialokasikan.
“Ini proyek untuk pemulihan setelah bencana. Seharusnya dikerjakan dengan serius dan transparan,” kata seorang warga.
Selain itu, keberadaan cekdam dan sistem irigasi dinilai sangat penting untuk:
- Mengendalikan aliran air saat hujan deras
- Mengurangi risiko banjir bandang susulan
- Melindungi lahan pertanian masyarakat
- Mendukung pemulihan ekonomi warga
Tanpa kejelasan pembangunan, masyarakat khawatir wilayah tersebut tetap rentan terhadap bencana di masa mendatang.
Publik Menanti Transparansi
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat pembangunan.
Hingga kini, media ini masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V, kontraktor pelaksana, maupun pihak terkait lainnya agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang.
(TIM)
#Infrastruktur #BWSSVPadang #Daerah #KabupatenTanahDatar
