D'On, Padang - Sorotan tajam mengarah ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang setelah tim elite Reserse Mobile (Resmob) dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat membongkar praktik prostitusi online dalam Operasi Pekat Singgalang 2026. Aktivitas esek-esek berkedok aplikasi MiChat hingga dugaan praktik di penginapan kelas melati di kawasan Padang Barat disebut sudah lama meresahkan warga, namun terkesan luput dari pengawasan penegak Perda.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Padang Roni, melontarkan kritik keras. Ia mempertanyakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang dinilai gagal membaca dan merespons keresahan publik.
“Ini bukan isu baru. Prostitusi terselubung lewat MiChat dan aktivitas mencurigakan di penginapan kelas melati sudah lama jadi keluhan masyarakat. Tapi kenapa justru Resmob Polda yang bergerak? Ke mana Satpol PP selama ini?” tegas Roni.
Operasi Pekat Singgalang 2026 yang digelar jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar menyasar praktik prostitusi online dan judi daring di wilayah Padang Barat. Dalam razia tersebut, sejumlah orang diamankan, termasuk dugaan mucikari dan beberapa pihak yang masih di bawah umur. Fakta ini semakin memantik kemarahan publik karena penindakan dilakukan aparat kepolisian tingkat provinsi, bukan oleh aparat penegak Perda di tingkat kota.
Roni bahkan menyebut kondisi ini sebagai “tamparan keras” bagi Pemerintah Kota Padang. Ia mendesak Wali Kota Padang segera mengevaluasi Kepala Satpol PP dan melakukan pembenahan menyeluruh.
“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal pelanggaran Perda. Ini soal citra kota dan masa depan generasi muda. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau tutup mata,” ujarnya.
Operasi Pekat sendiri merupakan agenda rutin kepolisian untuk memberantas penyakit masyarakat, mulai dari prostitusi hingga perjudian. Namun terungkapnya praktik yang diduga sudah berlangsung lama di jantung Kota Padang memunculkan pertanyaan serius soal efektivitas pengawasan di tingkat daerah.
Kini publik menunggu langkah konkret Pemerintah Kota Padang. Apakah akan ada evaluasi total dan tindakan tegas, atau polemik ini kembali menguap tanpa perubahan nyata? Masyarakat berharap penegakan aturan tidak sekadar jargon, tetapi benar-benar terasa di lapangan.
(Mond)
#Daerah #Padang
