Polri Bangun Ekosistem Jagung Nasional: KUR Dipermudah, Bulog Siap Serap Panen Petani
D'On, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini diwujudkan melalui fasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta jaminan penyerapan hasil panen petani oleh Perum Bulog.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas lembaga yang digelar di Mabes Polri, melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia turut mengikuti rapat secara daring.
Rapat dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Kepala Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, yang menekankan pentingnya konsolidasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan produksi jagung nasional.
Menurut Brigjen Langgeng, capaian Indonesia yang berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi tonggak penting yang perlu dijaga dan ditingkatkan pada 2026.
“Rakor ini bukan sekadar evaluasi, tetapi konsolidasi besar untuk menyempurnakan strategi ke depan. Kita sudah membuktikan Indonesia mampu mandiri tanpa impor jagung pakan ternak, dan target tahun 2026 harus lebih kuat, lebih rapi, dan lebih berpihak pada petani,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Polri Jadi Jembatan Permodalan Petani
Di sisi hulu produksi, Polri hadir sebagai penghubung antara kelompok tani jagung (Poktan) dan sektor perbankan. Melalui koordinasi dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap pembiayaan KUR yang selama ini kerap terkendala administrasi dan jaminan.
Implementasi konkret sudah dilakukan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani jagung binaan Polri memperoleh kredit modal usaha untuk menanam kembali, memperluas lahan, serta meningkatkan produktivitas.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada 2026, dengan sektor pertanian—termasuk jagung—menjadi salah satu prioritas utama pembiayaan.
Bulog Siap Serap Jagung, Harga Petani Dijaga
Tak hanya soal modal, Polri juga mengawal stabilitas harga di tingkat petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan petani tidak lagi terjebak menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga murah.
Sebagai solusi, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap jagung petani secara langsung. Berdasarkan Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus utama kami adalah memastikan harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini terbukti mampu mendorong pembelian jagung sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Dari Lahan Tidur hingga Kesejahteraan Petani
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memperluas areal tanam, serta membangun pendampingan manajerial agar petani mampu mengelola usaha secara berkelanjutan. Dengan skema ini, petani diharapkan dapat membayar pinjaman tepat waktu sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
Melalui sinergi lintas kementerian, lembaga keuangan, dan BUMN pangan, Polri menargetkan terciptanya ekosistem pertanian jagung yang mandiri, berkeadilan, dan tahan terhadap gejolak harga.
Rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini menjadi penegasan bahwa Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga aktif mengambil bagian dalam menjaga kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani jagung Indonesia.
(Mond)
#Polri #Nasional
