Kejaksaan Negeri Padang Beri Penerangan Hukum ke Ratusan Kepala Sekolah, Tegaskan Pengelolaan Dana Harus Transparan |
D'On, Padang - Ratusan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Padang memadati Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kamis (26/2/2026), dalam kegiatan penerangan hukum yang digelar Kejaksaan Negeri Padang.
Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi biasa. Kejari Padang secara tegas mengingatkan pentingnya transparansi dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan anggaran pendidikan, sekaligus membentengi kepala sekolah dari ancaman intimidasi oknum yang kerap “menakut-nakuti” dengan laporan hukum.
Mengusung tema pengenalan tugas dan fungsi bidang Intelijen serta Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kegiatan ini diikuti kepala SD, SMP, SMA, SMK, hingga MTs negeri dan swasta se-Kota Padang.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir yang membuka kegiatan tersebut menegaskan, langkah ini sejalan dengan program unggulan Pemko Padang, Padang Amanah, yang mengusung pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.
“Padang Amanah adalah komitmen menghadirkan pemerintahan berintegritas, berkarakter, serta ditopang nilai agama dan budaya. Tidak boleh ada ruang untuk penyimpangan anggaran,” tegasnya.
Ia menekankan, transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati dalam pengelolaan dana pendidikan. Pemko Padang, lanjutnya, juga terus mendorong sistem pelayanan publik berbasis teknologi untuk memperketat pengawasan dan menutup celah praktik pungutan liar.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Kejari Padang, Basril, mengungkap fakta mengejutkan: masih ada kepala sekolah yang merasa diintimidasi oknum tertentu dengan ancaman akan dilaporkan ke aparat penegak hukum terkait pengelolaan dana sekolah.
“Kami ingin luruskan pemahaman. Kejaksaan bukan hanya soal penindakan, tapi juga pencegahan. Melalui bidang Datun, kami siap memberikan pendampingan hukum agar kepala sekolah bekerja profesional, berani mengambil kebijakan, dan tetap sesuai aturan,” ujar Basril.
Kejari Padang menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai mitra strategis dunia pendidikan, bukan sekadar penegak hukum di ujung perkara. Melalui penerangan hukum ini, diharapkan tercipta tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan di Kota Padang.
(Mond)
#KejariPadang #Pendidikan #Daerah #Padang
