Purbaya Yudhi Sadewa
D'On, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbukti melakukan korupsi dan penyelewengan kewenangan. Ia membuka kemungkinan rotasi besar-besaran hingga pemberhentian sementara (dirumahkan) sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap delapan pejabat DJP Kantor Wilayah Jakarta Utara. Dari OTT tersebut, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengurangan nilai pajak.
Evaluasi Menyeluruh dan Ancaman Sanksi Berat
Purbaya menegaskan, kementeriannya kini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai pajak, khususnya yang bertugas di wilayah strategis. Ia menilai, kepercayaan publik pada institusi perpajakan harus dijaga, dan tindakan tegas menjadi keharusan.
“Mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang. Yang terlihat terlibat penyelewengan akan kami taruh di tempat terpencil atau dirumahkan saja. Nanti, kami lihat seperti apa,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, jenis sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Pelanggaran ringan akan ditindak dengan rotasi jabatan, sementara pelanggaran berat berpotensi berujung pada penonaktifan sementara.
“Kalau terlibat sedikit, ya rotasi. Tapi kalau sudah jahat, dirotasi kan enggak ada gunanya,” tegas dia.
Purbaya menambahkan, langkah tegas ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa Kementerian Keuangan tidak akan mentolerir praktik korupsi di lingkungan aparaturnya.
Hormati Proses Hukum, Tetap Dampingi Pegawai
Meski demikian, Purbaya menekankan asas praduga tak bersalah. Pegawai yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan tetap akan diperlakukan sebagai aparatur negara sampai ada putusan hukum tetap.
“Sebelum diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai Kementerian Keuangan. Jadi, kami akan dampingi terus. Tapi tidak ada intervensi,” ucapnya.
Pendampingan tersebut disebutnya hanya bersifat administratif dan legal, tanpa menghalangi proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
KPK Tetapkan Lima Tersangka Suap Pajak
KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap delapan orang yang diduga pejabat DJP di Jakarta Utara. Lima di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka suap terkait pengurangan nilai pajak wajib pajak tertentu.
Dalam penggeledahan pada 13 Januari 2026 di dua direktorat DJP — Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian — penyidik KPK menyita berbagai dokumen penting dan barang bukti elektronik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut dokumen tersebut diduga kuat berhubungan dengan konstruksi perkara suap pajak tersebut. KPK juga menemukan sejumlah uang tunai yang diduga berasal dari para tersangka sebagai hasil transaksi suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada periode 2021–2026.
Respons Ditjen Pajak: Siap Kooperatif
Direktorat Jenderal Pajak memastikan akan bersikap terbuka dan kooperatif terhadap penyidik KPK. DJP menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada lembaga antirasuah tersebut.
“Kami siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli.
DJP juga menegaskan bahwa institusi mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan mengedepankan transparansi, sembari menunggu keterangan resmi lebih lanjut dari KPK terkait detail perkara.
Reputasi Pajak Jadi Taruhan
Kasus ini kembali menyoroti integritas institusi perpajakan yang memegang peranan vital pada penerimaan negara. Keputusan Purbaya untuk merotasi hingga menonaktifkan pegawai nakal dinilai sebagai sinyal keras pembenahan internal.
Publik kini menunggu dua hal sekaligus: ketegasan Kementerian Keuangan membersihkan oknum, serta konsistensi KPK menuntaskan kasus suap pajak yang dinilai mencederai keadilan wajib pajak.
(L6)
#DitjenPajak #Nasional #PurbayaYudhiSadewa
