Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah
D'On, Padang – Kota Padang kini menghadapi ancaman serius krisis air bersih menyusul kekeringan panjang yang terjadi pascabencana hidrometeorologi akhir November 2025. Kerusakan parah ekosistem hulu sungai akibat banjir bandang tidak hanya memutus aliran air, tetapi juga merusak jaringan irigasi dan sumber air baku yang selama ini menopang kebutuhan dasar masyarakat.
Situasi darurat ini menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, memimpin langsung rapat koordinasi lintas instansi di Istana Gubernuran, Kamis malam (22/1/2026), guna membahas langkah cepat dan terukur agar krisis tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Kerusakan di kawasan hulu sungai menyebabkan perubahan bahkan pergeseran arah aliran air. Dampaknya, suplai air ke wilayah hilir terganggu total. Kondisi ini kini dirasakan langsung oleh warga di empat kecamatan terdampak paling berat, yakni Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah. Di sejumlah kawasan, sumur-sumur warga yang selama puluhan tahun menjadi tumpuan utama kebutuhan air rumah tangga kini mengering.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, mengungkapkan bahwa terputusnya jaringan irigasi bukan hanya melumpuhkan sektor pertanian, tetapi juga menghantam kebutuhan dasar masyarakat.
“Pergeseran aliran sungai ini berdampak sangat serius. Banyak sumur warga sudah tidak lagi menghasilkan air. Ini bukan hanya soal pertanian, tapi soal kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Sebagai langkah darurat, Pemerintah Kota Padang saat ini mengerahkan armada mobil tangki untuk menyuplai air bersih ke permukiman warga. Selain itu, pembangunan sumur bor dangkal dan hidran umum yang terhubung ke jaringan PDAM juga mulai disiapkan. Namun, pemerintah menyadari bahwa langkah-langkah ini bersifat sementara dan tidak akan cukup jika kerusakan ekosistem hulu sungai tidak segera ditangani secara menyeluruh.
Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, menegaskan bahwa krisis ini memberi tekanan besar terhadap sistem penyediaan air bersih kota. Menurutnya, PDAM kini bekerja dalam kondisi yang sangat terbatas.
“Sebagian sumber air baku kami mengalami penurunan debit signifikan. Bahkan ada yang terputus akibat kerusakan di hulu sungai. Kami memaksimalkan distribusi air dari sumber yang masih tersedia, termasuk pengaturan giliran aliran air ke pelanggan,” jelas Hendra.
Ia menambahkan, PDAM juga berkoordinasi intensif dengan Pemko Padang dan Balai Wilayah Sungai untuk mencari solusi jangka menengah dan panjang.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan suplai darurat. Pemulihan daerah tangkapan air di hulu sungai menjadi kunci. Kalau hulunya tidak pulih, krisis ini bisa berulang bahkan semakin parah,” tegasnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam arahannya menekankan bahwa krisis air bersih tidak boleh dianggap persoalan biasa, apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca panas masih akan berlangsung hingga akhir Januari sampai awal Februari 2026.
“Kondisi ini sudah menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kalau kita lambat, dampaknya bisa ke mana-mana. Saya tidak ingin ada warga yang sampai berebut air,” kata Mahyeldi dengan nada tegas.
Ia mengingatkan, kelangkaan air bersih berpotensi memicu konflik sosial jika distribusi tidak dikelola secara adil dan transparan. Karena itu, Mahyeldi memerintahkan pemetaan detail titik-titik krisis air agar setiap intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Saya minta semua pihak bergerak bersama. Pemprov Sumbar siap memberikan dukungan penuh kepada Pemko Padang. Penanganan harus cepat, terukur, dan menyeluruh,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan persoalan kekeringan dan krisis air bersih ini dapat ditangani sebelum memasuki bulan Ramadan. Target tersebut dinilai krusial agar masyarakat tidak menghadapi kesulitan air di tengah meningkatnya kebutuhan ibadah dan aktivitas rumah tangga.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, Direktur PDAM Kota Padang, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar.
(Mond)
#PerumdaAirMinum #Padang
