KPK tangkap Wali Kota Madiun Maidi. (Antara)
D'On, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya. Dalam sebuah operasi senyap berskala besar, lembaga antirasuah itu menjaring dua kepala daerah sekaligus dalam satu hari. Peristiwa ini menjadi salah satu operasi tangkap tangan (OTT) paling mencolok di awal 2026, sekaligus mengirim pesan keras bahwa praktik korupsi di daerah masih menjadi sasaran utama penindakan.
Dua kepala daerah yang terjaring adalah Wali Kota Madiun Maidi di Jawa Timur dan Bupati Pati Sudewo di Jawa Tengah. Keduanya diamankan dalam operasi terpisah, namun dilakukan pada hari yang sama, Senin, 19 Januari 2026.
OTT di Madiun: Wali Kota Maidi Terjaring, 15 Orang Diamankan
Operasi pertama digelar di Kota Madiun, Jawa Timur, pada Senin pagi. Dalam OTT ini, 15 orang diamankan, termasuk Wali Kota Madiun Maidi, sosok yang dikenal luas di wilayahnya karena gaya kepemimpinan populis dan pembangunan infrastruktur kota.
“Salah satunya adalah Wali Kota Madiun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta.
Dari total 15 orang yang diamankan, 9 orang langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Maidi termasuk dalam rombongan tersebut.
KPK mengungkap bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik rasuah berupa fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diduga dikondisikan dan dibagi-bagikan secara tidak sah.
“Dugaan sementara terkait fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Budi.
Tak hanya mengamankan para pihak, KPK juga menyita barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah, yang diduga kuat berkaitan langsung dengan transaksi suap tersebut.
“Tim mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti,” tegas Budi.
Skema ini memperkuat dugaan bahwa dana CSR yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan sosial telah diselewengkan menjadi bancakan elite.
OTT di Pati: Bupati Sudewo Diamankan, Kasus Masih Dirahasiakan
Belum reda perhatian publik terhadap OTT di Madiun, KPK kembali mengonfirmasi operasi senyap kedua pada hari yang sama, kali ini di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dalam operasi tersebut, Bupati Pati Sudewo turut diamankan penyidik KPK. Informasi ini juga dibenarkan oleh Budi Prasetyo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi.
Berbeda dengan kasus Madiun yang sudah mulai dibuka ke publik, KPK masih menutup rapat perkara yang menjerat Sudewo. Saat ini, Sudewo menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus, Jawa Tengah.
KPK menyatakan akan menyampaikan konstruksi perkara secara lengkap setelah pemeriksaan awal rampung dan penetapan status hukum dilakukan.
Rentetan OTT KPK di Awal 2026: Sinyal Bahaya bagi Kepala Daerah
Dua OTT dalam satu hari ini menambah daftar panjang operasi KPK sepanjang awal 2026. Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026, dengan delapan orang diamankan.
Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkap bahwa OTT tersebut terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.
Dengan demikian, OTT di Madiun dan Pati menjadi OTT kedua dan ketiga KPK sepanjang 2026, menandai awal tahun yang panas bagi penegakan hukum antikorupsi.
Peringatan Keras: Dana Publik Masih Jadi Ladang Korupsi
Kasus ini kembali menegaskan bahwa kepala daerah masih menjadi titik rawan praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan proyek dan dana non-APBD seperti CSR. KPK menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan kewenangan, terlebih ketika dana yang seharusnya dinikmati masyarakat justru berakhir di tangan segelintir elite.
Publik kini menanti langkah lanjutan KPK: penetapan tersangka, pengungkapan aliran uang, serta aktor-aktor lain yang terlibat. Dua OTT dalam satu hari bukan sekadar angka melainkan alarm keras bahwa korupsi di daerah masih hidup dan terorganisir.
(L6)
#OTTKPK #KPK #Korupsi
