Status Tanggap Darurat di Sumbar Berpotensi Diperpanjang: Banyak Wilayah Masih Terisolasi dan Belum Pulih
Banjir Bandang yang Menghantam Kecamatan Kuranji Padang
D'On, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengisyaratkan bahwa status tanggap darurat bencana kemungkinan besar akan diperpanjang, menyusul masih luasnya kerusakan dan lambatnya pemulihan di sejumlah daerah terdampak banjir, longsor, dan banjir bandang yang menerjang sejak akhir November 2025.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan bahwa pekerjaan masa tanggap darurat belum bisa ditutup karena banyak sektor krusial belum tuntas ditangani.
“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (7/12/2025).
Menurut Mahyeldi, keputusan perpanjangan akan difinalisasi pada 8 Desember 2025, setelah seluruh kepala daerah menyerahkan laporan mengenai situasi terkini di wilayah masing-masing. Laporan tersebut menjadi dasar penilaian apakah daerah masih membutuhkan status darurat atau bisa beralih ke tahap pemulihan.
Daerah Mulai Stabil vs Daerah Masih Kritis
Dalam paparan awal, Mahyeldi menyebut beberapa daerah mulai menunjukkan tanda stabil, seperti:
- Kota Solok
- Kota Payakumbuh
- Kota Bukittinggi
Namun, sejumlah wilayah lain masih berada dalam kondisi rentan dan mengalami hambatan serius dalam pemulihan, termasuk:
- Kabupaten Agam
- Kota Pariaman
- Pesisir Selatan
- serta beberapa kabupaten/kota lain yang masih melakukan evakuasi lanjutan.
Di daerah-daerah ini, akses jalan dan jembatan masih banyak yang terputus, terutama di kawasan perbukitan dan lembah sungai. Kondisi ini membuat distribusi logistik berjalan lambat. Sejumlah lokasi bahkan hanya bisa dijangkau kendaraan roda dua atau melalui penyaluran manual oleh relawan.
“Ada titik-titik yang masih terisolasi. Akibat akses yang rusak, distribusi bantuan belum bisa berjalan optimal,” kata Mahyeldi.
Kebutuhan Dasar: Pangan, Air Bersih, dan Bantuan Khusus
Pemprov Sumbar memastikan penambahan stok dan pendistribusian kebutuhan pokok bagi pengungsi dan warga terdampak. Kebutuhan yang diprioritaskan meliputi:
- Pangan siap konsumsi dan bahan makanan
- Air bersih dan tandon penampungan
- Perlengkapan tidur dan sanitasi
- Paket kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Mahyeldi menjelaskan bahwa tandon air sudah dikirim ke titik-titik terdampak, dan pemerintah berupaya mempercepat penyambungan kembali jaringan air yang putus serta memaksimalkan suplai air oleh mobil tangki.
“Untuk air minum, kita sudah mengirim tandon dan mengupayakan pengisian serta penyambungan jaringan distribusi,” tegasnya.
20 Ribu Pengungsi, Banyak Rumah Rusak Berat
Hingga hari ini, jumlah pengungsi masih berada di angka sekitar 20 ribu orang. Sebagian besar merupakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau berada di zona rawan yang dilarang untuk kembali.
Mereka saat ini ditempatkan di:
- tenda-tenda pengungsian,
- posko darurat, dan
- hunian sementara (huntara) yang sedang dibangun.
Proses penilaian kelayakan lokasi hunian sedang dilakukan oleh tim teknis provinsi dan kabupaten-kota.
“Jika rumah mereka tidak bisa dihuni dan mereka punya tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah, akan dicarikan lokasi alternatif,” ujar Mahyeldi.
Penilaian ini penting mengingat banyak wilayah permukiman yang kini dinyatakan tidak layak huni karena berada di jalur aliran banjir bandang atau zona longsor.
Bantuan Mengalir dari Berbagai Daerah, Kolaborasi Intensif
Dukungan untuk Sumbar datang secara masif dari berbagai daerah tetangga, seperti Riau, Jambi, serta sejumlah kabupaten/kota di Sumatra.
Bantuan mengalir melalui lembaga dan instansi:
- TNI/Polri
- Basarnas
- BPBD
- Relawan lintas organisasi
- Lembaga kemanusiaan dan komunitas warga
Kerja kolaboratif ini dinilai sangat penting untuk memastikan tidak ada penumpukan logistik di posko tertentu dan untuk menghindari gangguan terhadap alat berat yang sedang membuka akses jalan dan pembersihan material longsor.
Menanti Keputusan Perpanjangan Status Darurat
Dengan kompleksitas kerusakan dan lambatnya proses normalisasi di lapangan, besar kemungkinan status tanggap darurat akan diperpanjang. Perpanjangan ini diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah untuk:
- mempercepat perbaikan infrastruktur vital,
- memperluas distribusi bantuan,
- mempercepat pembangunan huntara, dan
- memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi tanpa jeda.
Keputusan final dari Pemprov Sumbar akan diumumkan Senin, 8 Desember 2025, setelah seluruh laporan daerah terkumpul dan dievaluasi.
(Mond)
#BencanaSumbar #BanjirSumbar #BencanaAlam #SumateraBarat
