Rachmad Wijaya Desak Perumda Air Minum Padang Beri Kompensasi: “Jangan Biarkan Warga Menderita Lebih Lama”

Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya 

D'On, Padang — Krisis air bersih yang melanda Kota Padang pascabanjir bandang kian memukul kehidupan ribuan warga. Di tengah situasi darurat yang berkepanjangan, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya mendesak Perumda Air Minum Kota Padang untuk tidak menutup mata dan segera memberikan kompensasi nyata kepada pelanggan yang terdampak mati air selama lebih dari sepekan terakhir.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, badai dan bencana bukan alasan untuk mengabaikan hak-hak konsumen yang selama ini membayar kewajiban tepat waktu. Justru dalam kondisi kritis, kata Rachmad, komitmen perusahaan publik terhadap warganya diuji.

Ribuan Warga Terpuruk Tanpa Air Bersih

Selama beberapa hari terakhir, antrean jeriken di depan truk tangki air menjadi pemandangan rutin di sejumlah titik di Padang. Warga harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan beberapa liter air bersih yang hanya cukup untuk memasak dan mencuci seadanya.

“Kesulitan ini tidak bisa terus dibiarkan. Air bukan barang mewah  ini kebutuhan dasar manusia. Ketika pelayanan terhenti, masyarakat merugi setiap hari,” ujar Rachmad dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa rusaknya intake dan jaringan perpipaan akibat banjir memang menjadi kendala teknis serius, namun hal itu tidak menghapus kewajiban Perumda untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban kepada pelanggan.

“Perbaikan Jalan Terus, tapi Kompensasi Itu Wajib”

Rachmad menegaskan, manajemen Perumda harus menunjukkan empati dan keberpihakan. Ia menyebut berbagai perusahaan layanan publik nasional telah menerapkan standar yang sama ketika menghadapi gangguan besar.

• Telkomsel, misalnya, memberikan 3 GB kuota gratis selama tujuh hari pada masa tanggap darurat.
• PLN pernah memberi diskon hingga 50 persen bagi pelanggan yang terdampak bencana.

Kedua perusahaan besar itu bahkan mengalami kerusakan infrastruktur yang tak kalah parah saat bencana, namun tetap mengutamakan kepentingan pelanggan.

“Jangan hanya menghitung profit atau kondisi keuangan internal. Kerugian akibat banjir memang besar, tapi kerugian masyarakat jauh lebih besar. Diskon atau pembebasan tagihan sementara adalah bentuk solidaritas sosial,” tegas Rachmad, yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar.

DPRD Siap Kawal Pemulihan Perumda

Tidak hanya mendesak kompensasi, Rachmad juga memastikan DPRD Kota Padang akan ikut berada di garis depan dalam percepatan perbaikan infrastruktur air minum. Ia menyebut koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait akan segera diberlakukan untuk mendorong percepatan pemulihan.

“DPRD siap menjadi jembatan antara Perumda, pemerintah pusat, dan lembaga-lembaga pendukung. Bahkan bila perlu, penguatan anggaran melalui APBD akan dibahas secara serius,” tegasnya.

Menurut Rachmad, masyarakat tidak boleh dibiarkan “hidup dalam ketidakpastian” terlalu lama. Air adalah faktor yang menentukan kesehatan, kebersihan, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari.

Jaga Kepercayaan Publik  Warga Menunggu Tindakan NYATA

Rachmad berharap Perumda Air Minum Padang segera menunjukkan langkah konkret yang bisa mengembalikan kepercayaan publik. Menurutnya, kompensasi bukan sekadar angka dalam tagihan, tetapi simbol tanggung jawab moral perusahaan kepada ribuan keluarga yang kini terdampak.

“Kita semua berharap dalam waktu dekat aliran air pelanggan bisa kembali normal. Tapi sebelum itu terjadi, berikan kepastian dulu: apa bentuk kompensasi bagi masyarakat? Jangan biarkan pelanggan terlalu lama menderita,” ujar Ketua Alumni SMA 6 Padang tersebut.

Dengan situasi yang belum kunjung stabil, warga kini menunggu bukan hanya pemulihan jaringan, tetapi juga kepastian bahwa suara dan keluhan mereka didengar.

(Mond)

#DPRDPadang #PerumdaAirMinum #Padang