Hashim Tegaskan Prabowo Tak Miliki Lahan Sawit Sejengkal Pun di Indonesia: Tuduhan Disebut Fitnah Koruptor Perusak Lingkungan

Hashim Djojohadikusumo (Istimewa)

D'On, Jakarta -  Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, secara tegas membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki lahan kelapa sawit di sejumlah wilayah rawan bencana di Sumatera. Hashim menegaskan, tudingan tersebut merupakan fitnah terstruktur yang disebarkan oleh pihak-pihak yang merasa terancam oleh kebijakan penegakan hukum lingkungan di era pemerintahan Prabowo.

“Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” ujar Hashim dengan nada keras saat menghadiri Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2025, di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin (22/12).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan langsung terhadap narasi yang beredar luas di media sosial dan ruang publik, yang menuding Presiden memiliki kepentingan bisnis kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—wilayah yang belakangan dilanda bencana banjir dan longsor.

Tuduhan Dianggap Rekayasa Koruptor Lingkungan

Hashim tidak berhenti pada bantahan semata. Ia menuding bahwa aktor di balik penyebaran hoaks tersebut adalah koruptor-koruptor besar yang selama ini merusak lingkungan, khususnya melalui praktik penguasaan lahan sawit ilegal di kawasan hutan lindung dan taman nasional.

Menurutnya, berdasarkan berbagai temuan dan pengamatan, terdapat sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh segelintir elite bisnis.

“Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang kami duga memiliki konsesi ilegal. Pemiliknya adalah orang-orang jahat. Dan kami menduga kuat, merekalah yang menyebarkan fitnah ini,” kata Hashim, seperti dilansir Antara.

Ia menilai serangan terhadap Prabowo bukan sekadar isu personal, melainkan upaya sistematis untuk melemahkan legitimasi pemerintah yang saat ini dinilai berani dan tegas dalam menegakkan hukum lingkungan.

Pemerintah Dinilai Mengganggu Kepentingan Lama

Hashim menyebut, ketegasan pemerintah dalam menertibkan lahan ilegal dan menghentikan perusakan hutan telah membuat banyak pihak kehilangan keuntungan besar yang selama ini dinikmati secara tidak sah.

“Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini. Karena pemerintah sekarang menegakkan hukum, bukan melindungi pelanggar,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, hoaks tentang kepemilikan lahan sawit oleh Presiden dinilai sebagai serangan balik politik dan ekonomi dari kelompok yang merasa terancam oleh reformasi tata kelola sumber daya alam.

Dugaan Operasi Influencer dan Bot Media Sosial

Lebih jauh, Hashim mengungkap adanya indikasi penggunaan influencer bayaran dan bot media sosial untuk menggiring opini publik agar mempercayai tuduhan tersebut.

“Kita sudah lihat indikasinya. Ada yang membayar influencer-influencer, ada yang menggerakkan bot-bot di media sosial, sehingga muncul fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit di daerah bencana,” ungkapnya.

Menurut Hashim, pola ini bukan hal baru, melainkan bagian dari strategi propaganda digital yang kerap digunakan untuk menyerang figur publik yang berseberangan dengan kepentingan modal besar.

Aspirasi Sumut dan Isu Penutupan Toba Pulp Lestari

Dalam kesempatan yang sama, Hashim juga menyinggung aspirasi masyarakat Sumatera Utara terkait perlindungan kawasan hutan, khususnya desakan agar operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) dihentikan secara permanen.

Ia menyebut, pemerintah telah mulai merespons tuntutan tersebut dengan penutupan sementara operasional perusahaan, dan berharap langkah itu berlanjut menjadi penutupan permanen.

“Saya dengar sudah ditutup sementara. Mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya. Aspirasi masyarakat Sumatera Utara ini tentu akan saya sampaikan langsung kepada Presiden,” katanya.

Penegasan Arah Politik Lingkungan Pemerintah

Pernyataan Hashim mencerminkan sikap pemerintah yang ingin menegaskan bahwa agenda pelestarian lingkungan dan penegakan hukum bukan sekadar slogan, melainkan kebijakan nyata yang siap menghadapi perlawanan dari kepentingan lama.

Di tengah maraknya disinformasi dan perang opini di ruang digital, bantahan keras ini sekaligus menjadi pesan bahwa pemerintah tidak akan mundur menghadapi tekanan dari korporasi dan jaringan bisnis yang selama ini diuntungkan oleh pembiaran hukum.

(L6)

#Nasional #LahanSawit #PrabowoSubianto #HashimDjojohadikusumo