Banjir Bandang Sumatera: Bahlil Janji Sikat Bersih Tambang Ilegal, “Tak Ada yang Kebal Hukum”

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

D'On, Jakarta - Gelombang banjir bandang yang meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini berbuntut panjang. Pemerintah pusat, lewat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, langsung mengarahkan sorotan ke aktivitas pertambangan yang dinilai menyimpang dari aturan, baik yang berizin maupun ilegal.

Dalam pernyataan tegas yang dirilis Kementerian ESDM, Kamis (4/12/2025), Bahlil menegaskan bahwa negara tidak akan lagi mentolerir praktik-praktik pertambangan kotor yang diduga menjadi salah satu faktor memperparah kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi.

“Saya tidak akan pandang bulu. Semua perusahaan tambang yang melanggar aturan, yang merugikan masyarakat, akan kami tindak,” ujar Bahlil dengan nada tegas.
“Pertambangan harus dijalankan sesuai kaidah teknis. Kalau tidak, izinnya akan saya cabut.”

Bahlil bahkan mengaku membawa langsung Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk melakukan operasi bersih-bersih di sektor pertambangan.

Evaluasi Menyeluruh: Izin Bisa Dicabut, Tambang Ilegal Dibabat

Kementerian ESDM kini tengah melakukan evaluasi total terhadap seluruh izin pertambangan di kawasan yang terdampak banjir maupun di wilayah rawan bencana lainnya.

Bahlil memberi ultimatum:

“Kalau hasil evaluasi menemukan ketidaktertiban, maka tindakan tegas akan diambil sesuai aturan. Saya pastikan itu.”

Sikap ini mengirim pesan keras kepada para pengusaha tambang yang selama ini dianggap “bermain-main” dengan aturan. Pemerintah menegaskan era pembiaran telah berakhir.

Satgas PKH Klaim Kuasai 3,3 Juta Hektare Hutan Negara dari Para Penjarah

Dalam upaya paralel, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan capaian besar: 3.312.022,75 hektare hutan negara telah berhasil direbut kembali dari penguasaan ilegal.

Rinciannya:

• 833.413,46 ha dialokasikan untuk PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) sebagai kawasan produktif berkelanjutan.
• 81.793 ha dikembalikan menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.
• 2.398.816,29 ha sedang dalam proses administrasi untuk diserahkan ke kementerian terkait.

Satgas PKH juga memiliki target ambisius: membersihkan 4,2 juta hektare tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin atau melanggar batas kawasan hutan.

Dengan dukungan lintas kementerian dan aparat penegak hukum, pemerintah mengatakan tak akan gentar menghadapi backing kekuatan ekonomi maupun politik di balik tambang-tambang ilegal.

Bahlil Turun ke Lokasi Banjir: Prioritaskan Pemulihan Listrik di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Di tengah hiruk-pikuk penanganan bencana, Bahlil turun langsung ke Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Selasa, 2 November 2025. Ia datang bersama jajaran strategis: Dirut Pertamina, Dirut PLN, dan Dirjen Ketenagalistrikan.

“Listrik dan BBM adalah sektor paling vital. Saya harus lihat sendiri apa yang terjadi di lapangan,” katanya.

Pemulihan listrik dilakukan dengan prinsip zero compromise terhadap keselamatan. Setiap penyulang hanya boleh dinyalakan setelah wilayah benar-benar aman dari genangan, pohon tumbang, hingga risiko korsleting yang bisa memicu korban tambahan.

Tim Siaga Bencana ESDM Bergerak: Pasokan Energi Dijamin Tidak Putus

Tim Siaga Bencana Kementerian ESDM telah disebar ke berbagai titik terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Fokus utama:

• Memulihkan jaringan listrik yang lumpuh diterjang banjir bandang.
• Menjamin pasokan LPG dan BBM tetap mengalir ke wilayah kritis.
• Menyiapkan dukungan energi di posko-posko pengungsian.

Bahlil bahkan memerintahkan pembangunan lima tower induk listrik baru untuk mempercepat penyambungan kembali jaringan.

“Pastikan listrik tersambung secepatnya. LPG dan minyak harus masuk ke Bireuen. Ini kabupaten besar, dampaknya luar biasa,” ujarnya memompa semangat tim lapangan.

Negara Menunjukkan Taringnya

Pernyataan dan langkah Bahlil memperlihatkan bahwa pemerintah mulai mengarah pada penegakan hukum tanpa kompromi terhadap industri ekstraktif yang menyimpang. Banjir bandang Sumatera seolah menjadi titik balik, memaksa negara mengevaluasi ulang tata kelola lingkungan dan pertambangan.

Namun publik masih menunggu bukti nyata:
Apakah janji “sikat habis tambang ilegal” hanya retorika, atau benar-benar akan mengguncang para pemain besar yang selama ini dianggap kebal hukum?

Pemerintah kini berada di panggung ujian.

(L6)

#BahlilLahadalia #BanjirSumatera #TambangIlegal #Nasional