Bahlil Bantah Tambang Jadi Biang Banjir Sumbar, Tapi Sebut Aceh–Sumut Masih “Zona Evaluasi”
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
D'On, Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa aktivitas pertambangan bukan penyebab utama banjir dan longsor besar yang melanda Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, pemerintah masih membuka ruang penyelidikan untuk wilayah lain yang terdampak bencana serupa, seperti Aceh dan Sumatera Utara.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadiri agenda kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/12). Ia memastikan bahwa seluruh wilayah rawan bencana akar masalahnya harus ditelusuri secara ilmiah, bukan bersandar pada asumsi publik.
“Kalau di Sumatera Barat, itu tidak ada. Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi kita lagi melakukan evaluasi. Jadi setelah tim selesai, baru saya cek apakah tambang berpengaruh atau tidak,” ujar Bahlil.
Komitmen Sanksi Tegas untuk IUP Nakal
Meskipun menepis dugaan keterlibatan tambang di bencana Sumbar, Bahlil menegaskan sikap pemerintah tetap tegas terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbukti melanggar ketentuan teknis dan lingkungan.
“Kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai aturan, pemerintah pasti memberikan sanksi tegas,” kata Bahlil.
Menurut dia, audit menyeluruh akan diberlakukan di seluruh wilayah pertambangan yang terdampak banjir, baik eksplorasi maupun produksi. Pemerintah ingin memastikan kegiatan tambang tidak berada di jalur air, lereng curam tanpa penyangga, atau dekat permukiman yang rentan longsor.
Sengkarut Tapsel: Tambang Martabe Jadi Sorotan
Salah satu wilayah yang menjadi sorotan publik adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terutama terkait dugaan bahwa aktivitas tambang emas Martabe memperparah banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah desa.
Bahlil mengungkapkan bahwa ia sudah turun langsung ke lokasi untuk memeriksa kondisi lapangan. Ia mengatakan operasi tambang telah dihentikan sementara agar perusahaan dapat memprioritaskan bantuan kemanusiaan terhadap warga terdampak.
“Tambang Martabe itu di Tapsel. Saya kemarin mengecek lokasi. Sungai di daerah itu ada tiga. Yang terdampak banjir adalah sungai yang berada di tengah, bukan yang paling dekat dengan area tambang,” jelasnya.
Menurut Bahlil, sungai yang berada di area operasi tambang justru merupakan aliran terkecil dan tidak termasuk jalur banjir besar yang terjadi. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan bahwa faktor tata ruang dan perubahan tutupan lahan di wilayah sekitar ikut memengaruhi skala bencana.
Tim Evaluasi Masih Bekerja: Hasil Final Belum Keluar
Kementerian ESDM, kata Bahlil, kini menunggu laporan resmi dari tim evaluasi gabungan yang melibatkan ahli geologi, hidrologi, dan lingkungan. Hasil tersebut akan menjadi dasar pemerintah menentukan apakah tambang memiliki kontribusi terhadap kerusakan lingkungan di Aceh dan Sumut.
“Tim kami masih mengecek. Setelah selesai, baru nanti pemerintah memutuskan secara resmi,” tegasnya.
Jejak Bencana dan Sensitivitas Publik
Dalam beberapa hari terakhir, banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatra menuai banyak kritik publik. Sejumlah aktivis lingkungan menyebut maraknya tambang dan pembukaan lahan menjadi salah satu pemicu kerusakan daerah aliran sungai (DAS). Namun pemerintah meminta agar analisis dilakukan secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan opini.
Bahlil memastikan bahwa seluruh IUP yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi, revegetasi, serta perlindungan DAS akan diperiksa dan dievaluasi.
(K)
#BahlilLahadalia #BanjirSumatera
