Titiek Soeharto Desak Izin Pinjam Pakai Hutan Dihentikan Total: “Bukan Sekadar Moratorium”
Ketua Komisi VI DPR RI, Titiek Soeharto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
D'On, Jakarta — Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto melontarkan pernyataan keras dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025). Ia menolak tegas opsi moratorium atau penghentian sementara izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Bagi Titiek, kebijakan itu hanya memberi jeda sesaat dan bisa diaktifkan kembal sementara kerusakan hutan sudah mencapai titik yang menurutnya tak bisa lagi ditoleransi.
“Kami tidak mau hanya sekadar moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupkan lagi. Saya mau dihentikan. Tidak usah ada lagi pohon-pohon besar yang dipotong,” tegasnya di hadapan Menteri Raja Juli dan jajaran kementerian.
Bencana di Sumatra Memicu Ledakan Kemarahan
Penolakan itu bukan muncul tanpa latar belakang. Titiek mengaku marah dan hancur hati melihat tragedi banjir bandang yang menerjang Sumatra Utara, Sumatra Barat, hingga Aceh dalam beberapa pekan terakhir. Bencana menelan korban jiwa, menghancurkan rumah, dan merusak ribuan hektare lahan.
Yang membuatnya semakin murka adalah laporan bahwa truk-truk pengangkut kayu masih melintas di daerah terdampak bencana dua hari setelah banjir besar.
“Saya sedih, ngenes. Bayangkan, kayu berdiameter satu setengah meter itu tumbuh puluhan tahun. Tapi masih ada manusia di negeri ini yang tega memotongnya? Apa salah pohon itu?” ujar Titiek dengan suara meninggi.
Ia menyebut kehadiran truk-truk itu sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyat yang sedang berduka. “Di Jawa ada istilah ngece—mengejek. Itu yang saya rasakan. Sungguh menyakitkan.”
Tuntutan: Ungkap Perusahaan Pemilik Truk
Titiek tidak berhenti pada kritik. Ia mendesak langsung Menteri Raja Juli Antoni untuk mengusut dan mempublikasikan identitas perusahaan yang terlibat pengangkutan kayu tersebut. Menurutnya, negara tak boleh membiarkan praktik pembalakan besar-besaran yang memperparah risiko banjir dan longsor.
“Cari tahu siapa perusahaan itu. Bongkar semuanya. Dan saya minta, jangan ada lagi pohon-pohon besar yang ditebang. Hentikan semua ini!” tandasnya.
Seruan itu menggema kuat di ruang rapat, yang langsung memantik perhatian anggota dewan lain serta tamu undangan.
Respons Menteri Raja Juli: Investigasi Menyeluruh Sedang Berjalan
Menanggapi tekanan politik tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kementeriannya sudah mengerahkan tim investigasi khusus untuk menelusuri asal-usul kayu besar yang terlihat di aliran sungai dan lokasi banjir.
“Kami telah melakukan susur sungai menggunakan drone untuk memantau jalur Daerah Aliran Sungai yang dilewati material kayu,” jelas Raja.
Ia menambahkan, pihaknya memanfaatkan alat identifikasi kayu otomatis berbasis aplikasi Android, yang mampu mendeteksi jenis kayu, karakteristik fisik, hingga tanda-tanda bekas tebasan manusia atau dorongan alat berat.
“Dengan alat itu kami bisa melihat apakah kayu ditebang dengan chainsaw atau didorong buldoser,” katanya.
Kerja Sama dengan Polri dan Satgas PKH
Raja memastikan data awal yang dikumpulkan akan menjadi bahan investigasi bersama Polri dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Tujuannya, membuka informasi ke publik secara transparan dan menindak para pelaku, baik individu maupun korporasi.
“Kami mencoba menelusuri titik longsor dan jalur hanyutan kayu untuk menentukan lokasi asalnya. Ini penting agar tidak ada lagi yang berspekulasi. Semua akan kami buka.”
Isu IPPKH Kembali Jadi Sorotan
Debat soal IPPKH kembali menghangat setelah bencana beruntun melanda Sumatra. Banyak pihak menilai izin tersebut kerap menjadi celah bagi aktivitas industri ekstraktif mulai dari pertambangan hingga perkebunan yang menggerus tutupan hutan dan memperparah kerentanan ekologis.
Desakan penghentian total seperti yang dikemukakan Titiek menandai perubahan nada dari sebagian legislator yang sebelumnya hanya mendorong evaluasi.
Arah Kebijakan Hutan Indonesia Dipertaruhkan
Pernyataan keras Titiek dan respons investigatif Menteri Raja Juli menunjukkan bahwa pengelolaan hutan kembali berada pada titik krusial.
Apakah IPPKH akan dihentikan total atau hanya diperketat, semuanya kini berada di bawah sorotan publik, dengan bencana dan kerugian yang masih terus dihitung.
(T)
#IPPKH #Nasional
