Ratusan Honorer Diduga Bodong di Pemkot Mataram Jejak Titipan Pejabat, Kolega, hingga “Nama Siluman” Mulai Terendus
Ilustrasi tenaga honorer.
D'On, Mataram - Dinamika internal Pemerintah Kota Mataram kembali memanas. Kabar mengenai keberadaan ratusan tenaga honorer atau pegawai non-ASN bodong istilah yang merujuk pada pegawai yang terdaftar tetapi sejatinya tidak jelas proses maupun kinerjanya kini semakin kuat berembus di lingkup birokrasi kota tersebut. Dugaan bahwa sebagian dari mereka merupakan “titipan pejabat” atau kolega berpengaruh ikut menguatkan kecurigaan publik bahwa ada praktik-praktik tidak sehat yang telah berlangsung cukup lama.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, tidak menutup telinga. Meski belum berani mengambil langkah apa pun, ia menegaskan tengah menunggu laporan final dari Inspektorat yang kini sedang mengobok-obok data para pegawai non-ASN di semua satuan kerja.
“Sejauh ini kami belum menerima hasil investigasi Inspektorat. Selama itu belum diserahkan, kami tidak bisa mengeluarkan kebijakan apa pun,” ujarnya seperti dikutip Antara, Rabu (19/11/2025).
655 Honorer Non-Basis BKN: Siapa Mereka?
Dari penelusuran awal, didapati 655 tenaga honorer yang tidak tercatat dalam database resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Angka ini mencengangkan: jumlah tersebut hampir setara dengan jumlah pegawai satu dinas besar.
Dugaan pun bermunculan. Apakah mereka benar-benar bekerja? Siapa yang mengangkat mereka? Dan atas dasar apa?
Mohan memastikan bahwa Inspektorat telah bekerja selama dua pekan untuk membongkar proses pengangkatan ratusan pegawai itu. Ia meminta investigasi dilakukan dengan kaca pembesar: detail, menyeluruh, dan tanpa pandang bulu.
“Inspektorat harus lebih teliti. Ini menyangkut nasib 655 orang,” tegasnya.
Politik, Titipan, dan Celah Sistem: Apa yang Terjadi?
Isu yang beredar di internal Pemkot menyebutkan bahwa sebagian honorer tersebut merupakan “penumpang gelap” nama yang muncul mendadak, tidak melalui prosedur, dan disinyalir merupakan titipan dari pejabat, kolega, atau pihak yang memiliki kedekatan politik.
Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, tidak menampik.
“Indikasi pegawai non-ASN bodong itu bisa saja berasal dari titipan pejabat, kolega, atau pihak lainnya,” akunya.
Namun Alwan menegaskan, apabila ada tenaga honorer yang tidak jelas proses pengangkatannya, terlebih lagi tidak memiliki kinerja, Pemkot akan mengambil langkah tegas sesuai aturan.
Nasib 655 Orang di Ujung Tinta Keputusan
Wali Kota Mohan menegaskan bahwa keputusan akhir tidak akan diambil secara membabi buta. Ia menyebut ada tolok ukur yang akan menjadi dasar: kedisiplinan, komitmen, dan bukti nyata bekerja.
“Kami ingin mempertahankan mereka yang benar-benar bekerja. Tapi jika terbukti ada yang pemalas atau hanya terdaftar untuk menerima gaji, itu bisa kami anulir,” ujarnya.
Secara tersirat, Mohan menekankan bahwa Pemkot Mataram tidak akan lagi menoleransi tenaga honorer “siluman” mereka yang memperoleh honorarium tetapi tidak pernah muncul di kantor.
“Kami tidak mau mereka hanya terdaftar, terima gaji, tapi tidak pernah bekerja,” tandasnya.
Akankah Badai Reformasi Kecil Ini Menjadi Gelombang Besar?
Isu tenaga honorer bodong bukan persoalan sepele. Jika temuan Inspektorat benar-benar membuktikan adanya ratusan pegawai siluman, implikasinya dapat melebar ke mana-mana: dugaan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan anggaran kepegawaian, hingga potensi korupsi yang berkelindan dalam proses rekrutmen.
Masyarakat kini menanti:
Apakah Pemkot Mataram berani membongkar praktik lama yang sudah mengakar? Atau kasus ini akan meredup sebelum sampai pada meja pembuktian?
Jawabannya ada pada laporan investigasi yang saat ini masih menunggu diserahkan — laporan yang bisa menjadi titik balik reformasi birokrasi di Kota Mataram, atau justru menjadi bukti bahwa sistem masih terlalu rapuh untuk disentuh.
(L6)
#TenagaHonorerBodong #Mataram #TenagaHonorerMataram
