Drama OTT di Ponorogo: KPK Tangkap 13 Orang, Termasuk Adik Bupati dan Pejabat Kunci Pemkab
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berjalan menuju ruang pemeriksaan setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
D'On, Jakarta - Gelombang kejut mengguncang Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Jumat malam (7/11), tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap yang menjerat orang nomor satu di Bumi Reog, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Tak hanya sang bupati, total 13 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten.
Operasi Senyap di Tengah Malam
Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim lapangan bergerak cepat pada Jumat malam. Dalam waktu singkat, petugas berhasil mengamankan 13 orang dari berbagai lokasi di Ponorogo. Operasi itu dilakukan secara simultan, menargetkan beberapa titik yang telah lama diintai oleh penyidik.
“Dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Ponorogo, hingga Jumat malam, tim berhasil mengamankan 13 orang,” ungkap Budi, Sabtu (8/11).
Dari total 13 orang itu, 7 di antaranya langsung diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu pagi. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekitar pukul 08.10 WIB, dikawal ketat oleh petugas berseragam. Suasana di gedung KPK pagi itu cukup tegang, dengan beberapa mobil hitam berpelat dinas berhenti bergantian di depan lobi utama.
Deretan Nama yang Diamankan
KPK sejauh ini masih menahan identitas lengkap para terperiksa, namun Budi memastikan bahwa mereka bukan orang sembarangan. Di antara 7 yang dibawa ke Jakarta, terdapat Bupati Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah (Sekda), Direktur RSUD Ponorogo, Kepala Bidang Mutasi Setda, serta tiga pihak swasta yang diduga berperan sebagai penghubung atau perantara dalam transaksi.
Yang paling menarik perhatian publik adalah kabar bahwa salah satu dari tiga pihak swasta tersebut merupakan adik kandung Bupati Sugiri sendiri.
“Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan tiga pihak swasta. Salah satunya adik Bupati,” jelas Budi.
Dugaan Jual Beli Jabatan
Meski KPK belum secara resmi mengumumkan konstruksi kasus, sumber internal menyebutkan bahwa OTT kali ini berkaitan dengan praktik korupsi dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. Modus yang diduga digunakan adalah “setoran jabatan”, di mana sejumlah pejabat atau ASN harus memberikan imbalan tertentu agar mendapatkan posisi strategis.
Praktik seperti ini bukan hal baru dalam lingkaran pemerintahan daerah. Namun, keterlibatan langsung kepala daerah dan kerabatnya membuat kasus ini menjadi sorotan tajam. Apalagi, Sugiri Sancoko dikenal sebagai bupati yang sering tampil sederhana dan aktif dalam kegiatan sosial.
Pemeriksaan Maraton di KPK
Setelah tiba di Jakarta, ketujuh orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik KPK. Proses ini akan berlangsung hingga batas waktu 1x24 jam, sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam periode itu, penyidik akan menentukan apakah mereka akan ditetapkan sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi.
Sementara enam orang lainnya masih diperiksa di Ponorogo. Tak menutup kemungkinan, mereka juga akan dibawa ke Jakarta jika keterlibatan mereka dinilai signifikan.
Gelombang Kaget di Ponorogo
Kabar penangkapan ini menyebar cepat di Ponorogo. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab memilih bungkam ketika dikonfirmasi. Namun, sumber internal menyebut suasana di kantor pemerintahan berubah drastis sejak malam OTT. Beberapa ruangan dikabarkan digeledah petugas, sementara pegawai ASN yang mengetahui kejadian itu memilih menjauh untuk menghindari sorotan.
Warga Ponorogo sendiri tak menyangka, bupati yang dikenal aktif turun ke lapangan itu kini justru terseret kasus korupsi. “Kami kaget, Pak Sugiri itu orangnya kelihatan baik dan peduli rakyat. Tapi kalau benar begitu, ya kami kecewa,” ujar salah satu warga di sekitar kantor Pemkab, Sabtu pagi.
KPK Belum Buka Semua Kartu
KPK masih menahan banyak informasi terkait OTT ini. Budi Prasetyo hanya menegaskan bahwa lembaganya akan segera memberikan keterangan resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai.
“Perkembangan lengkap akan disampaikan setelah seluruh pemeriksaan 1x24 jam rampung,” ujarnya.
Kini, seluruh mata tertuju ke Jakarta. Apakah operasi tangkap tangan ini akan membuka babak baru dalam penegakan hukum di Ponorogo, atau justru menjadi awal dari pengungkapan jaringan korupsi yang lebih luas?
(K)
#OTTKPK #KPK #BupatiPonorogoKenaOTT
