Purbaya Tolak Mentah-Mentah Rencana Luhut Gunakan APBN untuk Proyek Family Office: “Bangun Sendiri Saja!”
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
D'On, Jakarta - Suhu politik ekonomi di Jakarta kembali menghangat. Kali ini, pernyataan tegas datang dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak secara terang-terangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai proyek “family office” sebuah gagasan ambisius yang tengah digodok oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Tanpa tedeng aling-aling, Purbaya menyampaikan penolakannya dengan kalimat lugas yang menggema di kalangan pejabat ekonomi:
“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Fokus pada Efisiensi, Tolak Proyek di Luar Rencana
Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan mengalokasikan dana sepeser pun dari APBN untuk proyek yang tidak tercantum dalam perencanaan resmi negara. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu saja,” katanya menekankan.
Pernyataan tersebut seolah menjadi sinyal keras bagi para pengusul proyek-proyek eksperimental yang berpotensi “membebani” fiskal negara tanpa kejelasan manfaat langsung bagi publik.
Enggan Terlibat, Hanya Beri Doa
Ketika ditanya apakah dirinya sempat memberikan masukan atau pandangan terhadap rencana Luhut tersebut, Purbaya memilih untuk tidak ikut campur lebih jauh. Dengan nada ringan namun tegas, ia hanya menyampaikan doa agar proyek itu berhasil tanpa perlu campur tangan keuangan negara.
“Nggak, kalau mau saya doain lah,” ujarnya sambil tersenyum, namun dengan gestur yang jelas menandakan keengganan terlibat.
Belum Jelasnya Konsep “Family Office”
Menariknya, Purbaya juga mengaku belum memahami sepenuhnya konsep “family office” yang tengah dibicarakan oleh Ketua DEN. Meski Luhut Binsar Pandjaitan telah beberapa kali menyinggung konsep tersebut dalam berbagai forum, Menteri Keuangan itu mengaku belum pernah melihat rancangan konkret dari proyek tersebut.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat. Jadi, saya nggak bisa jawab,” tuturnya jujur.
Apa Itu Family Office yang Jadi Polemik?
Istilah family office mengacu pada entitas pengelolaan kekayaan pribadi atau keluarga ultra kaya, yang biasanya berfungsi untuk mengatur investasi, warisan, hingga strategi pajak keluarga konglomerat. Model ini populer di negara-negara “tax haven” seperti Singapura dan Hong Kong, di mana privasi dan efisiensi pajak menjadi daya tarik utama.
Wacana pembentukan family office di Indonesia, khususnya di Bali, mulai mencuat sejak beberapa bulan terakhir. Proyek ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi DEN untuk menarik investasi dari kalangan ultra high net worth individual (UHNWI) yakni individu dengan kekayaan di atas USD 30 juta.
Namun, rencana itu juga menimbulkan tanda tanya besar:
Apakah proyek semacam itu benar-benar relevan untuk dibiayai negara?
Apakah manfaatnya akan dirasakan masyarakat luas, atau justru hanya menguntungkan segelintir orang kaya?
Sinyal Friksi antar Pejabat Ekonomi
Penolakan terang-terangan Purbaya terhadap usulan Luhut ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan tajam di tubuh pemerintahan terkait arah kebijakan ekonomi elit.
Luhut dikenal sebagai sosok dengan visi besar dan pendekatan investasi pragmatis, sementara Purbaya dikenal disiplin, berhati-hati, dan berorientasi pada tata kelola fiskal yang konservatif.
Dalam konteks politik fiskal, sikap “menolak secara halus tapi tegas” seperti ini jarang terjadi di ruang publik. Namun kali ini, Purbaya tampak memilih garis yang jelas antara kepentingan publik dan kepentingan elit.
Dengan kalimat singkat “bangun saja sendiri,” Purbaya bukan hanya menolak usulan proyek, tapi sekaligus menegaskan bahwa APBN bukan dompet pribadi pejabat negara.
Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa ini menambah babak baru dalam dinamika hubungan antarpejabat ekonomi di pemerintahan.
Sementara Luhut berupaya membawa Indonesia meniru model investasi eksklusif ala Singapura, Purbaya memilih berdiri di sisi kehati-hatian fiskal dan integritas pengelolaan APBN.
Yang jelas, kalimatnya sudah cukup menggema di Senayan dan istana:
“Bangun saja sendiri.”
(IN)
#Ekonomi #Nasional #PurbayaYudhiSadewa #LuhutBinsarPandjaitan
