Purbaya Bocorkan Rencana Penangkapan Besar: Jaring Mafia Penyelundupan dan Under Invoicing

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

D'On, Jakarta - Langit politik dan ekonomi Indonesia tampaknya akan bergemuruh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka tabir besar: pemerintah tengah bersiap melakukan penangkapan masif terhadap jaringan pelaku penyelundupan dan praktik under invoicing yang selama ini merugikan negara triliunan rupiah.

Bukan gertakan. Menurut Purbaya, nama-nama pemain besar sudah di tangan. Para pelaku yang selama ini bermain di balik layar, menggerogoti perekonomian nasional, akan segera menghadapi tindakan hukum.

“Yang melakukan under invoicing, yang selama ini nyelundupin banyak, terutama di tekstil, baja, dan lainnya itu semua sudah ada nama-namanya. Sekarang tinggal kita pilih saja siapa yang mau kita proses,” ujar Purbaya di Istana Negara, Selasa (21/10).

Menguliti Modus Lama: Manipulasi Nilai Impor

Praktik under invoicing bukan hal baru di dunia perdagangan internasional. Namun di Indonesia, praktik ini sudah seperti penyakit kronis yang membusuk diam-diam.
Caranya sederhana tapi mematikan: para importir mencantumkan harga lebih rendah dari nilai sebenarnya dalam faktur impor. Tujuannya jelas—mengurangi bea masuk dan pajak yang seharusnya dibayar ke kas negara.

Namun efeknya jauh lebih dalam:

• Negara kehilangan potensi penerimaan besar.
• Industri dalam negeri—terutama tekstil, baja, dan rokok—terpukul oleh produk impor murah hasil manipulasi.
• Kepercayaan terhadap sistem perdagangan nasional pun terkikis.

“Nilai potensi pengembalian uang negara dari hasil penindakan ini masih kita hitung,” ujar Purbaya singkat, seolah menegaskan bahwa badai besar sedang disiapkan.

Sindikat yang Dilindungi “Orang Dalam”

Lebih mengejutkan, Purbaya juga menyinggung adanya permainan kotor antara aparat pajak dan wajib pajak. Ia menuding, praktik “tawar-menawar” dalam penetapan pajak masih terjadi.

“Pajak? Ya mereka nego lah sama wajib pajaknya. Akhirnya pemerintah dapat sedikit, tapi mereka bagi dua kali. Biasanya begitu,” ungkapnya tanpa tedeng aling-aling.

Ungkapan itu seperti peluru yang ditembakkan langsung ke jantung sistem pajak nasional. Ia menyoroti bahwa di balik angka penerimaan negara yang terus digenjot, masih ada oknum yang mengubah kewenangan menjadi ladang permainan.

Sebagai langkah korektif, Kementerian Keuangan akan memperkuat sistem berbasis teknologi dan IT canggih. Tujuannya: menutup ruang negosiasi gelap dan memastikan setiap rupiah pajak yang dibayar masyarakat tercatat secara transparan.

“Ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi,” tegasnya.

Tak Takut Bayang-Bayang Kekuasaan

Sinyal perang terhadap mafia ekonomi ini sebenarnya sudah lebih dulu dihembuskan Purbaya. Dalam pernyataannya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10), ia menegaskan bahwa tak akan gentar menindak siapa pun—meski pelaku berada di bawah naungan pihak berpengaruh.

“Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya enggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya ada yang paling tinggi—Presiden. Pasti beres,” tegasnya lantang.

Nada suaranya tidak sekadar janji, melainkan peringatan keras bagi para pemain lama yang selama ini berlindung di balik kekuatan politik dan ekonomi.

Sektor Prioritas: Rokok, Tekstil, Baja

Tiga sektor menjadi target utama: rokok, tekstil, dan baja. Ketiganya dinilai paling rawan menjadi sarang praktik penyelundupan dan under invoicing.

“Rokok, tekstil, saya akan beresin. Jadi rokok dulu, habis itu tekstil, habis itu baja, lalu yang lain. Satu per satu saya kejar,” kata Purbaya.

Khusus industri tekstil dan baja, Purbaya menilai praktik penyelundupan bukan hanya merugikan kas negara, tetapi juga melemahkan daya saing industri lokal. Produk impor murah yang masuk melalui jalur gelap membuat pabrik-pabrik dalam negeri terseok-seok.

“Ini bukan sekadar pelanggaran pajak, tapi pengkhianatan terhadap pelaku usaha yang jujur,” ujar seorang pejabat Kemenkeu yang enggan disebutkan namanya, menambahkan bahwa tim lintas lembaga sudah disiapkan untuk operasi besar ini.

Babak Baru Perang Melawan Mafia Ekonomi

Pernyataan Purbaya menandai babak baru perang terhadap mafia ekonomi, yang selama ini dianggap untouchable. Di bawah kepemimpinannya, Kemenkeu berkomitmen menegakkan prinsip “no one is above the law” dalam sektor keuangan dan perdagangan.

Langkah ini juga menjadi ujian bagi integritas birokrasi: apakah mereka siap bersih-bersih dari dalam, atau justru melindungi kepentingan kelompok lama yang menikmati celah sistem?

Jika benar operasi besar ini dilakukan, bukan tak mungkin akan mengguncang peta ekonomi nasional dan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan.

(Mond)

#Pajak #PurbayaYudhiSadewa #Nasional