Pemkab Agam Bergerak Cepat Tangani Dugaan Keracunan Massal Usai Konsumsi MBG di Kampung Tangah
Pemkab Agam Gerak Cepat Tangani Keracunan MBG di Kampung Tangah (Dok: Riko)
D'On, Agam – Suasana mencekam melanda Kampung Tangah, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Rabu (1/10/2025). Puluhan warga diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) setempat. Kasus ini sontak mengguncang publik, mengingat program MBG sejatinya diluncurkan pemerintah sebagai bentuk kepedulian untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Namun, siang itu program mulia tersebut justru berubah menjadi petaka. Beberapa warga mulai mengeluhkan gejala mual, muntah, hingga pusing hebat usai menyantap menu MBG. Laporan cepat masuk ke pemerintah daerah, memaksa Tim Satgas Pemkab Agam bergerak cepat mengantisipasi agar tidak menimbulkan korban lebih banyak.
Sekda Turun Gunung, RSUD Lubuk Basung dan Puskesmas Dikerahkan Penuh
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Muhammad Lutfi, tidak tinggal diam. Ia langsung meninjau kondisi para korban di RSUD Lubuk Basung dan Puskesmas Manggopoh, memastikan pelayanan medis berjalan tanpa hambatan.
“Tidak ada satu pun pasien yang dibiarkan telantar. Semua korban ditangani secara maksimal, baik yang terdaftar di BPJS maupun yang belum memiliki kepesertaan,” tegas Lutfi dengan nada serius.
Sebagai bentuk kesigapan, pemerintah menyiagakan armada ambulans dari berbagai puskesmas untuk memperlancar rujukan pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama menuju rumah sakit rujukan. Alur koordinasi kesehatan dipastikan berjalan optimal, sebuah langkah yang menegaskan komitmen pemerintah bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama.
Dapur MBG Kampung Tangah Disegel Sementara
Salah satu keputusan paling tegas yang diambil Pemkab Agam adalah menghentikan sementara produksi dapur MBG Kampung Tangah. Satgas bersama aparat langsung menutup dapur tersebut sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut terkait sumber keracunan.
Keputusan ini memang cukup berani, namun dianggap mutlak dilakukan untuk mencegah potensi jatuhnya korban baru. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak main-main dalam menindaklanjuti kasus ini, meski program MBG sejatinya mendapat dukungan besar dari pusat hingga daerah.
Bupati Agam Pimpin Rapat Darurat Malam Hari
Tidak berhenti sampai di situ, Bupati Agam, Benni Warlis, ikut turun langsung ke lapangan. Ia menyambangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Lubuk Basung, menyapa para korban dan keluarganya, sembari memastikan bahwa layanan kesehatan tidak terhambat.
Malam harinya, sekitar pukul 20.00 WIB, Bupati Benni memimpin rapat darurat Satgas bersama jajaran terkait dan pihak dapur MBG. Pertemuan itu digelar untuk mengevaluasi cepat, mengidentifikasi kelemahan sistem distribusi makanan, serta merumuskan langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang.
“Seluruh hasil penelusuran akan kami buka ke publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegas Benni di hadapan awak media usai rapat.
Imbauan Resmi: Jangan Panik, Tunggu Informasi Akurat
Di tengah kegaduhan informasi yang beredar di masyarakat dan media sosial, Pemkab Agam mengimbau warga agar tetap tenang serta tidak termakan isu yang belum jelas kebenarannya.
“Pemerintah hadir, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Biarkan tim bekerja, dan semua hasil akan diumumkan secara terbuka,” ujar Benni Warlis.
Dampak Luas, Tantangan untuk Program MBG
Kasus ini bukan sekadar soal keracunan makanan biasa. Peristiwa di Kampung Tangah sekaligus menjadi cermin rapuhnya sistem pengawasan mutu dapur MBG. Sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat bisa berubah menjadi ancaman kesehatan jika pengelolaannya tidak diawasi secara ketat.
Kini masyarakat menunggu dua hal: hasil investigasi Satgas dan tindakan tegas pemerintah terhadap pihak yang lalai. Apakah insiden ini murni kecelakaan dalam proses produksi, atau ada kelalaian sistematis yang harus dipertanggungjawabkan?
Kasus dugaan keracunan massal MBG di Kampung Tangah menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa pelayanan publik yang menyangkut keselamatan warga tidak boleh dilakukan setengah hati. Pemkab Agam memang bergerak cepat, tetapi pertanyaan besar tetap menggantung: apakah sistem pengawasan makanan publik selama ini sudah benar-benar aman?
(Mond)
