Menko Yusril Tegaskan Arahan Presiden: Pemerintah Tidak Akan Terbitkan Visa untuk Enam Atlet Israel
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan pada Kamis (9/10/2025).
D'On, Jakarta — Pemerintah Indonesia secara resmi menegaskan sikapnya: tidak akan memberikan visa bagi enam atlet asal Israel yang dikabarkan akan berpartisipasi dalam kejuaraan senam artistik dunia di Jakarta pada akhir Oktober mendatang.
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, usai melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat hadir di Jakarta untuk mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan digelar pada tanggal 19 sampai 25 Oktober,” ujar Yusril di Jakarta, Kamis (9/10).
Pernyataan tegas ini sekaligus menjawab gelombang penolakan yang sebelumnya datang dari berbagai pihak — mulai dari Komisi I DPR RI, organisasi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Seluruhnya menyuarakan keberatan yang sama: menolak kehadiran kontingen Israel di tanah air.
Sikap Tegas Pemerintah Sejalan dengan Arahan Presiden Prabowo
Yusril menegaskan, keputusan tersebut bukanlah langkah sepihak. Sikap ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah terhadap arah kebijakan luar negeri yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, termasuk saat berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menunjukkan sikap keras mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.
“Presiden Prabowo sangat jelas dalam pandangannya. Beliau mengecam kekejaman dan kebiadaban yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza,” tegas Yusril.
Ia menambahkan, Indonesia memegang prinsip kuat dalam diplomasi luar negeri: tidak akan membuka kontak resmi apa pun dengan Israel, sebelum negara tersebut mengakui keberadaan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
“Barulah setelah itu, Indonesia akan mempertimbangkan hubungan diplomatik atau kerja sama internasional lainnya dengan Israel,” lanjut Yusril.
Didukung Suara Publik dan Konsensus Nasional
Yusril menyebut, keputusan pemerintah juga merupakan cerminan aspirasi rakyat. Sejak kabar tentang keikutsertaan atlet Israel mencuat, berbagai kalangan menyuarakan penolakan.
“Masyarakat, ormas keagamaan, MUI, pemerintah daerah, hingga partai politik — semua menyatakan keberatan terhadap kehadiran atlet Israel. Pemerintah menyimak dengan serius semua pandangan itu,” ujar Yusril.
Ia memastikan, pemerintah berdiri teguh dan konsisten dengan sikap politik luar negeri yang selama ini dijalankan Indonesia: mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel sebelum kemerdekaan Palestina diakui.
Koordinasi dengan Kemenimipas dan Federasi Senam Dunia
Yusril juga memaparkan proses koordinasi yang dilakukan sebelum keputusan akhir diambil. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Menurutnya, Kementerian Imipas memang sempat menerima surat sponsorship dari Federasi Olahraga Senam Artistik Dunia terkait keikutsertaan enam atlet Israel tersebut. Namun, setelah memahami posisi tegas pemerintah Indonesia, federasi tersebut menarik kembali surat dukungannya.
“Pak Agus menjelaskan, benar pernah ada surat sponsorship yang masuk. Tapi karena mereka tahu sikap tegas pemerintah Indonesia menolak pemberian visa bagi atlet Israel, maka federasi itu telah menarik kembali surat tersebut,” terang Yusril.
Konsistensi Indonesia di Tengah Tekanan Global
Sikap tegas ini menegaskan kembali posisi moral dan politik Indonesia di kancah internasional: tidak tergoda untuk mengorbankan prinsip demi ajang olahraga atau kepentingan sementara.
Dalam konteks global, di mana sebagian negara mulai melonggarkan hubungan dengan Israel, Indonesia tetap mempertahankan garis kerasnya sebagai bentuk solidaritas kepada perjuangan rakyat Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun.
Keputusan ini sekaligus menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia tidak hanya bersifat retoris, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam kebijakan pemerintah, termasuk di sektor olahraga.
Cerminan Sikap Bangsa
Di akhir keterangannya, Yusril menegaskan bahwa keputusan pemerintah ini bukan sekadar soal administrasi visa, tetapi juga mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas terhadap bangsa yang tertindas.
“Pemerintah ingin menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap Israel tidak berubah. Kita konsisten, tegas, dan berpihak pada perjuangan rakyat Palestina,” tutup Yusril.
(Mond)
#Nasional #YusrilIhzaMahendra
