Klarifikasi Tegas Jasman: “Tak Ada Unsur Kesengajaan, Pelantikan Pejabat Dharmasraya Sudah Sesuai Wewenang!”

Plt Sekda Kabupaten Dharmasraya Jasman Saat Melantik Pejabat Struktural dan Fungsional pada 24 Oktober 2025 Lalu (Dok: Ist)

D'On, Dharmasraya – Polemik kecil sempat mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya usai pelantikan enam pejabat struktural dan fungsional pada 24 Oktober 2025. Kabar bahwa Wakil Bupati tak diberitahu soal pelantikan itu membuat sebagian pihak bertanya-tanya: ada apa sebenarnya di balik kegiatan resmi tersebut?

Namun, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Dharmasraya, Drs. Jasman Dt. Bandaro Bendang, MM, akhirnya buka suara untuk meluruskan situasi yang sempat mengundang tafsir beragam itu. Dengan nada tenang namun tegas, ia menegaskan bahwa pelantikan dilakukan berdasarkan pelimpahan kewenangan langsung dari Bupati Dharmasraya, dan tidak ada sedikit pun unsur kesengajaan untuk menyingkirkan atau tidak menghormati posisi Wakil Bupati.

“Memang benar, saya melantik enam orang pejabat atas pelimpahan kewenangan dari Ibu Bupati. Namun sama sekali tidak ada maksud untuk tidak memberitahu Ibu Wakil Bupati. Secara aturan, Sekda berwenang melantik pejabat selama ada pelimpahan kewenangan. Itu sah dan tidak melanggar ketentuan,” jelas Jasman di Pulau Punjung, Minggu (26/10/2025).

Kronologi di Balik Pelantikan: Upaya Memberi Tahu yang Tertunda

Menurut Jasman, pelantikan itu merupakan agenda resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dharmasraya, yang sudah dijadwalkan jauh hari. Acara dimulai pukul 09.00 WIB, dan ia sendiri tiba di kantor sekitar 08.50 WIB.

Sebelum pelantikan berlangsung, Jasman mengaku telah berupaya menemui Wakil Bupati untuk menyampaikan laporan langsung. Namun, berdasarkan keterangan staf, Wakil Bupati sedang memiliki agenda di luar kantor.

“Saya sempat ke ruangan beliau, tapi menurut staf, Ibu Wakil masih ada kegiatan di luar. Karena waktu pelantikan sudah sangat dekat dan saya juga harus menghadiri acara lain di Kejaksaan Negeri Dharmasraya, maka pelantikan tetap kami lanjutkan,” tuturnya.

Selepas acara, Jasman berniat langsung menemui Wakil Bupati untuk memberi laporan resmi. Tapi, pada waktu yang hampir bersamaan, Wakil Bupati justru sudah lebih dulu tiba di kantor, sehingga terjadilah miskomunikasi kecil yang kemudian menjadi perhatian publik.

“Saat itu terjadi sedikit miskomunikasi karena OPD penyelenggara, yakni BKPSDM, belum memberi tahu Ibu Wakil Bupati. Saya langsung menegur Plt Kepala BKPSDM di tempat, dan kami sepakat memperbaiki koordinasi agar kejadian serupa tak terulang,” ujar Jasman menambahkan.

Jasman Minta Maaf Terbuka: “Ini Kekeliruan Administratif, Bukan Masalah Personal”

Sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan kegiatan tersebut, Jasman tidak berusaha mencari pembenaran. Ia justru secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada Wakil Bupati, menegaskan bahwa hal ini murni kesalahan administratif tanpa ada maksud politis apa pun.

“Saya sudah menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Ibu Wakil. Beliau sosok yang bijak dan terbuka, dan saya bersyukur persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dalam suasana kekeluargaan,” ujarnya.

Jasman juga menegaskan bahwa hubungan kerja antara dirinya dan Wakil Bupati tetap harmonis. Tidak ada ketegangan, tidak ada jarak. Semua kembali berjalan seperti biasa, bahkan komunikasi internal tetap lancar seperti sebelumnya.

“Setelah itu, kami tetap berinteraksi seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Prinsipnya, semua sudah selesai dengan baik,” tambahnya.

Laporan ke Bupati dan Penegasan Tanggung Jawab

Tak berhenti di situ, Jasman mengaku telah melaporkan seluruh kejadian kepada Bupati Dharmasraya. Ia memastikan bahwa Bupati memahami situasi dan menerima klarifikasi tersebut secara proporsional.

“Saya sudah menyampaikan kepada Ibu Bupati bahwa ini murni kelalaian administratif di tingkat pelaksana. Saya bertanggung jawab penuh dan sudah menegur OPD terkait agar menjadi pembelajaran bersama,” ujarnya menegaskan.

Menjaga Harmonisasi Pemerintahan di Tengah Agenda Padat

Jasman juga menjelaskan, Bupati Dharmasraya saat ini tengah disibukkan dengan berbagai agenda strategis di luar daerah, termasuk memperjuangkan dana pusat dan program nasional demi percepatan pembangunan. Dalam konteks itu, peran Wakil Bupati menjadi sangat penting dalam memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan efektif di dalam kabupaten.

“Ibu Wakil Bupati sangat aktif menghadiri kegiatan pemerintahan dan menjadi figur penting di lapangan. Kami semua menghormati peran besar beliau. Sementara Ibu Bupati memang lebih banyak bertugas ke luar daerah untuk menjemput program dan dana pusat demi kemajuan Dharmasraya,” jelasnya.

Pesan Damai: “Mari Fokus pada Pembangunan, Bukan Kesalahpahaman”

Menutup keterangannya, Jasman mengajak seluruh pihak  baik di lingkungan Pemkab, ASN, maupun masyarakat untuk tidak memperbesar persoalan yang sudah selesai dengan baik itu. Ia menekankan pentingnya menjaga soliditas dan semangat kebersamaan di tengah tantangan pembangunan daerah.

“Saya kira kita semua sepakat bahwa yang utama adalah menjaga keharmonisan dan saling memahami peran masing-masing. Mari kita fokus pada tugas-tugas besar ke depan demi kemajuan Dharmasraya,” tutupnya dengan nada tenang.

Catatan:
Klarifikasi ini menjadi bentuk transparansi dari Pj Sekda Dharmasraya di tengah sorotan publik. Di balik peristiwa sederhana itu, tersirat pesan penting: koordinasi dan komunikasi tetap menjadi kunci utama menjaga keutuhan jalannya pemerintahan daerah  terutama di saat dinamika politik dan birokrasi bisa dengan mudah disalahartikan.

(***)

#KabupatenDharmasraya #Klarifikasi