Pemerintah Pastikan Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG Ditanggung Negara
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
D'On, Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh biaya pengobatan korban keracunan akibat mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG) akan ditanggung negara. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa sejak insiden keamanan pangan ini terdeteksi, pihaknya langsung bergerak cepat. Koordinasi dilakukan dengan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan untuk memastikan korban segera dievakuasi dan mendapat perawatan medis yang diperlukan.
“Kami sampaikan bahwa penerima manfaat Program MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan dan dirawat di rumah sakit tidak mengeluarkan biaya apapun. Keseluruhan biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah,” ujar Nanik dalam keterangan pers, Senin (29/9/2025).
Dasar Hukum dan Tanggung Jawab Negara
Nanik menekankan bahwa penjaminan biaya ini bukan sekadar kebijakan spontan, melainkan sudah memiliki landasan hukum yang jelas. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewaspadaan, penanggulangan, hingga pemulihan pasca Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah.
“Ini semua sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah. Bisa dicek di UU Nomor 17 Tahun 2023,” jelasnya.
Dengan adanya regulasi tersebut, BGN memastikan bahwa tidak ada keluarga penerima manfaat yang terbebani biaya kesehatan akibat insiden ini.
Prioritas pada Keselamatan Anak
Meski kasus keracunan ini sempat menimbulkan keresahan di masyarakat, Nanik menegaskan bahwa keamanan dan kesehatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program MBG. Pemerintah, kata dia, tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi semata, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan pangan agar insiden serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Kami berharap hal ini bisa meringankan beban semua penerima manfaat terdampak, bahwa pemerintah akan selalu hadir dan bertanggung jawab pada kesehatan anak-anak kita,” tegas Nanik.
Pemerintah Turut Dampingi Masyarakat
Menambahkan keterangan Nanik, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa pemerintah turut mendampingi masyarakat terdampak dalam berbagai insiden keamanan pangan yang berkaitan dengan program MBG. Ia menyebut rasa prihatin pemerintah terhadap kejadian ini sekaligus menjadi komitmen untuk memperbaiki pengawasan dan distribusi makanan bergizi gratis di seluruh daerah.
“Kami sangat prihatin dengan insiden keamanan pangan yang terjadi di beberapa wilayah berkaitan dengan program MBG. Tentu pemerintah akan mendampingi penanganan penerima manfaat terdampak yang membutuhkan perawatan kesehatan. Semoga anak-anak kita segera pulih dan selalu dalam keadaan sehat,” tutur Khairul.
Program Strategis Nasional yang Harus Terjaga
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Dengan menyasar anak sekolah, program ini diharapkan mampu menekan angka stunting, memperbaiki gizi anak bangsa, sekaligus menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.
Namun, insiden keracunan yang menimpa sejumlah penerima manfaat menjadi pengingat pentingnya pengawasan berlapis. Pemerintah, melalui BGN dan instansi terkait, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, penyimpanan, hingga kualitas makanan yang diberikan.
Harapan Pemulihan dan Pengawasan Lebih Ketat
Insiden ini dipandang bukan hanya sebagai tantangan darurat kesehatan, melainkan juga ujian kepercayaan publik terhadap program MBG. Oleh karena itu, jaminan pengobatan gratis serta pendampingan yang diberikan pemerintah diharapkan mampu mengurangi keresahan masyarakat sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi generasi penerus bangsa.
“Keselamatan anak-anak adalah segalanya. Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan, memastikan kualitas pangan, dan menjamin bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapat gizi yang sehat, aman, dan berkualitas,” pungkas Nanik.
(T)
