Kapolri Pastikan Penggunaan Peluru Karet Sesuai SOP, Presiden Prabowo Perintahkan Aparat Bertindak Tegas
Kapolri Listyo Sigit Prabowo
D'On, Jakarta – Situasi politik dan keamanan nasional kembali menjadi sorotan publik setelah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penggunaan peluru karet oleh aparat kepolisian dalam menghadapi massa anarkis telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan aturan hukum yang berlaku.
“Sudah jelas kan perintahnya,” ujar Sigit singkat ketika ditemui seusai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025).
Payung Hukum dan SOP Sudah Ada
Menurut Kapolri, instruksi kepada jajarannya untuk bertindak tegas dan terukur tidak dilakukan secara sembarangan. Ia menekankan bahwa setiap tindakan aparat sudah memiliki landasan hukum dan aturan baku.
“Yang jelas SOP-nya sudah ada, aturan hukumnya sudah ada. Tentunya semuanya dalam koridor aturan,” tegasnya.
Meski demikian, saat awak media mencoba menggali lebih jauh mengenai teknis penggunaan senjata, jarak tembak, hingga protokol penanganan massa, Kapolri memilih untuk tidak menjawab lebih detail. Ia hanya tersenyum singkat, kemudian bergegas masuk ke mobil dinasnya, meninggalkan pertanyaan publik soal bagaimana aparat di lapangan benar-benar menerapkan aturan tersebut.
Arahan Tegas Presiden Prabowo
Pernyataan Kapolri ini sejalan dengan instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto yang sehari sebelumnya menyoroti eskalasi kericuhan dalam sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Dalam pandangan Presiden, sebagian aksi massa telah melampaui batas aspirasi dan berubah menjadi tindakan makar serta terorisme.
“Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun serangan terhadap sentra ekonomi,” tegas Prabowo dalam arahannya.
Instruksi ini menandai langkah pemerintah yang tidak ingin memberi ruang bagi kelompok perusuh atau jaringan anarko yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas negara.
Aspirasi Damai Tetap Dibuka
Namun, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup pintu aspirasi rakyat. Ia mengimbau agar masyarakat tetap menyalurkan pendapat secara damai, tanpa kekerasan, dan tanpa merusak fasilitas publik.
“Aspirasi rakyat akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” janji Prabowo.
Lebih jauh, ia berencana mendorong dialog nasional dengan melibatkan DPR, tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok sipil lainnya. Upaya ini, menurutnya, penting agar arus demokrasi tetap terjaga di tengah situasi yang kian memanas.
Antara Demokrasi dan Ketegasan Negara
Langkah pemerintah kali ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik dan pengamat: apakah penggunaan peluru karet dan sikap represif aparat akan benar-benar proporsional atau justru berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM?
Di satu sisi, negara wajib hadir untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta mencegah anarki yang mengancam stabilitas ekonomi dan politik. Namun di sisi lain, publik juga menuntut agar aparat tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi.
Pernyataan singkat Kapolri yang enggan menjelaskan teknis penggunaan senjata membuat isu ini semakin hangat dibicarakan. Terlebih, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kesalahan prosedur sekecil apa pun dapat berakibat fatal, baik bagi aparat maupun warga sipil.
Menjaga Persatuan di Tengah Gejolak
Di penghujung pernyataannya, Presiden Prabowo mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam provokasi pihak-pihak tertentu.
“Indonesia kini berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, dan tanpa kerusuhan,” pungkasnya.
Dengan sikap tegas pemerintah dan Kapolri, publik kini menanti: apakah penanganan aksi massa ke depan akan menjadi contoh profesionalisme aparat dalam menjaga demokrasi, atau justru memicu kontroversi baru soal kebebasan sipil dan hak warga negara?
(B1)
#PeluruKaret #Demonstrasi #ListyoSigitPrabowo #Nasional
