5 Anggota DPR Dinonaktifkan Usai Picu Kegaduhan: Sinyal Kuat Partai Tak Bisa Lagi Abaikan Suara Publik
Ilustrasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
D'On, Jakarta - Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah akhirnya memaksa partai politik mengambil langkah tegas. Lima anggota DPR dari tiga partai berbeda resmi dinonaktifkan menyusul pernyataan mereka yang dinilai kontroversial, melukai hati masyarakat, sekaligus memperuncing kegaduhan politik nasional.
Keputusan ini diumumkan pada Minggu (31/8/2025). Masing-masing partai menegaskan, penonaktifan kader mereka merupakan bentuk tanggung jawab dan upaya menjaga wibawa partai di tengah tekanan publik yang semakin tidak terbendung.
Langkah ini disebut banyak pihak sebagai sinyal kuat bahwa partai politik mulai merasakan langsung dampak dari gelombang kemarahan masyarakat. Bukan hanya sekadar menjaga citra, keputusan ini juga dinilai sebagai upaya meredam potensi krisis politik yang bisa semakin melebar jika dibiarkan.
Lantas, siapa saja lima politisi Senayan yang harus angkat kaki dari kursi empuk DPR?
1. Nasdem Copot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Partai Nasdem menjadi yang pertama mengambil keputusan keras. Dua anggota Fraksi Nasdem, yakni Ahmad Sahroni—yang dikenal sebagai “Crazy Rich Tanjung Priok”—dan artis sekaligus politisi Nafa Urbach, resmi dinonaktifkan dari keanggotaan DPR.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam pernyataan persnya menegaskan bahwa partai tidak bisa membiarkan kader yang justru menyakiti hati rakyat.
“Dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat yang menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Itu jelas penyimpangan dari perjuangan Partai Nasdem,” tegas Surya Paloh.
Meski tidak merinci pernyataan mana yang dianggap menyinggung, publik mendesak agar Nasdem lebih transparan. Sebab, Sahroni selama ini kerap jadi sorotan karena gaya hidup mewahnya, sementara Nafa dinilai kurang sensitif dalam beberapa komentar yang viral di media sosial.
2. PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya
Tak kalah mengejutkan, Partai Amanat Nasional (PAN) juga resmi menonaktifkan dua kader populernya: Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan presenter sekaligus selebritas Uya Kuya.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, melalui akun Instagram resmi partai.
“DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudara Eko Hendro Purnomo dan saudara Surya Utama sebagai anggota DPR RI Fraksi PAN terhitung mulai 1 September 2025,” ucap Viva Yoga.
Sumber internal PAN menyebut, keputusan ini diambil setelah muncul tekanan besar dari kader daerah yang menilai pernyataan keduanya justru mempermalukan partai. PAN tidak ingin kegaduhan ini berimbas pada elektabilitas partai, terlebih menjelang tahun politik yang semakin dekat.
Bagi PAN, menonaktifkan dua figur publik dengan basis massa besar adalah risiko besar. Namun, langkah ini dianggap lebih aman ketimbang membiarkan polemik meluas dan menyeret nama PAN ke jurang krisis kepercayaan.
3. Golkar Copot Adies Kadir dari Kursi Wakil Ketua DPR
Keputusan paling dramatis datang dari Partai Golkar. Partai beringin itu resmi mencopot Adies Kadir dari jabatan strategisnya sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus menonaktifkan statusnya sebagai anggota dewan.
Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan langkah ini tidak bisa ditawar lagi.
“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR. Ini adalah bentuk tanggung jawab partai atas kegaduhan yang terjadi,” kata Sarmuji.
Adies, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu politisi senior dan figur berpengaruh di parlemen, terseret dalam pusaran kritik setelah pernyataannya dianggap meremehkan aspirasi demonstran. Keputusan pencopotan ini menjadi tamparan keras bagi Golkar, mengingat Adies menempati posisi penting dalam struktur DPR.
Sinyal Keras: Partai Tak Bisa Lagi Bermain-Main
Penonaktifan lima anggota DPR ini dipandang sebagai titik balik. Selama ini, publik kerap menilai partai politik terlalu protektif terhadap kadernya yang bermasalah. Namun kali ini, gelombang protes yang membesar seolah memaksa partai bertindak cepat sebelum situasi berbalik lebih buruk.
Pengamat politik menilai, langkah ini bukan sekadar untuk meredam demonstrasi, melainkan juga pesan politik bahwa era impunitas politisi mulai ditantang oleh kekuatan suara rakyat.
Namun, pertanyaan besarnya: apakah penonaktifan ini hanya manuver sementara untuk meredam amarah publik, atau benar-benar menjadi awal dari perubahan kultur politik yang lebih sehat?
Publik tentu akan menagih konsistensi partai apakah berani melanjutkan proses hingga pemberhentian permanen, atau justru diam-diam mengembalikan kader-kader kontroversial itu ke kursi DPR ketika situasi mulai reda.
Dengan latar belakang ini, keputusan penonaktifan lima anggota DPR bukan hanya soal disiplin internal partai, tetapi juga ujian besar: apakah partai politik Indonesia siap tunduk pada suara rakyat, atau tetap bermain dengan politik transaksional seperti biasanya?
(Mond)
#DemoHariIni #DPR #Nasional #AhmadSahroni #NafaUrbach #UyaKuya #EkoPatrio #AdiesKadir
