DPP Golkar Resmi Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI, Efektif 1 September 2025
Adies Kadir
D'On, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya sebagai Anggota DPR RI Fraksi Golkar. Keputusan ini berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025, dan menandai salah satu keputusan politik penting yang diambil partai berlambang pohon beringin tersebut dalam menjaga disiplin internal.
Langkah nonaktifasi itu diumumkan melalui keterangan pers resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji, pada Minggu (31/8/2025). Dalam pernyataan tersebut, DPP Golkar menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat disiplin dan etika politik, terutama bagi kader yang sedang duduk di parlemen.
“DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi Anggota DPR RI dari Partai Golkar,” demikian bunyi keterangan resmi tersebut.
Latar Belakang Keputusan
Adies Kadir, yang selama ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, belakangan menjadi sorotan publik menyusul pernyataannya mengenai tunjangan rumah jabatan anggota dewan. Ucapannya dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
Dalam salah satu komentarnya, Adies menilai tunjangan tempat tinggal yang diberikan negara kepada anggota dewan sudah sesuai dengan harga sewa hunian di sekitar kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
“Rp3 juta kali dua belas bulan, Rp36 juta, belum lagi dia taruh pembantu satu, nantinya bayar sopir dan sebagainya. Jadi, uang Rp50 juta itu termasuk fasilitas itu, pembantu dan lain-lain. Itu kalau kos-kosannya Rp3 juta di sekitar Senayan. Aku kasih perbandingan itu,” ujar Adies dalam sebuah pernyataan yang kemudian menuai kontroversi.
Pernyataan tersebut menimbulkan gelombang kritik, terutama dari kalangan masyarakat sipil yang menilai bahwa pejabat negara seharusnya lebih berhati-hati dalam membicarakan fasilitas dan tunjangan, terlebih ketika sebagian besar rakyat masih berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup.
Respons Golkar
Menanggapi dinamika itu, Golkar bergerak cepat. Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum menyatakan bahwa partai tidak ingin membiarkan sikap atau pernyataan kader mencoreng komitmen partai dalam menjaga etika politik.
Selain menonaktifkan Adies, Golkar juga menyampaikan rasa belasungkawa mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa tragis yang terjadi belakangan ini. Dalam pernyataannya, Golkar menegaskan bahwa seluruh kiprah politik partai tetap berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Dampak dan Spekulasi Politik
Keputusan DPP Golkar ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik. Ada yang menilai langkah ini sebagai upaya tegas Golkar untuk menjaga citra partai menjelang tahun politik, sementara ada pula yang menafsirkan bahwa keputusan ini bisa menjadi pintu masuk bagi evaluasi lebih luas terhadap kinerja kader Golkar di parlemen.
Sejumlah pihak juga menyoroti posisi strategis Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dengan penonaktifannya, muncul pertanyaan besar terkait siapa yang akan menggantikan perannya di kursi legislatif dan bagaimana langkah Golkar mengisi kekosongan tersebut.
Bagi Golkar sendiri, keputusan ini dinilai sebagai pesan kuat bahwa partai tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap kader yang dianggap melanggar disiplin dan etika.
Penonaktifan Adies Kadir menjadi babak baru dalam perjalanan politik Partai Golkar di Senayan. Di satu sisi, langkah ini memperlihatkan keseriusan partai dalam menjaga disiplin internal. Namun di sisi lain, keputusan ini juga membuka ruang diskusi luas tentang transparansi, sensitivitas, dan akuntabilitas wakil rakyat di mata publik.
Bagaimanapun, publik kini menantikan kelanjutan sikap Golkar: apakah penonaktifan ini hanya bersifat sementara, atau akan berujung pada keputusan politik yang lebih besar terhadap karier Adies Kadir di parlemen.
(T)
#AdiesKadir #Golkar #DPR #Nasional
