Bupati Pati Sudewo Diduga Terima Dana Suap Proyek DJKA, KPK Buka Peluang Panggilan Resmi

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

D'On, Jakarta – Awan gelap kian menebal di atas kursi kepemimpinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nama Bupati Pati, Sudewo (SDW), resmi masuk dalam daftar pihak yang diduga menerima aliran dana suap dalam mega kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Menurutnya, informasi yang dimiliki penyidik cukup kuat untuk memasukkan Sudewo sebagai salah satu penerima commitment fee istilah yang biasa digunakan untuk menyebut “biaya komitmen” atau uang pelicin agar proyek berjalan sesuai kesepakatan di balik layar.

“Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” tegas Budi.

Budi menambahkan, meski belum dipanggil secara resmi, KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil mantan anggota DPR RI itu dalam kapasitas sebagai saksi.

“Tentu, jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, maka akan dilakukan pemanggilan,” ujarnya.

Nama Sudewo Sudah Bergaung di Persidangan

Fakta bahwa nama Sudewo menyeruak ke publik bukanlah kejutan sepenuhnya. Dalam sidang kasus yang menjerat Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan, nama Sudewo sempat disebut secara gamblang.

Sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, 9 November 2023, menjadi salah satu momen penting. Kala itu, jaksa KPK membeberkan penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo. Tak tanggung-tanggung, barang bukti itu ditunjukkan dalam bentuk foto tumpukan uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing.

Namun, Sudewo membantah keras semua tuduhan tersebut. Ia bahkan menyanggah menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung, maupun Rp500 juta yang disebut-sebut diberikan Bernard Hasibuan lewat stafnya, Nur Widayat.

KPK Tangkap Tersangka ke-15

Kasus ini terus melebar. Hanya sehari sebelum pengumuman dugaan aliran dana ke Sudewo, tepatnya pada 12 Agustus 2025, KPK menahan tersangka ke-15, yakni Risna Sutriyanto (RS), seorang ASN di Kemenhub.

Kisah bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub lembaga yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dari operasi itu, KPK menetapkan 10 tersangka awal yang langsung ditahan. Namun penyelidikan tidak berhenti di situ. Dalam rentang waktu berikutnya hingga November 2024, jumlah tersangka membengkak menjadi 14 orang, bahkan termasuk dua korporasi.

Proyek-Proyek Bernilai Triliunan

Modus yang diungkap penyidik KPK melibatkan pengaturan pemenang tender sejak tahap administrasi hingga penentuan akhir. Proyek-proyek yang disasar kasus ini bukan proyek kecil, melainkan bernilai besar dan tersebar di berbagai daerah strategis:

Pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso
Proyek pembangunan jalur kereta di Makassar, Sulawesi Selatan
Empat proyek konstruksi jalur dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat
Perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera

Berdasarkan perhitungan KPK, pola suap dan pengaturan proyek ini melibatkan pihak swasta, pejabat daerah, hingga pejabat tinggi Kemenhub. Praktik ini bukan hanya merugikan negara dari sisi keuangan, tetapi juga merusak iklim persaingan usaha yang sehat.

Langkah KPK Selanjutnya

Meski Sudewo belum resmi berstatus tersangka, sinyal KPK cukup jelas: jika bukti dan kebutuhan penyidikan mengarah padanya, pemanggilan hanya tinggal menunggu waktu. Mengingat jumlah pihak yang sudah ditahan, publik kini menunggu apakah bupati Pati itu akan segera dipanggil atau justru berupaya mencari jalan aman.

Kasus DJKA ini sendiri dinilai sebagai salah satu mega skandal korupsi infrastruktur yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Besarnya lingkup proyek, banyaknya daerah terdampak, dan jumlah tersangka yang terus bertambah membuat publik menaruh perhatian penuh pada setiap perkembangan.

(T)

#KPK #KorupsiDJKA #DemoBupatiPati #Sudewo