Jokowi Buka Suara Soal Isu Ijazah Palsu: "Ada Agenda Besar Politis untuk Pemakzulan Gibran"

Jokowi menduga ada agenda politik di balik tudingan ijazah palsu pada dirinya dan pemakzulan Gibran sebagai Wapres RI. tirto.id/Febri Nugroho

D'On, Solo — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara secara blak-blakan soal isu sensitif yang belakangan santer menyeruak: tudingan ijazah palsu yang menyeret namanya, sekaligus sang putra sulung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataan yang tak biasa, Jokowi menyebut bahwa isu tersebut bukan sekadar fitnah pribadi, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan posisi politik Gibran—bahkan mengarah pada skenario pemakzulan.

Pernyataan ini dilontarkan Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kota Solo, Senin (14/7/2025) sore. Seusai berlibur selama beberapa pekan di Pulau Bali, Jokowi kembali ke kampung halamannya dan langsung dihadapkan pada gelombang pertanyaan dari para jurnalis soal perkembangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang ia laporkan ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

"Tunggu di Pengadilan Saja"

Ketika ditanya tentang kelanjutan laporan tersebut, Jokowi dengan tenang menyatakan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Namun ia menegaskan, dirinya siap menunjukkan bukti otentik di ruang sidang nanti.

“Masa ditanyakan terus, ini kan masih dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum. Kemudian kita lihat pada sidang di pengadilan seperti apa. Tapi yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nanti,” ujar Jokowi.

Dengan kata lain, Presiden yang menjabat dua periode ini tidak ingin menjadikan panggung publik sebagai arena klarifikasi. Ia menolak untuk menunjukkan dokumen ijazahnya di luar proses hukum resmi, dan memilih untuk menghadirkannya langsung di hadapan hakim.

Isu yang Terstruktur dan Terencana?

Namun, yang lebih mengejutkan adalah pernyataan lanjutan Jokowi yang mengindikasikan bahwa dirinya menduga kuat adanya agenda politik besar di balik gencarnya isu ijazah palsu. Ketika ditanya apakah isu tersebut hanya bertujuan menjatuhkan nama baiknya sebagai tokoh nasional, Jokowi menjawab dengan nada serius.

“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu, dan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran ini. Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar untuk menurunkan reputasi politik dan men-downgrade citra politik kami,” tegas Jokowi.

Pernyataan tersebut membuka babak baru dalam polemik yang sudah menyeret sejumlah nama dan kelompok. Bagi Jokowi, serangan demi serangan yang menyasar dirinya dan keluarga bukanlah hal yang mengejutkan. Ia menyebut itu sebagai “konsekuensi menjadi politisi”.

"Bagi saya ini biasa-biasa saja," ucap Jokowi sambil tersenyum, menandakan bahwa ia tidak ingin terlalu larut dalam polemik.

Manuver Politik Menjelang Tahun Politik

Pernyataan Jokowi ini muncul di tengah suasana politik nasional yang semakin menghangat pasca-Pilpres 2024. Gibran, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, menjadi salah satu figur muda yang tengah disorot baik oleh publik maupun lawan politik. Dengan usianya yang relatif muda dan posisinya yang strategis, Gibran dianggap sebagai simbol regenerasi elit politik nasional dan tentu saja bukan tanpa kontroversi.

Tak sedikit pengamat yang menilai bahwa isu ijazah palsu ini bisa menjadi "pintu masuk" untuk melemahkan Gibran secara hukum dan politis. Apalagi jika berhasil dibuktikan di pengadilan, hal itu berpotensi menjadi dasar konstitusional untuk upaya pemakzulan.

Namun di sisi lain, kubu pendukung Jokowi-Gibran menilai bahwa tuduhan tersebut hanya merupakan strategi kampanye hitam yang dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik yang belum siap menerima perubahan peta kekuasaan di Tanah Air.

Politik dan Keluarga

Isu ini tidak hanya menguji kekuatan politik Jokowi sebagai mantan presiden, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dinamika politik nasional bisa sangat personal ketika menyentuh urusan keluarga. Jokowi tampak berusaha menempatkan dirinya sebagai warga negara yang patuh pada proses hukum, namun tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran bahwa keluarga dan anak-anaknya dijadikan sasaran serangan politik yang terstruktur.

Kini, masyarakat menanti langkah selanjutnya baik dari aparat penegak hukum, pengadilan, maupun dari para aktor politik yang mulai menunjukkan taringnya menjelang kontestasi politik berikutnya.

Apakah tuduhan ini akan runtuh di pengadilan? Ataukah ini akan menjadi bom waktu yang bisa mengguncang struktur kekuasaan yang ada saat ini?

Satu hal yang pasti: aroma pertarungan politik belum usai, dan babak selanjutnya masih akan terus menyita perhatian publik.

(T)

#Jokowi #Nasional #Politik #IjazahPalsu #PemakzulanGibran