Fadli Zon Ragukan Pemerkosaan Massal 1998: “Tak Ada Bukti, Hanya Cerita”
Menterian Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, usai menghadiri Konferensi Pers Pembukaan Pendaftaran AMI Awards di Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (5/6/2025).
D'On, Jakarta — Dalam sebuah pernyataan kontroversial yang kembali mengguncang luka lama bangsa, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meragukan kebenaran peristiwa pemerkosaan massal terhadap etnis Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998. Dalam wawancaranya di kanal YouTube IDN Times, Fadli menyebut tragedi yang telah menjadi bagian dari memori kolektif publik Indonesia itu sebagai "cerita tanpa bukti".
“Ada pemerkosaan massal? Betul nggak ada pemerkosaan massal? Pemerkosaan massal kata siapa? Nggak pernah ada approve-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di buku sejarah? Nggak ada,” ujar Fadli, seperti dikutip Jumat (13/6/2025).
Pernyataan ini sontak menuai perdebatan baru. Pasalnya, tragedi 1998 yang mengguncang tatanan sosial dan politik Indonesia selama masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi telah didokumentasikan secara luas, baik oleh media, organisasi masyarakat sipil, maupun laporan internasional seperti yang disusun oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Presiden BJ Habibie pada saat itu.
Namun, Fadli bersikeras bahwa selama ini tidak ada bukti autentik yang dapat memverifikasi bahwa pemerkosaan massal benar-benar terjadi. Menurutnya, sejarah seharusnya tidak dibangun di atas rumor atau trauma yang belum terverifikasi. Ia menekankan pentingnya menulis sejarah dari perspektif yang mampu mempersatukan, bukan memperkeruh luka lama bangsa.
“Saya sendiri pernah membantah itu, dan mereka tidak bisa membuktikan. Maksud saya, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa kita,” lanjutnya.
Menolak Narasi Penculikan Aktivis dan Keterlibatan Prabowo
Tak hanya soal pemerkosaan massal, Fadli Zon juga menyentuh isu sensitif lainnya: dugaan keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam penculikan para aktivis 1998. Dengan tegas, Fadli menyatakan bahwa tidak pernah ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Prabowo dalam peristiwa penculikan tersebut.
“Tidak pernah ada bukti juga. Nggak pernah ada di dalam sejarah,” katanya lagi.
Fadli menepis asumsi bahwa pencopotan Prabowo dari jabatan Pangkostrad oleh Presiden BJ Habibie saat itu berkaitan dengan tanggung jawab atas penculikan. Ia menyebut pemberhentian tersebut dilakukan dengan hormat, dan tak ada hubungan langsung dengan tuduhan pelanggaran HAM.
Buku Sejarah Versi Resmi Pemerintah: 60 Persen Rampung
Sebagai Menteri Kebudayaan, Fadli Zon juga mengungkapkan progres penulisan buku sejarah nasional yang kini tengah disusun. Buku tersebut, yang akan menjadi rujukan resmi negara, menurutnya telah mencapai 60 persen dan akan mengusung “perspektif Indonesia” sebuah pendekatan yang, menurutnya, akan memperkuat persatuan nasional dan menyingkirkan narasi-narasi yang ia anggap menyesatkan.
Ia menegaskan bahwa para sejarawan yang terlibat tetap independen. Bahkan, hingga kini, ia mengaku belum membaca langsung draf yang tengah disusun.
“Nanti mungkin setelah 70 persen atau 80 persen, kita bisa diskusi, dan bahkan kita ingin ini ada uji publik juga,” ujarnya.
Kontroversi dan Kenangan Kolektif
Pernyataan Fadli ini bukan kali pertama muncul di tengah perdebatan sejarah Reformasi 1998. Sejumlah lembaga dan aktivis HAM selama ini telah memperjuangkan pengakuan negara terhadap berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi, termasuk kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan penculikan yang terjadi menjelang kejatuhan Soeharto.
Namun, sejauh ini, penuntasan kasus-kasus tersebut masih menghadapi jalan buntu. Fakta sejarah kerap berbenturan dengan kepentingan politik dan perbedaan interpretasi antar elite.
Apakah pernyataan Fadli Zon akan membuka lembar baru dalam penulisan ulang sejarah Indonesia, atau justru menambah luka yang belum pernah benar-benar sembuh? Yang jelas, narasi sejarah kini menjadi medan tarik-menarik antara pengakuan, rekonsiliasi, dan pelupaan.
(Mond)
#FadliZon #Reformasi98 #PerkosaanMassal #Nasional
