Seragam Gratis Tak Lagi Merata di Dharmasraya: Fokus ke Siswa Kurang Mampu, Anggaran Ditekan

Ilustrasi Seragam Sekolah 

D'On, Dharmasraya, Sumatera Barat — Ada perubahan besar yang akan dirasakan para orang tua murid di Kabupaten Dharmasraya saat menyambut tahun ajaran baru 2025–2026. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan, resmi menghentikan program pemberian seragam sekolah gratis secara merata untuk siswa baru dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kini, bantuan tersebut hanya akan difokuskan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Bobby Perdana Riza. Ia menegaskan bahwa penyaluran seragam gratis tetap berlanjut, namun dengan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis data.

“Tahun ini, kami tetap realisasikan pemberian seragam gratis bagi siswa baru kelas satu. Tapi, kami prioritaskan hanya untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan sekaligus untuk efisiensi anggaran daerah,” ujar Bobby saat ditemui di kantornya, awal pekan ini.

Penurunan Drastis Jumlah Penerima

Kebijakan baru ini secara otomatis memangkas jumlah penerima seragam gratis dalam skala besar. Bila pada tahun ajaran 2023–2024 pemerintah daerah menyalurkan 16.578 setel seragam kepada seluruh siswa baru  mulai dari TK hingga SMP  maka pada tahun ajaran mendatang hanya 3.556 setel yang akan dibagikan. Artinya, terdapat penurunan sebanyak 13.022 setel.

Rinciannya cukup mencolok:

• Tahun lalu:

  • TK: 1.150 setel
  • SD: 9.524 setel (termasuk seragam merah putih dan pramuka)
  • SMP: 5.904 setel (termasuk biru putih dan seragam pramuka)

• Tahun ajaran 2025–2026:

  • TK: 702 setel
  • SD: 1.608 setel
  • SMP: 1.246 setel
    (Seluruhnya berupa seragam putih saja)

Dengan pendekatan ini, hanya sekitar 21 persen siswa baru yang akan mendapatkan bantuan. Bobby menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi lintas sektor dalam proses pendataan.

“Kami menghimpun data dari sekolah, TP PKK lewat Dasa Wisma, aparat Jorong, dan juga Dinas Sosial. Semua data kami verifikasi dan cocokkan agar bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar berhak,” jelasnya.

Alasan Efisiensi dan Prioritas Sosial

Pemangkasan jumlah penerima ini tak lepas dari kebutuhan efisiensi anggaran di tubuh pemerintah daerah. Program seragam gratis yang bersifat universal, meski mulia, telah menyedot dana yang tidak kecil. Oleh sebab itu, kata Bobby, penting untuk mengarahkan bantuan pada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Namun kebijakan ini juga menjadi alarm bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah yang sebelumnya menikmati manfaat program tersebut. Banyak dari mereka kini harus menyiapkan anggaran tambahan di tengah biaya pendidikan yang semakin kompleks.

Suara dari Warga: Antara Harapan dan Kekhawatiran

Di tengah kebijakan baru ini, suara warga mulai muncul. Salah satu di antaranya datang dari seorang ibu rumah tangga di Pulaupunjung yang berharap agar anaknya tetap mendapat bantuan seragam, meski hanya satu stel.

“Mudah-mudahan anak saya dapat jatah seragam gratis. Biaya masuk sekolah besar, apalagi untuk beli seragam, sepatu, dan perlengkapan lain. Kalau ada seragam gratis, itu sangat membantu sekali bagi kami,” ujarnya lirih, enggan menyebutkan nama.

Baginya, seragam bukan sekadar kain dan jahitan, melainkan simbol harapan agar anak bisa melangkah ke sekolah dengan semangat yang sama seperti teman-temannya, tanpa rasa malu karena pakaian yang lusuh atau tak seragam.

Jadwal Pembagian dan Jenis Seragam

Jika tak ada kendala administratif maupun anggaran, Bobby memastikan bahwa seragam gratis akan mulai dibagikan pada awal tahun ajaran baru, sekitar Juli 2025. Namun, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini hanya satu stel seragam putih polos yang diberikan.

“Yang kami berikan hanya satu setel pakaian seragam putih, tanpa tambahan seperti pramuka atau lainnya,” tegas Bobby.

Menanti Komitmen Berkelanjutan

Langkah seleksi penerima bantuan tentu membawa konsekuensi. Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan menjaga keadilan sosial, transparansi distribusi, dan sensitivitas terhadap kebutuhan warga. Di sisi lain, masyarakat pun berharap agar proses pendataan tidak sekadar formalitas, tapi benar-benar berpihak kepada keluarga yang membutuhkan.

Dengan berkurangnya alokasi bantuan, tahun ajaran 2025–2026 akan menjadi ujian  baik bagi pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip keadilan dan efisiensi, maupun bagi masyarakat dalam menyikapi realitas anggaran yang terbatas.

(Mond)

#SeragamSekolahGratis #Dharmasraya