Seleksi Direktur PDAM Tirta Alami Diselimuti Aroma “Orang Dalam”, Publik Tantang Komitmen Bersih Bupati
D'On, BATUSANGKAR — Proses seleksi Direktur Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Alami Batusangkar kian memanas. Alih-alih menjadi ajang adu kapasitas dan profesionalisme, penjaringan jabatan strategis ini justru diselimuti dugaan kuat praktik “titipan” dan tarik-menarik kepentingan kekuasaan.
Hingga Jumat (1/5/2026), sedikitnya 14 orang telah mendaftarkan diri sebagai calon direktur. Mereka datang dari beragam latar belakang, termasuk internal PDAM dan kandidat dari luar daerah. Namun, jumlah pendaftar yang banyak belum tentu menjamin kualitas proses, terlebih ketika isu intervensi mulai mencuat ke permukaan.
Anggota panitia seleksi, Yusrizal, menyebut saat ini proses masih berada pada tahap verifikasi administrasi.
“Masih tahap pemeriksaan kelengkapan berkas. Setelah ini akan masuk ke tahapan lanjutan sesuai mekanisme seleksi,” ujarnya.
Di balik pernyataan normatif tersebut, publik justru menangkap sinyal lain. Munculnya nama seorang tenaga ahli Bupati Tanah Datar yang ikut dalam bursa calon direktur memantik kecurigaan luas. Sosok yang juga tergabung dalam tim percepatan pembangunan itu dinilai memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Spekulasi pun tak terelakkan: apakah seleksi ini benar-benar terbuka, atau hanya formalitas untuk meloloskan kandidat tertentu?
Sorotan tajam ini secara langsung mengarah pada komitmen Bupati Tanah Datar, Eka Putra. Publik menantang pembuktian nyata apakah ia mampu menjaga independensi proses, atau justru membiarkan praktik lama kembali berulang.
Sejumlah kalangan menilai, jika jabatan strategis seperti direktur PDAM kembali diisi berdasarkan kedekatan politik, dampaknya akan fatal: manajemen amburadul, pelayanan memburuk, dan kepercayaan publik kian runtuh.
Oped (54), salah seorang warga, menyuarakan keresahan yang mewakili banyak pihak.
“Kalau yang dipilih karena kedekatan, bukan kapasitas, yang hancur bukan hanya PDAM, tapi juga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Nada keras juga datang dari tokoh adat, Basrizal Dt Rangkayo Basa. Ia mengingatkan agar jabatan direktur tidak dijadikan “parkiran politik” bagi orang-orang dekat kekuasaan.
“PDAM butuh orang yang bisa menyelesaikan masalah, bukan memperpanjang masalah. Jangan isi jabatan ini dengan kepentingan politik,” ujarnya tajam.
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. PDAM Tirta Alami saat ini berada dalam kondisi yang tidak sehat. Tunggakan pelanggan hampir menyentuh Rp7 miliar, sementara tingkat kebocoran air masih tinggi indikasi lemahnya manajemen dan pengawasan. Potensi pendapatan pun terus menguap.
Di tengah situasi krisis ini, publik menuntut sosok direktur yang bukan hanya paham teknis, tetapi juga berani melakukan pembenahan menyeluruh dari tata kelola keuangan hingga pelayanan publik.
Kini, bola panas ada di tangan panitia seleksi dan pemerintah daerah. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, seleksi ini hanya akan dianggap sandiwara birokrasi yang mengulang pola lama: kekuasaan memilih, publik menanggung akibat.
Masyarakat Tanah Datar pun menunggu apakah proses ini benar-benar melahirkan pemimpin profesional berbasis merit, atau kembali menjadi bukti bahwa jabatan publik masih dikendalikan oleh kepentingan politik semata.
(BS)
#PDAMTirtaAlami #Daerah #Nepotisme #KabupatenTanahDatar
