Dari telisik media dilapangan, hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang digawangi PPK (Pengembangan Kawasan Pemukiman) Balai Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar ini jauh dari estetika (rapi)
Terlihat hasil hamparan perkerasan lentur (Hotmix) sangat kasar dan bergelombang, serta baut pada bagian pagar banyak yang tidak terpasang, bahu jalan sudah mengalami keretakan, lampu belum terpasang dan lainnya.
Buruknya hasil kegiatan sangat mencolok pada item pengerjaan jalan (perkerasan lentur/Hotmix) dan bahu jalan.
Jika kondisi jalan seperti ini diterima oleh pihak BPPW Sumbar, dan dikeluarkannya surat rekomendasi untuk segera melakukan PHO ini merupakan kesalahan besar, dan sangat merugikan kota Padang sebagai penerima fasilitas infrastruktur.
Terkait hal ini, Kepala Balai PPW Sumbar yang dihubungi melalui WhatsApp nya (26/08/2021) menjelaskan bahwa pekerjaan harus sesuai spesifikasi teknis serta mengacu kepada undang-undang yang berlaku, tulis Kepala Balai melalui pesan WA kepada media ini.
Setiap kontraktor pelaksana harus mengacu kepada spesifikasi teknis dan undang-undang agar setiap pekerjaan sesuai dengan apa yang kita inginkan, pungkasnya.
(*)
