 |
| RUU Perampasan Aset Masuk Pembahasan Serius, Delapan Poin Jadi Sorotan: Hak Korban Diprioritaskan hingga Ancaman Hukuman Mati bagi Koruptor |
D'On, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mulai memasuki babak penting dalam proses legislasi nasional. Regulasi yang telah lama dinantikan publik ini diharapkan menjadi salah satu instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memulihkan kerugian masyarakat, sekaligus memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh para pelakunya.
Ada sejumlah substansi penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut. Mulai dari pengembalian aset kepada korban kejahatan, mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, pembentukan badan pengelola aset, hingga penegasan ketentuan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam kondisi tertentu.
Delapan pokok pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa RUU Perampasan Aset tidak semata-mata diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan. Lebih jauh, regulasi ini hendak memastikan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui tindak pidana dapat ditelusuri, diamankan, dirampas melalui mekanisme hukum, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Pembahasan RUU ini semakin intensif setelah Komisi III DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, regulasi ini harus mampu menjawab persoalan yang selama ini muncul dalam penanganan tindak pidana, terutama ketika pelaku masih dapat menikmati kekayaan hasil kejahatan meskipun telah menjalani proses hukum.
Delapan Poin Penting yang Menjadi Substansi RUU
Dalam pemaparannya, terdapat delapan pokok pengaturan yang menjadi fondasi RUU Perampasan Aset.
1. Menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan HAM
Poin pertama menegaskan bahwa perampasan aset harus berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan.
Perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan harus mempunyai dasar hukum yang jelas, melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap menghormati hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.
Ketentuan ini penting agar upaya negara mengejar kekayaan hasil kejahatan tidak justru melahirkan persoalan hukum baru, terutama terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
2. Aset hasil kejahatan dapat dikembalikan langsung kepada korban
Salah satu poin paling menarik perhatian publik adalah pengaturan mengenai pemulihan hak korban.
Selama ini, dalam sejumlah perkara kejahatan ekonomi, masyarakat yang menjadi korban sering kali menghadapi persoalan panjang. Pelaku mungkin telah diproses secara hukum, sementara aset yang berasal dari kerugian korban belum tentu dapat segera dikembalikan.
Melalui RUU ini, aset yang dirampas dari tindak pidana yang merugikan masyarakat diarahkan untuk dapat dikembalikan langsung kepada korban, bukan terlebih dahulu menjadi penerimaan negara.
Ketentuan tersebut menjadi penting bagi korban penipuan investasi, investasi fiktif, penggelapan, dan kejahatan keuangan lainnya.
Habiburokhman menilai korban tidak cukup hanya melihat pelaku dijatuhi hukuman. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa kerugian ekonomi yang dialami dapat dipulihkan.
Dengan demikian, orientasi penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga menyentuh pemulihan hak masyarakat.
3. Penegasan pidana mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu
Poin ketiga menyangkut ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu.
Habiburokhman menegaskan bahwa ketentuan tersebut tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum pidana nasional.
Penegasan ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai pemberian sanksi terhadap kejahatan korupsi yang memiliki keadaan pemberat sebagaimana ditentukan undang-undang.
Namun, ketentuan tersebut bukan berarti setiap pelaku korupsi otomatis dapat dijatuhi pidana mati. Penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan hukum dan melalui proses peradilan.
4. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana
Poin keempat merupakan salah satu bagian paling krusial dalam RUU tersebut.
Regulasi ini mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus selalu menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Dalam hukum, mekanisme tersebut dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture.
Melalui mekanisme ini, proses hukum dapat diarahkan terhadap status dan asal-usul aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, sesuai persyaratan dan prosedur yang ditentukan undang-undang.
Tahapannya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan kepada pengadilan, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan.
Meski demikian, mekanisme ini tidak berarti aparat dapat mengambil harta seseorang hanya berdasarkan dugaan. Harus ada dasar hukum, bukti yang memadai, proses pengadilan, serta kesempatan bagi pihak terkait untuk mempertahankan haknya.
5. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik
Poin kelima menjadi pengaman penting agar kebijakan perampasan aset tidak merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Dalam praktiknya, suatu aset dapat saja berada dalam penguasaan pihak lain, baik karena transaksi jual beli, hubungan bisnis, maupun hubungan hukum lainnya.
Karena itu, RUU ini mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset dengan iktikad baik.
Pengaturan mengenai beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang diperlukan agar hak masyarakat tetap terlindungi.
Dengan demikian, negara harus mampu membedakan aset hasil kejahatan dengan harta milik pihak lain yang diperoleh secara sah.
6. Pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional
Poin keenam mengatur pengelolaan aset yang telah dirampas.
Aset hasil kejahatan tidak boleh dibiarkan terbengkalai, kehilangan nilai, atau bahkan menimbulkan persoalan baru setelah dikuasai negara.
Karena itu, RUU ini mengatur pengelolaan melalui badan yang berkompeten dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga pengembalian atau pelepasan aset kepada negara maupun korban sesuai ketentuan hukum.
Pengaturan ini sangat penting, sebab keberhasilan perampasan aset tidak hanya diukur dari banyaknya kekayaan yang berhasil disita, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga nilai dan memastikan aset tersebut sampai kepada pihak yang berhak.
7. Mencegah penyalahgunaan kewenangan dan kepentingan politik
Poin ketujuh menyentuh persoalan yang tidak kalah penting, yakni potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Perampasan aset merupakan kewenangan yang memiliki dampak besar terhadap hak kepemilikan seseorang. Apabila tidak diatur secara ketat, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Habiburokhman menegaskan bahwa RUU ini harus memiliki ketentuan yang mencegah perampasan aset dijadikan senjata politik untuk menekan atau memberangus pihak yang berseberangan dengan penguasa.
Selain itu, mekanisme tersebut juga tidak boleh menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Oleh sebab itu, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan kepastian prosedur menjadi syarat penting dalam penerapannya.
8. Memperkuat pengawasan pelaksanaan perampasan aset
Poin kedelapan menekankan pentingnya sistem pengawasan terhadap seluruh proses perampasan aset.
Pengawasan diperlukan sejak penelusuran dan pemblokiran aset, proses penyitaan, pengelolaan, hingga penyerahan hasilnya kepada negara atau korban.
Tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan yang dirancang untuk memberantas kejahatan justru dapat membuka ruang penyimpangan baru.
Karena itu, RUU ini diharapkan mampu menghadirkan sistem yang tidak hanya efektif dalam mengejar aset hasil kejahatan, tetapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Korban Investasi Bodong Menjadi Perhatian
Salah satu alasan pentingnya RUU Perampasan Aset adalah masih banyaknya masyarakat yang menjadi korban kejahatan ekonomi.
Kasus investasi bodong, penipuan keuangan, dan penggelapan sering meninggalkan persoalan berkepanjangan. Masyarakat kehilangan tabungan, modal usaha, bahkan aset keluarga, sementara proses pemulihan kerugian tidak selalu berjalan mudah.
Dalam pembahasan di DPR, persoalan pengembalian aset kepada korban menjadi perhatian tersendiri.
Habiburokhman menilai tidak adil apabila pelaku telah diproses secara hukum, tetapi korban masih harus menunggu lama untuk mendapatkan kembali hak ekonominya.
Gagasan pengembalian aset secara langsung kepada korban diharapkan dapat menjadi terobosan untuk memperpendek proses pemulihan kerugian.
Perampasan Aset Tidak Boleh Menjadi Alat Kesewenang-wenangan
Di balik harapan besar terhadap RUU ini, terdapat pula tantangan serius yang harus dijawab oleh DPR dan pemerintah.
Kewenangan merampas aset harus dibatasi oleh aturan yang tegas. Negara wajib membuktikan dasar hukum tindakan yang dilakukan dan memberikan ruang bagi pemilik atau pihak ketiga untuk mengajukan keberatan.
Hal ini menjadi penting karena perlindungan hak milik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.
Efektivitas pemberantasan korupsi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan prinsip keadilan. Sebaliknya, kekuatan regulasi justru harus terlihat dari kemampuannya menindak kejahatan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Dengan kata lain, RUU Perampasan Aset harus menjadi instrumen pemberantasan kejahatan, bukan alat untuk menakut-nakuti masyarakat.
Menanti Regulasi yang Benar-Benar Berpihak kepada Kepentingan Publik
Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi momentum penting dalam upaya memperbaiki sistem penegakan hukum nasional.
Publik tidak hanya menunggu lahirnya aturan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada negara untuk mengambil aset hasil kejahatan. Masyarakat juga menuntut jaminan bahwa aturan tersebut benar-benar dapat memulihkan kerugian korban, mencegah korupsi, dan menutup peluang pelaku menikmati hasil tindak pidana.
Delapan pokok pengaturan yang disampaikan Komisi III DPR RI menjadi gambaran arah regulasi tersebut. Namun, kualitas sebuah undang-undang pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya pasal atau kerasnya ancaman hukuman, melainkan oleh kejelasan norma, keadilan penerapan, dan konsistensi pelaksanaannya.
Jika dirancang dan diterapkan secara tepat, RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan tidak lagi menjadi keuntungan bagi pelakunya.
Sebab, dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi, penjara saja tidak selalu cukup. Negara juga harus mampu memulihkan apa yang telah dirampas dari masyarakat.
Kini, tantangan terbesar berada di tangan DPR dan pemerintah: memastikan RUU Perampasan Aset tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan keadilan bagi korban dan menghadirkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
(B1)
#Headline #RUUPerampasanAset #Nasional
