Pengajuan Perlindungan Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Bertambah Jadi 8 Orang, Satu Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator
D'On, Jakarta - Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Di tengah proses penyidikan yang terus berjalan, jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertambah dari enam menjadi delapan orang.
Penambahan dua pemohon tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Terlebih, salah seorang dari delapan pemohon diketahui turut mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC), sebuah status yang memungkinkan saksi atau pihak yang terlibat memberikan keterangan dan membantu mengungkap perkara.
Informasi penambahan jumlah pemohon perlindungan itu disampaikan Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, saat memberikan keterangan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wawan membenarkan bahwa terdapat dua tambahan pemohon setelah sebelumnya LPSK menerima pengajuan perlindungan terhadap enam orang saksi.
"Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang sebelumnya). Saksi," ujar Wawan.
Dengan demikian, hingga Rabu (11/11/2026), total terdapat delapan orang yang telah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Satu Pemohon Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator
Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam perkembangan terbaru ini adalah adanya pemohon yang turut mengajukan diri sebagai justice collaborator.
Wawan Fahrudin membenarkan bahwa satu di antara delapan pemohon perlindungan tersebut mengajukan status sebagai JC.
Meski demikian, LPSK belum mengungkap identitas maupun peran pemohon yang mengajukan diri sebagai justice collaborator tersebut. Kerahasiaan identitas para pemohon tetap dijaga, mengingat proses penelaahan dan penanganan perkara masih berlangsung.
Pengajuan sebagai justice collaborator menjadi hal penting dalam proses pengungkapan perkara karena keterangan dari pihak yang mengetahui rangkaian peristiwa dapat membantu penyidik mengurai fakta, hubungan antarpihak, serta dugaan keterlibatan masing-masing pihak.
Namun, pengajuan status tersebut tidak serta-merta membuat seseorang otomatis memperoleh status justice collaborator. Permohonan tetap harus melalui proses penilaian sesuai ketentuan dan kewenangan lembaga terkait.
LPSK Masih Melakukan Penelaahan
Meski jumlah pemohon perlindungan telah bertambah menjadi delapan orang, LPSK menegaskan bahwa seluruh permohonan masih dalam tahap penelaahan.
Proses ini diperlukan untuk memastikan apakah para pemohon memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan serta menentukan bentuk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Ketua LPSK Achmadi sebelumnya menjelaskan bahwa penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting.
Di antaranya, seberapa penting keterangan saksi bagi proses penegakan hukum, tingkat ancaman yang mungkin dihadapi, serta situasi khusus dan tingkat kerentanan yang dialami saksi maupun korban.
LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik kepolisian yang menangani perkara untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan perlindungan.
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, sebagaimana disampaikan pihak LPSK.
Achmadi menegaskan bahwa perlindungan saksi merupakan bagian penting dalam menjamin rasa aman bagi pihak-pihak yang keterangannya dibutuhkan dalam proses penegakan hukum.
Menurutnya, tingkat ancaman, kerentanan, dan keseriusan tindak pidana menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan bentuk perlindungan.
Permohonan Awal Diajukan Sejak 6 November
Sebelum jumlah pemohon bertambah menjadi delapan orang, LPSK telah menerima pengajuan perlindungan terhadap enam saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Permohonan tambahan dua orang diterima pada Jumat (6/11/2026), sebagaimana dikonfirmasi Wawan Fahrudin.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan perlindungan saksi menjadi salah satu perhatian dalam proses penanganan kasus dugaan penyadapan tersebut.
Meski begitu, belum ada keterangan terbuka mengenai identitas seluruh pemohon, rincian ancaman yang mereka hadapi, maupun bentuk perlindungan yang nantinya akan diberikan.
LPSK masih perlu memastikan setiap permohonan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus Dugaan Penyadapan Menyeret Empat Jenderal Polisi
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkembang dengan penetapan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.
Dalam pemberitaan sebelumnya, empat nama yang disebut sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, sebelumnya menyampaikan bahwa penetapan tersangka baru dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara dan kesimpulan penyidik mengenai dugaan perbuatan melawan hukum.
Dalam perkembangan yang disampaikan kepolisian, dugaan penyadapan disebut berkaitan dengan pemantauan nomor telepon Presiden Prabowo pada periode 2025 hingga 2026.
Penyidik juga mengungkap adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan. Irjen Slamet Uliandi disebut diduga memberikan persetujuan atas permintaan penghapusan berkas tersebut.
Namun, seluruh dugaan perbuatan pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan pengujian di pengadilan.
Mengapa Perlindungan Saksi Menjadi Penting?
Dalam perkara yang melibatkan dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat tinggi, keterangan saksi dapat menjadi salah satu unsur penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.
Perlindungan saksi bukan hanya berkaitan dengan keselamatan individu, tetapi juga menyangkut upaya menjaga agar proses penegakan hukum berjalan tanpa intimidasi maupun tekanan.
Saksi yang merasa aman diharapkan dapat memberikan keterangan secara jujur dan bebas, sehingga penyidik dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menguji berbagai dugaan dalam perkara.
Di sinilah peran LPSK menjadi penting. Lembaga tersebut tidak hanya menilai kelayakan permohonan, tetapi juga mempertimbangkan bentuk perlindungan yang dibutuhkan berdasarkan kondisi dan risiko yang dihadapi masing-masing pemohon.
Publik Menanti Pengungkapan Fakta Secara Transparan
Bertambahnya jumlah pemohon perlindungan menjadi delapan orang, ditambah adanya satu pemohon yang mengajukan diri sebagai justice collaborator, membuat perkembangan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo semakin menyita perhatian.
Publik kini menantikan bagaimana proses penelaahan LPSK terhadap delapan permohonan tersebut, termasuk keputusan mengenai kelayakan perlindungan dan permohonan status justice collaborator.
Di sisi lain, penyidikan kepolisian diharapkan dapat mengungkap secara terang bagaimana dugaan penyadapan berlangsung, siapa saja pihak yang memiliki peran, serta apakah terdapat pelanggaran hukum dalam penggunaan maupun pengelolaan sistem pemantauan komunikasi.
Kerahasiaan identitas saksi memang perlu dijaga. Namun, perkembangan penanganan perkara tetap membutuhkan keterbukaan informasi yang proporsional agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses penegakan hukum.
Kasus ini bukan semata menyangkut dugaan penyadapan terhadap seorang kepala negara, melainkan juga menyentuh persoalan yang lebih luas, yakni perlindungan privasi, kepatuhan terhadap hukum, akuntabilitas institusi, serta jaminan bahwa kewenangan negara tidak digunakan secara melawan hukum.
Kini, perhatian tertuju pada hasil penelaahan LPSK dan perkembangan penyidikan berikutnya. Delapan permohonan perlindungan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian proses yang diharapkan mampu mengungkap perkara secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti hukum.
(L6)
#Nasional #LPSK #PenyadapanPresiden
