Dua Indikator Gender Kota Padang Lampaui Rata-Rata Nasional, Pemko Optimistis Raih Penghargaan Parahita Ekapraya 2026
D'On, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Komitmen tersebut kembali diuji melalui Verifikasi Lapangan (Verlap) Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka penganugerahan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026.
Dalam tahapan evaluasi tersebut, Pemko Padang menyatakan optimistis mampu meraih hasil terbaik. Optimisme itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan capaian indikator kinerja outcome, dua dari tiga indikator utama pembangunan gender Kota Padang telah berhasil berada di atas rata-rata nasional.
Verifikasi lapangan yang dilaksanakan Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI tersebut berlangsung secara hybrid, yakni daring dan luring, di Ruang Abubakar Ja'ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mengukur sejauh mana keseriusan pemerintah daerah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, Kepala Bappeda Kota Padang sekaligus Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Swesti Fanloni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Bobby Firman, serta Tim Verifikator Lapangan KemenPPPA RI, Maftuh Muhtadi. Turut mengikuti kegiatan tersebut perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
Dua Indikator Utama Lampaui Capaian Nasional
Kepala Bappeda Kota Padang sekaligus Ketua Pokja PUG, Swesti Fanloni, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan merupakan tahapan strategis dalam proses penilaian terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
Menurutnya, evaluasi tersebut tidak hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga menilai berbagai bukti dukung atau evidence yang telah diunggah, termasuk capaian inputan Pemerintah Kota Padang selama periode 2024–2025.
"Hari ini Pemko Padang mengikuti verifikasi lapangan verpal berkaitan dengan penganugerahan Parahita Ekapraya. Ini sebuah penghargaan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang memang komitmen konsisten dalam mendukung pengarusutamaan gender," ungkap Swesti.
Ia mengungkapkan, salah satu modal penting Kota Padang dalam menghadapi penilaian tersebut adalah capaian tiga indikator utama pembangunan gender, yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG).
Dari ketiga indikator tersebut, dua di antaranya, yaitu IPG dan IKG, telah menunjukkan capaian di atas rata-rata nasional. Sementara itu, IDG meskipun belum melampaui angka nasional, Kota Padang telah berada pada posisi yang dinilai sangat baik.
"Dari tiga indikator kinerja outcome IPG, IDG, dan IKG dua indikator outcome kita sudah berada di atas rata-rata nasional. Meskipun persaingan melibatkan seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, dari capaian outcome kita optimis penganugerahan Parahita Ekapraya ini menjadi milik Kota Padang," tegasnya.
Capaian tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan di Kota Padang terus diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup, kesempatan, serta keterlibatan perempuan dan laki-laki secara proporsional.
PUG Bukan Sekadar Program, tetapi Strategi Pembangunan
Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang memastikan bahwa kebutuhan, pengalaman, peran, serta kepentingan perempuan dan laki-laki menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan dan program pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan tidak menghasilkan kesenjangan akses maupun manfaat bagi kelompok masyarakat tertentu.
Karena itu, pelaksanaan PUG tidak dapat hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah. Diperlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah agar perspektif kesetaraan gender benar-benar menjadi bagian dari kebijakan lintas sektor.
Pemko Padang pun terus memperkuat sinergi melalui Pokja PUG dan tim penggerak atau tim driver yang melibatkan Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda, serta Dinas DP3AP2KB bersama seluruh perangkat daerah.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa aspek gender terintegrasi sejak proses penyusunan perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan serta evaluasi program pembangunan.
Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah daerah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran, termasuk dalam memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, ruang pengambilan keputusan, dan berbagai sektor pembangunan lainnya.
Verifikasi Menjadi Ujian Konsistensi Pemerintah Daerah
Dalam proses verifikasi lapangan ini, Tim Verifikator KemenPPPA RI melakukan pemeriksaan terhadap data evidence yang telah disampaikan Pemko Padang serta capaian inputan tahun 2024–2025.
Tahapan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat kesesuaian antara dokumen pendukung, kebijakan yang telah ditetapkan, kelembagaan PUG, serta implementasi program di lingkungan pemerintah daerah.
Bagi Pemko Padang, proses verifikasi ini sekaligus menjadi momentum untuk mengukur efektivitas koordinasi lintas OPD dalam menjalankan strategi pembangunan yang responsif gender.
Penghargaan Parahita Ekapraya sendiri merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen serta konsistensi dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
Penghargaan ini bukan semata-mata tentang pencapaian predikat, melainkan juga menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Optimisme Menuju Pembangunan yang Lebih Inklusif
Optimisme yang disampaikan Pemko Padang melalui capaian dua indikator di atas rata-rata nasional menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan penilaian PPE 2026 yang melibatkan kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia.
Namun, capaian tersebut juga menghadirkan tantangan untuk terus meningkatkan indikator yang masih perlu diperkuat, khususnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Ke depan, penguatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan, menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan gender.
Pemko Padang diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan capaian yang telah diraih, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan kesetaraan gender benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui penguatan Pokja PUG, kolaborasi lintas OPD, serta konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender, Kota Padang terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.
Dengan capaian indikator yang menunjukkan tren positif, Pemko Padang kini menaruh harapan besar agar kerja kolektif tersebut berbuah pengakuan melalui Penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2026.
Lebih dari sekadar penghargaan, keberhasilan sesungguhnya adalah ketika perempuan dan laki-laki di Kota Padang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, memperoleh manfaat pembangunan, serta ikut menentukan masa depan daerahnya.
(Mond)
#Padang #Daerah
