Salah Gunakan BBM Subsidi 8.589 Nopol “Diblokir” Pertamina di Sumbagsel
D'On, Jambi - Pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi memasuki fase yang semakin ketat. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) telah memblokir 8.589 nomor polisi (nopol) kendaraan dalam sistem hingga September 2026.
Kendaraan-kendaraan tersebut terindikasi melakukan transaksi BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sebelum pemblokiran dilakukan, Pertamina menyebut transaksi terlebih dahulu dipantau dan diverifikasi.
Yang menjadi perhatian, 1.117 nopol di antaranya berada di Provinsi Jambi.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di Jambi bukan lagi sekadar pemeriksaan di lapangan. Jejak transaksi kendaraan juga menjadi bagian penting dalam menentukan apakah sebuah transaksi perlu ditindaklanjuti.
Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan ribuan nopol tersebut telah diblokir setelah melalui pemantauan dan proses verifikasi.
"Berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi hingga September 2026, ada sebanyak 8.589 nomor polisi kendaraan di wilayah Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel) telah diblokir pada sistem," kata Rusminto, Minggu (20/9/2026), dikutip dari Antara.
Jambi 1.117, Lampung Tertinggi
Sebanyak 8.589 nopol yang masuk daftar pemblokiran tersebar di lima provinsi wilayah Sumbagsel.
Rinciannya:
- Lampung: 2.793 nopol
- Sumatera Selatan: 2.439 nopol
- Bangka Belitung: 1.274 nopol
- Jambi: 1.117 nopol
- Bengkulu: 966 nopol
Dengan demikian, Jambi mencatat 1.117 kendaraan yang dikenai pemblokiran dalam sistem.
Pertamina menegaskan, pemblokiran dilakukan setelah ditemukan indikasi transaksi yang tidak sesuai ketentuan dan telah melalui proses verifikasi.
Artinya, setiap kendaraan yang masuk dalam tindakan tersebut tidak serta-merta diblokir hanya berdasarkan satu transaksi. Pengawasan dilakukan dengan melihat pola transaksi dan kesesuaiannya dengan ketentuan program subsidi tepat.
Pembelian Berulang Jadi Sorotan
Salah satu indikasi yang menjadi perhatian Pertamina adalah pembelian BBM bersubsidi secara berulang yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan.
Pola transaksi semacam itu menjadi bagian dari pemantauan sistem. Jika ditemukan ketidaksesuaian, transaksi kemudian diverifikasi untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Apabila ditemukan indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah melalui proses verifikasi, dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pemblokiran nomor polisi pada sistem," ujar Rusminto.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa distribusi BBM bersubsidi kini semakin sulit untuk diawasi hanya secara konvensional.
Setiap transaksi meninggalkan data yang dapat dipantau, sementara identitas kendaraan menjadi salah satu elemen yang dicocokkan dalam proses pengawasan.
QR Code Jangan Disalahgunakan
Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan QR Code maupun sarana transaksi lainnya untuk memperoleh BBM bersubsidi.
Data kendaraan harus dipastikan sesuai dengan identitas dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diminta menggunakan BBM bersubsidi sebagaimana peruntukannya.
"Jangan sampai fasilitas subsidi yang disiapkan pemerintah justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak," menjadi pesan penting dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan transaksi dan pencocokan data kendaraan ketika pembelian dilakukan di SPBU.
Pertamina juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan di lapangan.
Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi
Pertamina menyadari pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat hanya mengandalkan sistem internal.
Masyarakat juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi. Jika menemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center 135.
Langkah ini penting untuk memastikan subsidi energi tetap berada pada jalur yang semestinya.
Sementara itu, 1.117 nopol yang telah diblokir di Jambi menjadi bagian dari 8.589 kendaraan di Sumbagsel yang mendapat tindakan serupa hingga September 2026.
Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap BBM bersubsidi semakin berbasis data dan transaksi. Bagi pengguna BBM bersubsidi, pesan Pertamina sederhana: gunakan sesuai hak dan peruntukan, karena setiap transaksi kini berada dalam radar pengawasan.
(B1)
#Nasional #Pertamina #BBMSubsidi
